pajak walet Arsip - Bontang Post

Hanya 1 Wajib Pajak yang Setor, Bapenda Bontang Pesimis Pajak Sarang Walet Mampu Penuhi Target

Redaksi Bontang Post — Fri, 04 Oct 2024 03:30:08 +0000

BONTANGPOST.ID, Bontang – Sejumlah jenis usaha menjadi sumber pemasukan kas daerah. Namun, capaian pajak di sektor sarang burung walet hingga triwulan ini masih jauh dari target Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang.

Kepala Bapenda Bontang Syahruddin mengatakan pesimistis terkait objek pajak sarang burung walet mencapai target di akhir tahun. Pasalnya, hanya ada satu wajib pajak yang melakukan penyetoran.

“Kalau pajak sarang walet kami pestimistis bisa tercapai karena orangnya hanya satu itu yang rutin membayar,” kata Syahruddin.

Saat ini nominal pajak yang masuk kas daerah hanya Rp1.050.000. Meskipun target yang dipatok pun sedikit yakni Rp3.150.000, namun jumlah tersebut tentu belum memenuhi target.

Kondisi ini memprihatinkan, mengingat banyak bangunan sarang walet yang beroperasi di wilayah pesisir Kota Bontang.

Berdasarkan data Bapenda Bontang, di tahun 2021 saja, terdapat 246 bangunan sarang walet yang tersebar di tiga kecamatan.

Melihat jumlah bangunan yang menjamur, sebelumnya Bapenda menjadikan objek pajak sarang walet sebagai pemasukan pendapatan daerah.

“Dari nominal itu terbayar sebelum masuk triwulan ketiga,” ucapnya. Jika dipersentasekan capaiannya masih 33,33. Terdapat selisih Rp2,1 juta berdasarkan target yang telah dipatok.

Diketahui, target pajak daerah di tahun ini mencapai Rp148.640.154.163. Selain sarang walet, komponen lain yang menjadi lumbung pendapatan mencakup pajak hotel, retoran, air tanah, penerangan jalan, PBB-P2, reklame, parkir, mineral buan logam dan batuan, hiburan, dan BPHTB.

“Saat ini total realisasi pajak daerah mencapai Rp115.824.181.691,91. Artinya sudah 77,92 persen di triwulan ketiga,” pungkasnya. (*)

Artikel Hanya 1 Wajib Pajak yang Setor, Bapenda Bontang Pesimis Pajak Sarang Walet Mampu Penuhi Target pertama kali tampil pada Bontang Post .

Pajak Walet Kembali Nihil Sepanjang 2019

M Zulfikar Akbar — Sun, 05 Jan 2020 04:00:07 +0000

Pajak daerah tahun ini melampaui target. Namun, tidak semua objek pajak memenuhi harapan, contohnya sarang burung walet.

BONTANG – Capaian pajak daerah tahun ini berhasil melampaui target yang dipatok. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang merilis sektor pendapatan daerah ini semula ditarget Rp 100.047.500.000. Realisasinya mencapai Rp 108.651.513.371 atau lebih Rp 8.604.013.371.

Sayangnya, tidak semua realisasi objek pajak daerah mencapai target. Satu-satunya yang belum memberikan kontribusi pemasukan daerah ialah pajak sarang burung walet. Hal ini diakui Kepala Bapenda Sigit Alfian.

“Untuk pajak walet 2019 memang kosong,” kata Sigit.

Sejak menjabat posisi tersebut, ia menyebut, belum melakukan pergerakan untuk menggenjot pajak sarang burung walet. Rencananya, langkah itu dilakukan tahun ini.

“Kemarin saya masih melanjutkan program sebelumnya. Tahun ini baru kami pasang target Rp 200 juta,” ucapnya.

Besaran itu didapatkan dari kalkulasi jumlah petani sarang walet dikalikan jumlah taksiran pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun. Pasalnya, realisasi dari sektor pajak daerah ini memang tidak ada pada tahun lalu.

Dalam waktu dekat, Bapenda bakal memanggil petani sarang walet untuk diajak berdiskusi. Tujuan utamanya ialah mengetahui penyebab wajib pajak tidak menunaikan kewajibannya.

“Kami akan menanyakan masalahnya. Penghitungannya pun bakal kami bantu. Menurut saya, ini solusinya semua tidak bisa ujuk-ujuk langsung ada,” tegas dia.

Potensi pajak sarang burung walet di wilayah Bontang cukup besar, tetapi pundi-pundi rupiah itu belum tergali secara maksimal dan memberikan kontribusi kepada daerah. Sosialisasi kepada petani maupun pengusaha tentu masih perlu dilakukan.

