Mengangkat tema “Wujudkan Generasi Emas Indonesia,” turut hadir dalam kesempatan ini Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Akhmad Suharto, Pengurus PGRI Kaltim, mitra kerja PGRI, serta perwakilan guru se-Bontang.

Dalam sambutannya, Ketua PGRI Bontang, Dasuki mengatakan, di kepengurusan PGRI yang baru ini, dirinya berharap PGRI bisa semakin eksis dan bisa berkontribusi untuk kemajuan pendidikan di Bontang. Selama kepemimpinannya nanti, PGRI juga akan ikut mengawal beberapa kebijakan dan isu pendidikan baik di lokal Bontang maupun isu yang berasal dari pemerintah pusat.

PGRI juga mengaku siap untuk mengawal hasil dari keputusan Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PGRI di Batam belum lama ini. Seperti mengangkat guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), guru tidak dibebani lagi tatap muka sebanyak 24 jam, serta memberikan saran kepada pemerintah terkait dengan kewenangan peralihan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 tahun 2014.

“Kami dari pusat hingga daerah juga akan mengawal alokasi anggaran pendidikan sebanyak 20 persen dari APBD. Karena ini merupakan amanat dari Undang-Undang,” ujarnya.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Bontang ini juga menyampaikan, dalam mengemban amanah, PGRI juga bertekat untuk memperjuangkan kesejahteraan guru, serta memperjuangkan nasib guru SMA/SMK yang saat ini kewenangannya diambil oleh provinsi. Apalagi sejak 2 tahun terakhir, di Bontang belum ada kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim. Tentu hal ini dinilai dapat menyulitkan dan merugikan guru-guru SMA/SMK di Bontang.

“Kami tidak rela jika para guru seperti kehilangan induk. Tentu hal ini nantinya akan kita kawal bersama,” pungkasnya. (bbg/adv)

Artikel Pengurus Baru PGRI Bontang Dilantik  pertama kali tampil pada Bontang Post .

BONTANG – Pranata humas merupakan jabatan fungsional yang keberadaannya diatur dalam Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 87 Tahun 1999. Jabatan fungsional tersebut adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam satuan tugas tertentu serta mandiri. Pranata humas sebagai salah satu jabatan fungsional PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang memiliki fungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, baik informasi berskala nasional maupun daerah.

Dengan definisi tugas dan fungsi pranata humas di atas, jelas bahwa tugas Pranata Humas yang utama ialah melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan. Pelayanan informasi yang diberikan meliputi perencanaan, pelayanan infomasi dan kehumasan, pelaksanaan hubungan ekternal internal kelembagaan, audit komunikasi serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan. Pranata Humas harus bisa menjadi sumber informasi resmi pemerintah bagi masyarakat selaku stakeholdernya. Secara otomatis, seorang Pranata Humas dapat dipastikan berkomunikasi dengan audience nya, dan komunikasi yang dilakukannya selalu berada pada ranah publik.

Komunikasi yang dilakukan pada ranah publik menuntut efektifitas pesan. Dalam Effective Public Relations, Allan and Cutlip menyampaikan 7(tujuh) elemen komunikasi yang mempengaruhi efektifitas penyampaian pesan yaitu : Credibility, Context, Content, Clarity, Continuity and Consistency, Capabiliry of audience, dan Channels of Distribution. Selain itu, Prasetya DH dalam bukunya yang berjudul “7 Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Komunikasi” menjelaskan bahwa ketujuh faktor tersebut harus terpenuhi ketika sebuah proses komunikasi publik terjadi. Sebanding dengan prinsip menulis 5 W 1 H , who, what, where, when,why, dan how. Suatu pesan dikatakan „mandul. bila salah satu unsur dalam 5 W 1 H tidak terpenuhi, artinya sebuah karya tulis dikatakan baik apabila telah memenuhi prinsip 5 W I H.

