Padahal acara tersebut telah diagendakan dan tersiar di grup WhatsApp Humas Bontang. Pemberitahuan tertutup pun tidak tercantum dalam jadwal agenda tersebut.

Saat di dalam ruangan, wartawan yang ingin meliput agenda itu diminta untuk meninggalkan ruangan. Padahal Kepala Dinas PUPRK Bontang baru saja memaparkan laporan.

“Maaf ya wal, agendanya tertutup,” ucap salah satu protokol.

Diketahui peserta agenda tersebut dihadiri oleh lurah dan camat se-Bontang, DPRD Bontang, dan beberapa OPD terkait.

Pembahasan secara tertutup tidak hanya terjadi sekali. Kejadian ini teruang kembali setelah 4 Agustus lalu dalam pembahasan Fokus Grup Discussion (FGD).

Sebagai informasi, hingga berita ini ditulis, proses pemaparan materi masih berlangsung. (*)

Artikel Laporan Akhir Penyusunan Masterplan Penanggulangan Banjir Digelar Tertutup pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Minggu depan akan dipaparkan terkait hasil kajian masterplan,” kata Edi.

Ia pun belum bisa membocorkan poin apa saja dalam penguraian masalah banjir di Kota Taman. Pasalnya kajian itu secara komprehensif. Mulai dari bagian hulu hingga hilir. Edi pun meminta kepada awak media untuk menunggu hasil presentasi akhir.

“Semuanya nanti akan dijelaskan. Siapa tau ada pandangan yang bertujuan untuk melengkapi kajian penanganan banjir. Tunggu saja,” ucapnya.

Akibatnya program penanganan banjir yang segaris dengan kajian masterplan baru bisa dituangkan dalam postur APBD 2024. Mengingat pembahasan anggaran tahun depan sudah berlangsung dan tinggal menunggu penetapan. Namun demikian program tahun depan juga terdapat beberapa penanganan banjir mengacu kajian sebelumnya.

Sejatinya pemkot memang mengajukan penyusunan masterplan di pergeseran anggaran tahun lalu. Tetapi belum direstui wakil rakyat kala itu. Sebab, dipandang dengan durasi singkat hasilnya dikhawatirkan tidak maksimal. Setelah itu, program ini kembali dianggarkan di APBD 2022.

Proses lelang dibuka pada Februari lalu. PT Globetek Glory Konsultan menjadi pemenang tender dengan harga penawaran Rp 1,3 miliar. Perusahaan asal Manado tersebut mengalahkan 45 perusahaan lain yang mengikuti lelang. Sejatinya masterplan penanganan banjir sudah dimiliki pada 2004 lalu. Tetapi perlu ada kajian ulang.

Sebab, kajian awal hanya menyangkut DAS Bontang. Belum termasuk DAS Guntung. Selain itu, tipografi DAS, area permukiman, dan curah hujan sudah berbeda saat ini.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Agus Haris menyayangkan belum rampungnya masterplan pada Juni lalu. Tujuannya agar program dapat tertuang dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2023. Mengingat KUA-PPAS mulai dibahas pekan ketiga Juli hingga Agustus.

Sementara itu, pembahasan Perda APBD dijadwalkan Oktober hingga November. Permasalahannya skema penganggaran kali ini berbeda dengan sebelumnya. Jika dulu ketika pembahasan Perda APBD masih bisa memasukkan program yang tidak tertuang di KUA-PPAS.

“Sekarang di SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) itu tidak bisa lagi. Kalau dulu memang masih longgar,” ucapnya.

Politikus Partai Gerindra itu mengingatkan jangan sampai ketika pembasahan KUA-PPAS, tetapi penyusunan masterplan belum rampung. Akibatnya bila itu terjadi maka penganggaran tidak optimal.

