Ini menuai pertanyaan, mengingat APBD murni Bontang 2021 menyusut jadi Rp 1,2 triliun ketimbang di APBD murni 2020 Rp 1,6 triliun. Ada hal-hal mendesak perlu didanai di tengah pandemi, ketimbang pengadaan kendaraan.

Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menjelaskan, pengadaan mobil dinas pejabat eselon dimaksud hanya untuk Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang. Penganggaran ini pun dinilai masih wajar dan tidak berlebihan.

Pasalnya, sejak dilantik 29 Juni 2020 lalu, Kepala DPK Bontang, Retno Febriaryanti tak punya kendaraan dinas sendiri. Walhasil, ia masih menumpang sekretaris DPK Bontang hingga kini. Spesifikasi mobil dinas pun terbilang sederhana.

“Kan sampai sekarang masih ikut kendaraannya sekretaris. Makanya kami anggarkan kendaraannya,” terang Andi Faizal.

Lanjutnya, mobil operasional SKPD yang dimaksud ialah armada pemadam kebakaran untuk Dinas Penyelamatan dan Kebakaran (Disdamkartan) Bontang. “Ini untuk tambahan armada mereka,” ujar politikus Golkar ini.

Kata Andi Faizal, kendati menyusut, ia optimis seluruh program pemerintah tetap berjalan baik. Kesehatan dan pendidikan masih menjadi prioritas dalam APBD 2021. (*)

Artikel Tahun Depan, Klaim Hanya Satu Pengadaan Mobil Kepala Dinas pertama kali tampil pada Bontang Post .

Berdasarkan informasi yang diperoleh Kaltim Post (grup bontangpost.id), kendaraan itu bertipe Honda CRV All New One Prestige. Tahun pembuatan 2020. Dengan harga sejumlah Rp 491 juta. Kendaraan ini telah datang beberapa hari lalu. Terparkir di halaman Sekretariat Daerah Kota Bontang.

“Ini tidak lelang. Dibeli dari dealer di Samarinda,” kata seorang pegawai yang enggan disebutkan namanya.

Diketahui, pada April lalu pemerintah pusat mengedarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Mengenai percepatan penyesuaian anggaran APBD 2020 dalam rangka penanganan Covid-19, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

Pada regulasi itu tertuang rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50 persen. Dengan mengurangi anggaran belanja melalui pos pengadaan kendaraan dinas, pengadaan mesin atau alat berat, pengadaan tanah, renovasi ruangan gedung dan perkantoran, pembangunan gedung baru, serta pembangunan infrastruktur lainnya. Catatannya ialah masih memungkinkan untuk ditunda pada tahun berikutnya.

Sementara, Sekkot Bontang Aji Erlynawati mengatakan, tidak pernah meminta pengadaan mobil baru tersebut. Kendati mobil bermerek Honda CRV yang selama ini ditumpanginya berkondisi tidak laik. “Tetapi ini masih bisa dimanfaatkan,” kata pejabat yang akrab disapa Iin ini.

Sebab, kendaraan bernomor pelat KT 7 D itu telah digunakan sejak lama. Tepatnya dipakai saat Sekkot dijabat Asmudin Hamzah. Periode 2011-2014. Selain dia, berarti sudah tiga pejabat menggunakan tunggangan ini. Meliputi HM Syirajuddin (2015-2017) dan dua Plt Sekkot yakni Artahnan Saidi dan Agus Amir.

“Kendaraan ini memang sudah lama. Kalau ketentuannya berapa tahun harus ganti saya kurang memahami regulasinya,” ucapnya.

Menurutnya pengadaan ini tidak diketahui memakai sumber anggaran apa. Tetapi kemungkinan masuk dalam APBD Perubahan 2020. Kendati sudah tiba, Iin enggan memakai kendaraan tersebut.

“Saya tetap menggunakan fasilitas yang ada. Karena terpenting fokus saya saat ini ialah untuk kesejahteraan masyarakat dan penanganan pandemi,” pungkasnya. (*)

Artikel Pemkot Beli Mobil Dinas Baru, Sekretaris Kota; Saya Tetap Pakai yang Lama pertama kali tampil pada Bontang Post .