Jika sebuah proses komunikasi publik dianalogikan sebagai rantai makanan, dimana komunikator ditempatkan sebagai produsen yaitu produsen pesan, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi bila produsen pesan tidak memproduksi pesan. Yang pertama pasti akan menurunkan peran unsur komunikasi yang lain, bahkan akibat terburuknya adalah “kematian”. Kematian yang dimaksud disini adalah kematian informasi yang ujungnya akan mematikan sebuah lembaga atau institusi. Matinya informasi terkait sebuah institusi dapat diartikan sebagai kematian organisasi secara total. Begitu juga sebaliknya apabila sebuah organisasi itu terus memproduksi pesan terkait dirinya sudah dapat dipastikan organsisasi tersebut akan selalu eksis, dan pencitraan lembaga tetap terjaga. Oleh karenanya seorang Pranata Humas tidak akan berhenti memproduksi pesan guna meningkatkan citra lembaga atau institusinya. Menulis menjadi keahlian yang sangat penting untuk mensupport tugas tersebut. Hal ini diperkuat dengan kondisi existingnya bahwa 70 % kegiatan Pranata Humas adalah menulis sedangkan 30% sisanya adalah komunikasi dalam bentuk lain.

PERMENPAN No 6 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya, pada Bab VI Pasal 8 menjabarkan Rincian Kegiatan dan Unsur yang Dinilai dalam Pemberian Angka Kredit. 70 % persen lebih unsur yang dinilai dari Pranata Humas pada setiap rumpun jabatannya adalah kegiatan yang terkait dengan tulis menulis. Pada rumpun jabatan terampil saja misalnya, dari 22 unsur kegiatan, 15 unsurnya terkait dengan kegiatan menyusun materi layanan informasi yang artinya 68 % kegiatan yang dilakukan dimulai dari jenjang terampil, pelaksana lanjutan hingga penyelia adalah tulis menulis. Sama halnya dengan rumpun jabatan tingkat ahli mulai dari jenjang ahli pertama, muda hingga madya. Kegiatan menyusun informasi dikonversi menjadi menyusun naskah pelayanan informasi tertuang dalam 25 butir kegiatan dari 29 butir kegiatan rumpun jabatan ahli. Berarti 80 % lebih aktifitas rumpun jabatan ahli berbasis menulis. Hal ini juga mengindikasikan bahwa semakin tinggi jenjang jabatan fungsional pranata humas, tugas yang terkait dengan tulis menulis frekuensinya akan semakin tinggi. Yaitu kurang lebih 68% pada rumpun jabatan terampil dan 80 % pada rumpun jabatan ahli. Maka dapat dipastikan menulis adalah unsur melekat pada seluruh kegiatan rumpun jabatan fungsional Pranata Humas. Membuat press release, feature, artikel, annual report dan prospectus adalah jenis jenis kegiatan yang basicnya adalah menulis. Dan itu semua adalah tugas yang harus dilakukan oleh seorang public relations, yang dalam terminology pemerintahan disebut sebagai Pranata Humas. Bisa dibayangkan jika seorang Pranata Humas enggan mengasah kemampuannya dalam menulis. Menulis adalah skill, itu artinya dengan sering berlatih akan semakin mempertajam kemampuan menulis seseorang. Satu hal lagi menulis tidak perlu menunggu waktu yang tepat, karena menulis bisa dilakukan kapan saja sejauh si penulis memang berada dalam keadaan sadar dan memiliki ide untuk dituangkan.

Sejak 9 Agustus 2017 yang lalu dengan diangkatnya lebih dari 50 orang pemangku jabatan fungsional dimana 10 diantaranya pemangku jabatan fungsional Pranata Humas maka sejak saat itu pula masing masing pemangku jabatan fungsional diwajibkan membuat dokumen laporan di tiap- tiap jenjang jabatan dan kepangkatannya. Adalah syarat mutlak bagi seorang jabatan fungsional yang akan mengajukan kenaikan pangkatnya, menyusun dokumen laporan sebagai bukti fisik dari kegiatan yang dilakukannya selama kurun waktu tertentu. Untuk dapat menyusun dokumen laporan dengan baik maka harus memiliki kemampuan menulis yang baik pula. Sekali lagi ditegaskan menulis menjadi kompetensi wajib yang melekat pada jabatan fungsional khususnya jabatan fungsional Pranata Humas. Pada Pedoman Pembuatan Bukti Fisik Butir Kegiatan Jabatan Fungsional Pranata Humas 2015 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informtika, dapat dilihat berbagai macam bentuk dokumen laporan (DOKLAP) Jabatan Fungsional Pranata Humas dimana 70 % diantaranya adalah karya tulis. Bahkan dalam penyusunan Dokumen Laporan Pranata Humas butir kegiatan menyusun dan menulis karya tulis diberikan nilai lebih tinggi dibandingkan dengan butir kegiatan yang lain. Ke-bisa-an menulis adalah harga mati bagi seorang pemangku jabatan Pranata Humas. Pernyataan tersebut mungkin terkesan berlebihan. Namun harus disadari bahwa tugas menyampaikan informasi kepada khalayak tidak bisa dilepaskan dari menulis. Tulisan yang baik mempengaruhi efektifitas pesan yang disampaikan.