Padahal, pemkot memiliki niat untuk mulai mengurai banjir tahun depan. Sesuai dengan RPJMD yang telah disusun

“Kalaupun dimasukkan tetapi hasil masterplan tidak sesuai rekomendasi itu mubazir,” pungkasnya. (ak)

Artikel Pakai Kajian Hulu-Hilir, Penyusunan Masterplan Penanganan Banjir Hampir Rampung pertama kali tampil pada Bontang Post .

Itu dipaparkan saat rapat kerja penyampaian hasil pembahasan komisi-komisi dan finalisasi kesepakatan DPRD terhadap Rancangan Awal RPJMD Kota Bontang 2021-2026.

Dalam laporan yang dibacakan anggota Komisi I Abdul Haris, Pemkot Bontang memasukkan penanggulangan banjir pada 2023. Padahal itu masuk dalam program prioritas pembangunan pemerintah.

“Program prioritas penanggulangan banjir sebaiknya dilakukan mulai 2022,” kata Abdul Haris.

Di samping itu, Komisi I juga mempertanyakan rencana penataan 98 bangunan untuk penataan bantaran sungai. “Apakah dilakukan dengan cara pembongkaran atau dengan cara lain? Jika pembongkaran bagaimana dengan dampak sosial yang timbul,” sebutnya. (*)

Artikel Rancangan Awal RPJMD, Penanganan Banjir Dilakukan 2023, Komisi I; Sebaiknya 2022 pertama kali tampil pada Bontang Post .

Menanggapi itu, Pengamat Politik Universitas Mulawarman (Unmul) Lutfi Wahyudi mengatakan perlu optimalisasi ruang konsultasi antara kedua pihak. Karena jika masing-masing saling ngotot adu kuat tidak ada memunculkan kebaikan dari itu. Menurutnya ada saluran yang lebih efektif dibandingkan secara formal.

“Ada forum lobi. Bahkan DPRD juga masuk jajaran Forkopimda. Memang secara formal juga harus mendapat persetujuan dari DPRD. Bahkan dewan juga harus diingatkan salah satu hasil rekomendasi pansus banjir DPRD,” kata Lutfi.

Menanggapi jika program yang dicanangkan kepala daerah kurang komprehensif menurut kacamata wakil rakyat, sebaiknya pemkot melakukan perbaikan program. Sehingga tidak perlu ditunda hingga berlarut-larut. Bila keduanya memiliki itikadnya baik.

“Kecuali kalau dijadikan untuk arena tawar-menawar politik, itu lain lagi sudah,” ucapnya.

       BACA JUGA: Rancangan Awal RPJMD, Penanganan Banjir Dilakukan 2023, Komisi I; Sebaiknya 2022

Aspek prioritas ialah manfaat yang didapatkan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga titik poin temunya itu harus ada good will dari masing-masing pihak. DPRD sebagai Lembaga pengawas kebijakan pemerintah itu bisa melakukan kompromi dengan pemerintah daerah.

Berkenaan dengan keputusan terkait pengajuan di pergeseran anggaran mendahului APBD perubahan di tangan pimpinan dewan, Dosen Fisipol ini menjelaskan tergantung terhadap regulasi yang ada. Selama tidak bertentangan terhadap regulasi tata tertib di DPR, MPR, dan DPRD. Itu tidak menjadi persoalan.

Sehubungan dengan potensi adanya pertarungan politik pada momentum ini, ia tidak menampiknya. DPRD merupakan Lembaga politik hasil pemilu. Sementara kepala daerah merupakan pejabat politik hasil dari pilkada. Maka tidak heran dan biasanya memang begitu, segala sesuatunya itu dikaitkan dengan kepentingan politik. Masalahnya, jika dikaitkan masyarakat menjadi dirugikan atau tidak. Namun, ketika melalui aksi dari kedua pihak ini merugikan rakyat justru menjadi boomerang.

