Aksi yang dimulai sekitar pukul 14.00 Wita itu diikuti mahasiswa bersama perwakilan nelayan Muara Badak. Mereka membawa spanduk berisi tuntutan agar kapal tongkang dialihkan ke alur pelayaran resmi di Muara Begah.

Ketua FKPMB, Abdillah, mengatakan aksi tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan nelayan serta hasil mediasi yang digelar pada 30 April 2026 di Kantor Kecamatan Muara Badak.

Mediasi itu dihadiri Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalimantan Timur, KSOP Kelas I Samarinda, aparat keamanan, pemerintah desa, hingga perwakilan nelayan.

Dalam berita acara mediasi, KSOP Kelas I Samarinda menyatakan akan melakukan kajian terhadap Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kajian dilakukan bersama DKP Kaltim dan Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Samarinda untuk memastikan alur pelayaran yang menjadi dasar penegasan kepada perusahaan pelayaran.

Selain itu, nelayan tetap diperbolehkan beraktivitas di perairan Muara Berau dengan syarat tidak menetap atau bersifat mobile serta berkoordinasi dengan DKP Kaltim.

Namun, menurut Abdillah, hingga kini kapal tugboat masih melintasi Sungai Muara Berau sehingga tuntutan nelayan dinilai belum ditindaklanjuti.

“Yang kami inginkan adalah ada keputusan yang jelas terkait alur pelayaran agar persoalan ini tidak terus berulang,” ujarnya.

Usai menyampaikan aspirasi, perwakilan massa diterima pihak KSOP Kelas I Samarinda. Dalam pertemuan tersebut, KSOP meminta waktu hingga Kamis (16/7/2026) untuk memberikan jawaban atas tuntutan yang disampaikan.

“Kami akan menunggu hasil pertemuan itu. Harapan kami bukan memperpanjang persoalan, tetapi ada kepastian hukum sehingga nelayan bisa beraktivitas dengan aman dan perusahaan juga memiliki kejelasan mengenai alur pelayaran yang digunakan,” pungkasnya. (*)

Artikel Nelayan Muara Badak Protes Kapal Tugboat Lintasi Sungai Muara Berau, FKPMB Geruduk KSOP Samarinda pertama kali tampil pada Bontang Post .

Isu ini mencuat di kalangan nelayan akibat dugaan minimnya transparansi penggunaan dana potongan yang dinilai belum dijelaskan secara terbuka kepada anggota.

Kapolsek Muara Badak Iptu Danang Wahyu Rahardika, mengatakan pihaknya mengetahui polemik tersebut dari perbincangan di media sosial.

“Konfliknya mencuat di media sosial. Namun sejauh ini belum ada gejolak karena masih bersifat internal,” ujarnya.

Ia menambahkan, hingga kini belum ada upaya mediasi maupun laporan resmi yang masuk ke kepolisian terkait persoalan tersebut.

“Belum ada laporan. Tapi kami tetap memantau perkembangan situasi,” tegasnya.

Sebelumnya, polemik muncul terkait dugaan pemotongan 10 persen dari total dana tali asih sebesar Rp9,94 miliar yang diberikan Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS) kepada nelayan.

Sejumlah anggota nelayan mengaku kecewa karena tidak pernah mendapat penjelasan rinci mengenai penggunaan dana tersebut.

“Kami tidak tahu ke mana aliran dana 10 persen itu. Nilainya besar, tapi tidak ada laporan yang jelas,” ungkap salah satu anggota yang enggan disebutkan namanya. (*)

Artikel Dana 10 Persen Nelayan Muara Badak Dipersoalkan, Polisi Lakukan Pemantauan pertama kali tampil pada Bontang Post .