Sehubungan dengan upaya peningkatan kompetensi menulis bagi para pemangku jabatan Pranata Humas dan Petugas PPID maka pada bulan Juli 2018 yang lalu, Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik melakukan satu langkah solutif yaitu mengundang seluruh pemangku jabatan fungsional Pranata Humas berikut Petugas PPID di lingkungan pemerintah Kota Bontang untuk dapat mengikuti bimtek Jurnalistik dan Fotografi yang dilaksanakan selama dua hari dimulai pada 18 Juli s.d 19 Juli 2018, di Pendopo Rumah Jabatan Walikota. Bertindak selaku narasumber adalah Jurnalis senior Kaltim Post, Duito dan Fotografer kawakan, Gusti Amri. Teknik pendekatan yang dilakukan oleh kedua narasumber tersebut melalui pendekatan studi kasus artinya lebih banyak menggali permasalahan yang dihadapi oleh teman teman Pranata Humas dan Petugas PPID dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan informasi. Untuk itu kepada teman teman Pranata Humas yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bontang asah-lah kemampuan menulis jangan putus asa. Sekarang , besok, lusa atau tahun depan tanggung jawab ini akan terus mengikuti kita sebagai pemangku jabatan Pranata Humas. Kominfo selaku Dinas Pembina selalu memberikan support dan membuka pintu lebar bagi teman-teman Pranata Humas yang mengalami kendala dalam menulis, bukan “sok pintar” namun permasalahan akan lebih mudah jalan keluarnya apabila didiskusikan bersama.(*/diskominfotik/adv)

Artikel Kompetensi Menulis Menjadi Keharusan Bagi Pranata Humas  pertama kali tampil pada Bontang Post .

Di beberapa kegiatan peresmian dan rapat- rapat yang dihadiri oleh Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, dalam sambutannya ia sering menyampaikan, masalah kebersihan adalah masalah kita semua, membangun perilaku menjaga kebersihan adalah intervensi pemerintah untuk menanamkan kebersihan sebagai budaya. Atas dasar tersebut Pemerintah Kota Bontang sesuai dengan instruksi Wali Kota Bontang, turut ambil bagian dalam usaha pengurangan sampah terutama sampah plastik.

Berdasakan hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang, Agus Amir melaksanakan percepatan pelaksanaan pengurangan sampah plastik dengan melaksanakan langkah-langkah antara lain, DLH Bontang telah menyusun draft Perwali tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Perwali tentang Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik dan telah dikonsultasikan dengan bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bontang.

Disamping itu, DLH sendiri telah memulainya dengan memerintahkan seluruh staf PNS, Non PNS, dan PHL di lingkungan DLH, agar melaksanakan langkah nyata pengurangan sampah plastik untuk mempergunakan wadah air minum yang dapat dipakai terus menerus.

Sebagai langkah nyata yang dilakukan DLH Bontang dalam percepatan pelaksanaan pengurangan sampah plastik, pada Senin (13/8) yang lalu bertempat di ruang rapat DLH Bontang, telah dibagikan botol isi ulang untuk air minum kepada Pekerja Harian Lepas (PHL), petugas kebersihan DLH yang biasa di sebut pasukan kuning sebanyak 24 buah, kepada penyapu, mandor, dan pengawas lapangan oleh Sekretaris DLH Bontang Retno Febriaryanti dan Kabid Kebersihan dan Pemanfaatan Sampah DLH Bontang Taupan Kurnia.

Sekretaris DLH Bontang Retno menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan kegiatan pertama atau permulaan dari Pemkot Bontang melalui DLH, untuk mengurangi penggunaan plastik. Dengan dibagikannya botol isi ulang untuk air minum tersebut maka diharapkan penggunaan gelas atau botol plastik kemasan dapat berkurang.