“Dua-duanya mendapatkan amanah untuk menjalankan kekuasaan itu. Satu untuk menjalankan roda pemerintahan, satunya mengawasi. Kalau tujuannya sama ada titik temu untuk kompromi itu,” pungkasnya. (*/ak)

Artikel Masalah Banjir Perlu Solusi Cepat, Pengamat; Kesampingkan Urusan Politik pertama kali tampil pada Bontang Post .

Terkait dengan masterplan lama, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Amiruddin Syam mengatakan kajian yang dibuat tahun 2004 itu hanya berisi daerah aliran sungai (DAS) Bontang. Baik dari hulu hingga hilir.

“Sebagian masih bisa dipakai tetapi sebagian perlu ada perbaikan atau review,” kata Amiruddin.

Sebab kondisi tipografi DAS, area permukiman, dan curah hujan sudah berbeda saat ini. Bahkan DAS Guntung dan jaringan saluran drainase pun tidak termuat dalam kajian penanggulangan banjir sebelumnya tersebut. Padahal banjir yang menimpa Bontang tidak hanya menyasar DAS Bontang, melainkan DAS Guntung juga.

“Cuma kondisi baik di hulu maupun hilir kan berubah. Saya kira teman-teman Pansus Banjir DPRD lebih paham mengenai itu. Karena mereka (pansus) sudah mengupasnya sebelumnya,” ucapnya.

Dijelaskan dia, Bapelitbang hanya menentukan kebijakan makro penanganan banjir. Masterplan pun tidak tertuang dalam rancangan program jangka menengah daerah (RPJMD). Nantinya turunan dari kebijakan makro itu ialah masterplan. Dirincikan dalam program dan sub kegiatan.

“Wali kota sudah memprioritaskan penanganan banjir. Detailnya nanti ada di renstra dan kerja tahunan di tiap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait,” tutur dia.

Konon dengan ditolaknya usulan tersebut, maka pembuatan masterplan akan diajukan di 2022. Melalui APBD murni tahun anggaran tersebut. Maka penyusunan detail engineer design (DED) baru bisa terlaksana tahun berikutnya. Selanjutnya program fisik baru akan terealisasi di 2024.

Sebelumnya diberitakan, Pakar Drainase Universitas Mulawarman Thamrin mengatakan sejatinya masterplan itu mencakup desain penanganan untuk mengatasi banjir. Baik itu hitungan debit air yang masuk dari hulu, posisi mana saja yang banjir, dan apa yang dilakukan di daerah tersebut. Baik itu di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bontang maupun Guntung.

“Masterplan itu makro penyelesaiannya. Sehingga tidak serta-merta bikin program pelebaran sungai, buat pompa, atau buat embung. Termasuk efek-efeknya ketika membuat program tersebut,” kata Thamrin.

Sehingga masterplan itu merupakan rujukan dari Pemkot untuk menyusun program terkait penanggulangan banjir. Dari segi jangka pendek, menengah, dan panjang. Termasuk aspek mana yang menjadi skala prioritas. Sembari menyiapkan pos anggaran untuk merealisasikan program tersebut.

“Ini akan menjadi pilihan apakah bendung dulu atau normalisasi saluran dulu. Masterplan itu lebih runtut. Apa saja yang harus diselesaikan lebih dulu. Bukan meraba,” ucap akademisi yang dipilih Pansus Banjir DPRD waktu itu untuk mengkaji persoalan banjir Bontang.

Termasuk dalam kajian induk itu apakah tetap memperhitungkan kehadiran Bendali Suka Rahmat nantinya atau dilepaskan. Pemkot Bontang pun harus memiliki langkah terkait dengan kondisi itu.

Ia membenarkan salah satu rekomendasi dari Pansus Banjir DPRD kala itu ialah pembuatan kajian induk penanganan banjir. Namun, ia tidak sempat melihat terkait masterplan sebelumnya buatan 2004. “Saya tidak diperlihatkan waktu itu terkait isi masterplan sebelumnya,” pungkasnya. (*/ak)

Artikel Masterplan Lama Hanya Berisi DAS Bontang pertama kali tampil pada Bontang Post .