Pajak daerah tahun ini melampaui target. Namun, tidak semua objek pajak memenuhi harapan, contohnya sarang burung walet.
BONTANG – Capaian pajak daerah tahun ini berhasil melampaui target yang dipatok. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang merilis sektor pendapatan daerah ini semula ditarget Rp 100.047.500.000. Realisasinya mencapai Rp 108.651.513.371 atau lebih Rp 8.604.013.371.
Sayangnya, tidak semua realisasi objek pajak daerah mencapai target. Satu-satunya yang belum memberikan kontribusi pemasukan daerah ialah pajak sarang burung walet. Hal ini diakui Kepala Bapenda Sigit Alfian.
“Untuk pajak walet 2019 memang kosong,” kata Sigit.
Sejak menjabat posisi tersebut, ia menyebut, belum melakukan pergerakan untuk menggenjot pajak sarang burung walet. Rencananya, langkah itu dilakukan tahun ini.
“Kemarin saya masih melanjutkan program sebelumnya. Tahun ini baru kami pasang target Rp 200 juta,” ucapnya.
Besaran itu didapatkan dari kalkulasi jumlah petani sarang walet dikalikan jumlah taksiran pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun. Pasalnya, realisasi dari sektor pajak daerah ini memang tidak ada pada tahun lalu.
Dalam waktu dekat, Bapenda bakal memanggil petani sarang walet untuk diajak berdiskusi. Tujuan utamanya ialah mengetahui penyebab wajib pajak tidak menunaikan kewajibannya.
“Kami akan menanyakan masalahnya. Penghitungannya pun bakal kami bantu. Menurut saya, ini solusinya semua tidak bisa ujuk-ujuk langsung ada,” tegas dia.
Potensi pajak sarang burung walet di wilayah Bontang cukup besar, tetapi pundi-pundi rupiah itu belum tergali secara maksimal dan memberikan kontribusi kepada daerah. Sosialisasi kepada petani maupun pengusaha tentu masih perlu dilakukan.
Dengan demikian, para pelaku bisnis usaha tersebut dapat memahami kebijakan yang dilakukan pemerintah. Diketahui, jumlah bangunan sarang walet di Kota Taman mencapai 463 unit. Jumlah terbanyak di Kelurahan Berebas tengah yakni 116 unit.
Diberitakan sebelumnya, kendala belum adanya sumbangsih dari sarang walet berkenaan dengan regulasi. Sebab, bangunan yang ada bertentangan dengan ketentuan, sehingga izin mendirikan bangunan (IMB) tidak dikantongi oleh mereka.
Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan pertanian (DKP3), Aji Erlynawati mengatakan, wewenang pembinaan menjadi ranah Pemprov Kaltim. Dulu DKP3 sifatnya hanya membantu petani walet untuk menjaga lingkungan.
“Sebenarnya bukan pembinaan karena tidak ada tupoksinya di kami (DKP3),” kata Aji.
Menurut dia, usaha sarang walet ini booming pada 2010–2014. Beberapa pengusaha sempat melakukan perizinan tapi karena terhalang oleh ketentuan radius, hingga kini belum ada yang mengantongi izin.
“Di regulasi dikatakan bahwa radius 100 meter dari bangunan sarang walet harus steril. Dari permukiman dan sekolah. Ini yang menjadi kendala saat itu, sehingga IMB tidak bisa diterbitkan,” ucap pejabat yang kini menjabat sekkot Bontang.
Ia mengungkapkan, pemkot pun telah membuat perda berkenaan itu. Namun, regulasi itu dipandang tidak berjalan optimal. Sebab, sampai sekarang tidak ada pendapatan yang masuk ke kas daerah melalui pajak sarang walet. (*/ak/kri/k16/kpg)