“Harapannya sampah plastik dapat dikurangi, dan hal ini harus dimulai sesegera mungkin dan dimulai dari bagian lingkungan yang terkecil yaitu diri kita sendiri. Rencananya Ke depan akan dilakukan pembagian botol isi ulang untuk air minum kepada seluruh Aparatur Sipil Negara yang ada di Bontang,” pungkasnya.

Sampah plastik saat ini menjadi masalah global, sehingga perlu penanganan yang tepat. Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 KLHK Tuti Hendrawati Mintarsih menyebut total jumlah sampah Indonesia di tahun 2019 akan mencapai 68 juta ton, dan sampah plastik diperkirakan akan mencapai 9,52 juta ton atau 14 persen dari total sampah yang ada.

Berdasarkan studi yang dilaksanakan oleh United Nations Environment Programme (UNEP) Badan PBB untuk Program Lingkungan tahun 2015, Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik mencapai sebesar 3,2 juta ton setelah Cina yang mencapai 8,8 juta ton.

Berada di urutan ketiga adalah Filipina yang menghasilkan sampah plastik mencapai 1,8 juta ton, diikuti Vietnam yang mencapai 1,8 juta ton, dan Sri Lanka yang mencapai 1,6 juta ton per tahun. Bisa dibayangkan kalau hal ini terus menerus terjadi dan tidak ada upaya nyata untuk menguranginya, maka kita akan mewariskan kesengsaraan pada anak cucu kita di masa yang akan datang.(*/adv/rdy)

Artikel DLH Bontang Bagikan Botol Isi Ulang Air Minum pertama kali tampil pada Bontang Post .

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bontang Alfrita Junaid Sande, Kepala Sekretariat BPBD Bontang Rusdalaina, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Bontang Irwan Febriyana, dan para peserta yang merupakan siswa dan siswi Kelas 1 SMKN 1 Bontang.

Kegiatan yang dilakukan pada Jumat (3/8) pekan lalu di  Gedung Aula SMKN 1, Jalan Cipto Mangunkusumo, Bontang Utara tersebut dimaksudkan, agar para peserta dapat mengantisipasi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis disebabkan oleh faktor alam atau faktor manusia.

Serta mewujudkan dan mensukseskan program sekolah aman bencana, sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Dari Bencana. Kegiatan ini sangat bermanfaat, tidak hanya untuk lingkungan sekolah, tetapi juga bisa kita terapkan ilmunya di rumah. Pihak sekolah lebih merasa aman dalam mengajar, dan orang tua pun merasa aman menitip anaknya di sekolah.

Kepala BPBD Bontang Ahmad Yani ketika dihubungi melalui sambungan telpon menjelaskan, program penyuluhan yang mereka lakukan di SMKN 1 merupakan salah satu program wajib yang dimiliki BPBD Bontang. Dimana untuk kegiatan penyuluhan  antisipasi bencana tersebut tidak hanya mereka lakukan di sekolah saja tetapi juga di rumah ibadah, perusahaan, atau di manapun apabila ada masyarakat yang mengundang mereka. Ditekankan olehnya, penyuluhan yang dilakukan untuk masyarakat tersebut adalah secara gratis tanpa biaya. Sehingga apabila ada sekolah, perusahan, ataupun organisasi yang ingin mendapatkan penyuluhan antisipasi bencana, bisa menghubungi Kantor BPBD Bontang.

“Harapannya dengan kegiatan penyuluhan tersebut, masyarakat yang telah mengikutinya dapat menyebarkan informasi yang telah mereka dapatkan ke keluarganya dan lingkungannya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat mengantisipasi apabila terjadi bencana di lingkungannya,” jelasnya.

Ditambahkanya, untuk bulan ini diimbau agar masyarakat tidak turun ke laut dahulu, karena saat ini ketinggian gelombang paling kecil adalah 3 meter dengan kecepatan angin antara 21 sampai dengan 27 Knot.

“Untuk masyarakat Bontang yang hendak turun ke laut diwajibkan untuk mengenakan life jacket,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala SMKN 1 Kasman Purba menjelaskan, kegiatan penyuluhan yang bekerjasama dengan BPBD kota Bontang memang sudah sering kali mereka adakan. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan para peserta mendapatkan pembekalan menghadapi situasi bencana, baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan mereka tinggal.

“Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sangat positif untuk anak anak yang mengikutinya. Selain mendapatkan pengetahuan tentang menghadapi atau mengantisipasi bencana, mereka juga di ajak untuk bisa menolong orang lain pada saat terjadi bencana,” jelasnya. (*/adv/rdy)

Artikel Wujudkan Program Sekolah Aman Bencana  pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Plt. Sekretaris Disdukcapil Bontang Masliani mewakili Kepala Disdukcapil kota Bontang Yulianti Nur, Ketua Seksi Organisasi Pengurus Cabang Bhayangkari Bontang Nani Ngadiman mewakili Ketua Bhayangkari Cabang Bontang Astri Siswanto Mukti, Wakapolres Bontang Kompol Eko Alamsyah, Kapolsek Bontang Utara Iptu Mukhlas Haryanto, Kepala Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil Bontang Mida Wardhani, dan tamu undangan lainnya.

Program Bhayangkari yang dilaksanakan setiap tahunnya ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran secara gratis. Kegiatan tersebut juga merupakan bentuk kepedulian Pengurus Cabang Bhayangkari kota Bontang kepada masyarakat, terutama pada hak sipil anak indonesia. Sehingga diharapkan dapat berdampak positif pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan.

Kepala Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil Bontang Mida Wardhani mewakili Kepala Disdukcapil kota Bontang Yulianti Nur dalam sambutannya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh ibu-ibu Bhayangkari Polres Bontang untuk membantu Disdukcapil Bontang, dalam rangka percepatan pencapaian target nasional untuk kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun di Bontang.

“Saat ini Disdukcapil Bontang memiliki inovasi program yang kami sebut pelayanan dokumen 3 in 1, di mana bagi masyarakat yang mengurus akta kelahiran anak mereka, maka akan langsung mendapatkan kartu keluarga yang sudah berisikan nama anak mereka yang baru saja dilahirkan serta mendapatkan Kartu Identitas Anak. Diharapkan dengan adanya pelayanan dokumen 3 in 1 ini maka dapat mempermudah masyarakat, serta terjadi efisiensi dalam segi waktu dan biaya dalam pengurusan akta kelahiran dan dokumen lainya,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Bhayangkari Cabang Bontang Astri Siswanto Mukti dalam sambutannya yang diwakili oleh Ketua Seksi Organisasi Pengurus Cabang Bhayangkari Bontang Nani Ngadiman menyampaikan, para orang tua wajib untuk mencatatkan identitas diri anak mereka semenjak dilahirkan sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan mereka terhadap anak.

Kegiatan hari itu diakhiri dengan penyerahan kolektif akta kelahiran anak kepada beberapa perwakilan orang tua yang kemudian dilanjutkan foto bersama.(*/adv/rdy)

Artikel Bhayangkari dan Disdukcapil Bagi Akta Kelahiran  pertama kali tampil pada Bontang Post .

Lurah Bontang Kuala sebelumnya, Wahyuni mengatakan, dirinya dipercaya menjabat sebagai Lurah Tanjung Laut. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, Yuni mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Setelah selama kurang lebih 1,5 tahun menjabat Lurah Bontang Kuala terdapat kekeliruan.

“Niat saya dengan kebaikan bersama,” ujarnya.

Yuni juga mengucapkan selamat datang kepada lurah dan staf baru lainnya di Bontang Kuala. Beliau yang akan meneruskan memimpin Bontang Kuala ke depan, sehingga dapat meneruskan program-program juga visi misi kota Bontang.

“Saya berterima kasih juga kepada tokoh muda, karang taruna BK. Jangan henti-hentinya menggelar kegiatan positif, teruslah membangun Bontang khususnya Bontang Kuala,” terang dia.

“Teruslah berkarya, teruslah berinovasi, agar Bontang Kuala menjadi lebih baik ke depannya,” sambungnya.

Terakhir, Yuni mengajak seluruh staf di Bontang Kuala untuk tetap menjaga kekompakkan, dan terima kasih atas semua penerimaan dirinya di Bontang Kuala. “Saya mendapat banyak pengalaman, pelajaran dan tentunya banyak para orang tua, sesepuh yang saya anggap sebagai orang tua sendiri, keluarga sendiri dan rumah sendiri,” katanya.