Dengan demikian, para pelaku bisnis usaha tersebut dapat memahami kebijakan yang dilakukan pemerintah. Diketahui, jumlah bangunan sarang walet di Kota Taman mencapai 463 unit. Jumlah terbanyak di Kelurahan Berebas tengah yakni 116 unit.

Diberitakan sebelumnya, kendala belum adanya sumbangsih dari sarang walet berkenaan dengan regulasi. Sebab, bangunan yang ada bertentangan dengan ketentuan, sehingga izin mendirikan bangunan (IMB) tidak dikantongi oleh mereka.

Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan pertanian (DKP3), Aji Erlynawati mengatakan, wewenang pembinaan menjadi ranah Pemprov Kaltim. Dulu DKP3 sifatnya hanya membantu petani walet untuk menjaga lingkungan.

“Sebenarnya bukan pembinaan karena tidak ada tupoksinya di kami (DKP3),” kata Aji.

Menurut dia, usaha sarang walet ini booming pada 2010–2014. Beberapa pengusaha sempat melakukan perizinan tapi karena terhalang oleh ketentuan radius, hingga kini belum ada yang mengantongi izin.

“Di regulasi dikatakan bahwa radius 100 meter dari bangunan sarang walet harus steril. Dari permukiman dan sekolah. Ini yang menjadi kendala saat itu, sehingga IMB tidak bisa diterbitkan,” ucap pejabat yang kini menjabat sekkot Bontang.

Ia mengungkapkan, pemkot pun telah membuat perda berkenaan itu. Namun, regulasi itu dipandang tidak berjalan optimal. Sebab, sampai sekarang tidak ada pendapatan yang masuk ke kas daerah melalui pajak sarang walet. (*/ak/kri/k16/kpg)

Artikel Pajak Walet Kembali Nihil Sepanjang 2019 pertama kali tampil pada Bontang Post .

Pendapatan Sarang Walet Nihil

M Zulfikar Akbar — Tue, 27 Aug 2019 10:00:42 +0000

BONTANG – Pajak daerah menjadi salah satu sumber dalam upaya peningkatan besaran pendapatan daerah. Sayangnya, hingga kini pendapatan dari sarang walet masih nihil.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang hingga bulan Juli belum ada pemasukan dari pos tersebut. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bapenda Sigit Alfian.

“Memang tahun ini kayaknya belum ada pemasukan terkait itu,” kata Sigit saat ditemui awak media Kaltim Post di ruang kerjanya, Senin (26/8) kemarin.

Dalam waktu dekat, Bapenda akan memanggil komunitas petani sarang burung walet. Untuk mengetahui penyebab mereka tidak membayar pajak. Padahal sifat pajak sendiri ialah memaksa.

“Tidak mungkin usaha tetapi tidak ada hasilnya. Kami akan undang mereka untuk menemukan solusi terbaik. Bapenda akan mengomunikasikan ini secara baik. Sesuai dengan arahan wali kota,” ucapnya.

Nantinya, hasil dari pertemuan akan tertuang dalam perjanjian kerja sama. Menyangkut kewajiban wajib pajak dengan pemerintah. Sigit menuturkan sebagian wajib pajak dari sektor walet ini kurang memahami terkait pentingnya pajak. Padahal mereka pun punya kontribusi dalam pembangunan daerah.

Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019
Bulan Januari-Juli
Nama Pajak	Jumlah
Pajak Hotel	Rp 828.955.122
Pajak Restoran	Rp 6.008.982.697
Pajak Hiburan	Rp 470.267.767
Pajak Reklame	Rp 362.835.000
Pajak Penerangan Jalan	Rp 27.452.153.194
Pajak Parkir	Rp 69.432.800
Pajak Air Tanah	Rp 4.596.330.409
Pajak Sarang Burung Walet	Rp –
Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 1.839.419.974
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Rp 3.635.274.265
Jumlah	Rp 45.263.651.228

“Ada tiga aspek yakni infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan ekonomi yang masuk dalam belanja daerah,” tutur dia.

Berdasarkan Undang-Undang 28/2009 besaran pajak yakni 10 persen dari hasil produksi. Artinya besarannya fluktuaktif tiap tahunnya. Artinya sangat bergantung kepada kesadaran wajib pajak.

“Bapenda sifatnya hanya pengawasan. Tugas kami nanti ialah berkenaan standarisasi harga ke Pemprov Kaltim,” sebut Sigit.

Saat ini, Bapenda belum memiliki data pasti terkait jumlah wajib pajak sarang walet. Tahun ini, upaya penyisiran bakal dilakukan. Diprediksi, sarang walet yang produksi aktif mencapai 50 titik.

“Kami masih melakukan pendataan,” pungkasnya. (ak/kp)

Artikel Pendapatan Sarang Walet Nihil pertama kali tampil pada Bontang Post .