Sementara itu, Lurah Bontang Kuala yang baru, Roni Apriansyah mengatakan, pihaknya bangga sebagai putra daerah dan lulusan di STPDN Jatinangor.

“Kami berkomitmen ada agen-agen yang bisa menggantikan kami ke depannya,” ujarnya.

Roni berharap, setelah beberapa kali tugas di beberapa kelurahan, menghadapi berbagai macam karakter lurah, teman kerja, dan lainnya mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk mengemban amanah dengan baik.

“Karena percayalah, tidak ada niat pemerintah untuk menyusahkan warga dan masyarakatnya,” ungkapnya.

Kata dia, pihaknya sebagai pelayan masyarakat yang dalam tanda kutip bisa membantu masyarakat. Namun, lanjut dia, syarat dan ketentuan harus tetap dijalankan.

“Harapannya, mutasi ini bisa melanjutkan estafet pemerintahan untuk lebih baik ke depannya,” terang dia.

“Terima kasih, ibu Wahyuni telah memimpin Bontang Kuala dengan baik, yang baik mudah-mudahan bisa kami tingkatkan,” imbuhnya.

Roni juga mengapresiasi Camat Bontang Utara yang masih dipimpin oleh Zemmy Hasz. Sehingga diharapkan di bawah binaannya, Bontang Utara bisa dipimpin dan dibimbing lebih baik. “Jangan sungkan juga untuk menegur kami jika kami melakukan kesalahan atau kekeliruan,” ujarnya.(mga)

Artikel Berharap Kerjasama dan Kekompakkan pertama kali tampil pada Bontang Post .

Bimtek tersebut bertujuan untuk memberikan pelatihan jurnalistik dan fotografi kepada petugas admin Jabatan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta tenaga fungsional Pranata Humas di Kota Bontang. Sedangkan dasar pelaksanaannya sendiri adalah surat keputusan Kepala Diskominfotik Bontang Nomor 41 Tahun 2018, tentang pembentukan panitia pelaksanaan kegiatan Bimtek Jurnalistik dan Fotografi di lingkungan Diskominfotik Bontang.

Hadir pada pembukaan Bimtek Teknik Jurnalistik dan Fotografi tersebut Kepala Diskominfotik Bontang Dasuki, Sekretaris Diskominfotik Bontang Ririn, Peserta Bimtek yang terdiri dari perwakilan masing-masing PPID utama dan PPID pembantu serta Tenaga Fungsional Prananta Humas di Kota Bontang. Narasumber yang dihadirkan pada Bimtek tersebut adalah Wakil Pimpinan Redaksi Kaltim Post, Duito Susanto untuk Teknik Jurnalistik dan Fotografer Senior Kaltim Post, Gusti Ambri untuk fotografi.

Kepala Diskominfotik Bontang Dasuki dalam sambutannya mewakili Wali Kota Bontang mengatakan, bimtek tersebut dilaksanakan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh para peserta bimtek, sehingga para peserta bisa menyampaikan berita secara tepat kepada masyarakat. Masyarakat Bontang dapat mengetahui apa saja yang telah dilakukan Pemkot Bontang, dalam hal pembangunan Kota Bontang dengan akurat dan akuntable.

“Kepada para peserta saya ucapkan selamat mengikuti bimtek, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Para narasumber dapat secara maksimal membagikan ilmu mereka kepada para peserta, sehingga para peserta dapat meningkatakan skill mereka,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Diskominfotik Bontang Ririn yang juga Ketua Pelaksana kegiatan berharap, para peserta nantinya setelah pelatihan tersebut dapat membuat berita sebaik mungkin, karena mereka merupakan corong pemerintah dalam menyebarkan informasi-informasi yang terkait Pemkot Bontang. Selain berita-berita tentang pembangunan, apabila ada permasalahan ataupun kekurangan di Pemkot Bontang, maka para peserta bisa melakukan klarifikasi tentang pemberitaan-pemberitaan semacam itu.

“Dari Pusat sendiri sudah ada standarisasi kehumasan untuk pemberitaan itu seperti apa, jadi melalui pelatihan ini teman teman dapat pengayaan materi agar mereka dapat membranding sebuah berita,” jelasnya.(*/rdy/adv)

Artikel Diskominfotik Gelar Bimtek Jurnalistik dan Fotografi 2018 pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kunjungan tersebut diawali Kepala RRI Samarinda dengan menemui Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni di Rumah Jabatannya. Selain untuk bersilaturahmi juga sekaligus menjelaskan tujuan dari kunjungan mereka ke kota bontang, dimana meneurut keterangannya kota Bontang merupakan satu-satunya Kota yang belum memiliki Stasiun Relay RRI di Kaltim. Turut mendampingi di kediaman Wali Kota Bontang Sekretaris Diskominfotik Bontang Ririn Sari Dewi beserta beberapa staf Diskominfotik.

Setelah bersilaturahmi dengan Wali Kota, Tim RRI Samarinda berkujung ke Kantor Diskominfotik Bontang dan menemui Kepala Diskominfotik Bontang Dasuki untuk membicarakan lebih lanjut soal pembangunan Relay RRI di kota Bontang.

Kepala Diskominfotik Bontang merespon positif atas rencana yang disampaikan oleh kepala RRI Samarinda tersebut. Dijelaskannya bahwa di 10 kabupaten/kota yang ada di provinsi Kalimantan Timur sebagian besar telah terjangkau siaran RRI, sementara Bontang masih blank spot.

Kepala Diskominfotik Bontang Dasuki menjelaskan perlu adanya sinergi antara Pemkot Bontang dan RRI Samarinda, karena dengan adanya riley maka masyarakat Bontang akan bisa mendengarkan apa saja yang telah dilakukan pemerintah diharapkan kerjasama ini bisa berlanjut karena RRI dan Kominfo punya visi misi yang sama yakni meyebar informasi dan memerangi berita hoax. Dengan pertemuan tersebut, semoga apa yang telah menjadi pembahasan bisa segera direalisasikan.

“Nantinya apabila  siaran RRI Samarinda sudah bisa disiarkan di Bontang, maka masyarakat Bontang bisa memanfaatkan informasi informasi yang disiarkan tentang kegiatan kegiatan pembangunan yang ada di kota Bontang. Dan siaran tentang pembangunan pembangunan apa saja yang telah dilaksanakan di bontang tersebut juga bisa tersiarkan ke seluruh Kalimantan melalui RRI Samarinda,” harapnya.

Kunjungan Tim RRI Samarinda di kota Bontang berakhir di Stasiun Radio Praja FM yang merupakan Radio Pemerintah Kota Bontang, di mana rencananya stasiun relay RRI  akan dibangun di sana.

Kepala Seksi Penyajian Informasi Laporan dan Komunikasi Diskominfotik Yudhi Pancoro ketika dihubungi mengatakan untuk saat ini telah dilakukan koordinasi antara diskominfotik bontang dengan pihak RRI Samarinda untuk penyediaan peralatan apa saja yang harus disiapkan untuk membuat Stasiun Relay tersbut dapat berdiri di kota taman.

Tentunya dengan berdirinya Stasiun Relay RRI di Kota Bontang, diharapkan dapat membantu Kota Bontang dalam penyebaran informasi seputar Kota Bontang. Dan masyarakat bontang hingga yang berada di daerah pesisirpun dapat memperoleh informasi melalui siaran tersebut. Dan dengan disiarkannya informasi informasi mengenai kota bontang melalui RRI Samarinda maka segala sektor, baik ekonomi, pariwisata,maupun kultur budaya di Kota Bontang dapat diketahui masyarakat yang ada di seluruh Kalimantan.(*/rdy/adv)

Artikel Tim RRI Samarinda Kunjungi Bontang  pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kasubag Umum dan Kepegawaian Diskominfotik Bontang H. Baslan yang hari itu menjadi koordinator kegiatan menjelaskan, Ramadan tahun ini Diskominfotik telah melakukan beberapa kegiatan bakti sosial. Diawali pemberian bantuan ke Pondok Pesantren Subulana di Jalan Letjend Urip Sumohardjo RT. 08 Kelurahan Bontang Lesari. Kemudian dirangkai pembagian 150 takjil kepada masyarakat Bontang.

“Harapannya, kami dapat berbagi kebahagian dengan warga Bontang. Dengan buka bersama inipun, diharapkan semua keluarga besar Diskominfotik Bontang semakin solid dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan Pemkot Bontang,” jelasnya.

Sementara itu, Kadiskominfotik Bontang Dasuki di sela sela kegiatan menjelaskan, di momen Ramadan ini, dia ingin para pegawai diskominfotik dapat mengasah batin dan keimanan mereka, dengan melakukan kegiatan yang bersifat sosial. Serta dengan diadakannya buka puasa bersama seluruh keluarga besar Diskominfotik Bontang, relasi, dan mitra, maka silaturahmi dan Ukhuwah Islamiyah akan terus terjalin dan terjaga. Di mana pada buka puasa tersebut tidak hanya diikuti oleh pegawai yang muslim saja tetapi juga pegawai non muslim.

“Semoga kita semua dalam menjalankan ibadah puasa ini diberi kelancaran sampai selesai, dan kembali menjadi manusia-manusia yang fitrah. Dengan bukber ini kita akan saling tau dengan keluarga dari rekan kerja kita, sehingga terbangunlah keakraban yang luar biasa antar keluarga pegawai diskominfotik yang menjadikan kita sebagai 1 keluarga besar,” pungkasnya.(*/rdy/adv)

Artikel Diskominfotik Berbagi Takjil dan Buka Bersama pertama kali tampil pada Bontang Post .

Dijelaskan Sekretaris Diskominfotik Bontang Ririn Sari Dewi, kegiatan bakti sosial tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan Hari Kebangkitan Nasional ke-110. Tahun 2018 ini mengangkat tema “Pembangunan Sumber Daya Manusia Memperkuat Pondasi Kebangkitan Nasional Indonesia Dalam Era Digital.” Selain itu moment Bulan Ramadan dirasa sangat pas untuk melakukan kegiatan bakti sosial tersebut.

Dikatakannya, dana dan barang-barang yang diserahkan kepada pihak Ponpes Subulana tersebut, merupakan hasil donatur teman-teman Diskominfotik Bontang. Dari donasi yang terkumpul diserahkanlah 100 Kilogram beras, 10 Dus air mineral, 7 Dus mi goreng, 3 Piring telur, Uang Tunai senilai Rp 1 juta Rupiah, dan pakaian bekas layak pakai.

“Tujuan kegiatan ini adalah sebagai wujud rasa solidaritas dari kami dan untuk mempererat tali silaturahmi sesama muslim di bulan Ramadan ini. Harapannya kegiatan ini dapat menjadi pemicu teman-teman di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya untuk mengadakan kegiatan serupa,” jelasnya.

Sementara itu, Pimpinan Ponpes Subulana Ahmad Syahrin Thoriq didampingi Pembina Ponpes Subulana Adrof Dita ketika diwawancara menyatakan, sangat merasa terbantu dan terperhatikan dengan adanya kegiatan bakti sosial dari Diskominfotik Bontang ini.

“Semoga ke depannya kegiatan seperti ini dapat lebih ditingkatkan. Tidak hanya terprogram di bulan Ramadan saja, tetapi diliaksanakan pula di bulan-bulan lainnya,” ungkapnya.

Ditambahkan Adrof Dita, bahwa pihak ponpes menggandeng orang tua dan wali dari murid-murid Ponpes Subulana untuk memiliki rasa memiliki terhadap Ponpes tersebut.

“Dengan semakin banyaknya muslim yang peduli dengan ummat, diharapkan pondok pesantren di seluruh Indonesia dapat maju dan bangkit, sehingga menghasilkan santri yang berkualitas,” pungkasnya.

Saat ini Ponpes Subulana memiliki 100 santri. Memiliki program mengirimkan para santri yang telah selesai program tahfiz 30 Juz dan memiliki kemampuan bahasa Arab yang baik untuk kuliah di Universitas Al Azhar Mesir dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta. Sampai saat ini Ponpes Subulana telah memberikan kesempatan tersebut kepada 12 santrinya, dan tahun ini berencana untuk mengirimkan 3 santri lagi.(*/rdy/adv)

Artikel Wujud Solidaritas, Diskominfotik Gelar Bakti Sosial  pertama kali tampil pada Bontang Post .