Wali Kota Bontang Neni Moernaeni menegaskan efisiensi tidak lagi bisa ditawar dalam penyusunan RAPBD 2027. Sejumlah pos belanja pendukung, mulai dari kegiatan seremonial, perjalanan dinas, rapat hingga jasa konsultansi, diminta ditekan agar anggaran lebih banyak mengalir ke kebutuhan prioritas.

Kebijakan tersebut disampaikan Neni dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan atas Raperda APBD 2027, Sabtu (12/9/2026), di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang.

“Karena ruang fiskal lebih terbatas, maka belanja pendukung harus dibatasi agar anggaran yang tersedia dapat diarahkan kepada pelayanan dan prioritas utama,” kata Neni.

Daftar belanja yang menjadi sasaran efisiensi cukup panjang. Di antaranya alat tulis kantor dan barang pakai habis, percetakan serta suvenir, sewa, kegiatan seremonial, perjalanan dinas, makanan dan minuman rapat, seminar, kajian dan analisis, jasa konsultansi, honor kegiatan, jasa profesi, pendidikan dan pelatihan, hingga bimbingan teknis.

Pengadaan peralatan dan mesin pendukung, lisensi aplikasi, pemeliharaan, serta perawatan juga diminta disusun lebih selektif. Namun, Neni menegaskan efisiensi bukan berarti seluruh belanja dipukul rata.

OPD tetap harus melihat kebutuhan nyata, tingkat urgensi, manfaat, serta kemampuan fiskal daerah. Belanja yang tidak memiliki hubungan kuat dengan pelayanan atau pencapaian target kinerja dapat dikurangi, disederhanakan, atau ditunda.

Neni juga mengingatkan OPD agar tidak lagi menjadikan besaran anggaran tahun sebelumnya sebagai patokan otomatis. Penyusunan kebutuhan harus mengacu pada realisasi belanja dan kebutuhan riil.

Pesan serupa berlaku untuk pemeliharaan kendaraan serta bahan bakar minyak. Anggaran harus disesuaikan dengan intensitas pelayanan, bukan berdasarkan penggunaan perseorangan.

Di sisi lain, kendaraan yang menjadi tulang punggung pelayanan masyarakat tetap mendapat perhatian. Ambulans, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan kebencanaan, kendaraan ketertiban dan pelayanan lapangan, hingga truk pengangkut sampah tetap harus didukung sesuai kebutuhan pelayanan.

Neni menyebut pola tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga agar APBD Bontang tetap mampu membiayai pelayanan publik di tengah kondisi fiskal yang lebih ketat.

“Efisiensi anggaran tidak dimaknai sebagai penghentian pembangunan, melainkan sebagai penajaman terhadap pembangunan yang benar-benar memiliki manfaat dan urgensi bagi masyarakat,” pungkasnya. (ak)

Artikel RAPBD Bontang 2027 Masuk Mode Hemat, Neni Pangkas Seremonial hingga Perjalanan Dinas pertama kali tampil pada Bontang Post .

Tercantum dalam sistem informasi rencana umum pengadaan, terdapat sekitar 13 acara yang masing-masing anggarannya Rp999.928.000.

Mencakup acara Bontang Creativepreneur Festival, Festival Fotografi se-Kaltim, Expo Kewirausahaan Pemuda, Next Gen Week 2025, Bontang Gaming Festival, Custom Fest, dan Moeslim Creative Life Fair.

Kemudian Creator Fest, Pagelaran Teater Kota Bontang, Festival Kuliner Nusantara, Bontang Craft Fair and Fashion, Gebyar Kreasi Pemuda, serta Festival Kreativitas Musik Melayu.

Bila diakumulasi, belasan kegiatan tersebut bakal menelan Rp12,9 miliar. Angka ini belum termasuk kegiatan lain yang pagunya mulai Rp199.985.000 hingga Rp499.964.000.

“Sudah diagendakan. Tetapi nanti ada pemangkasan, karena saat ini juga ada efisiensi. Kami mengikuti arahan pimpinan,” ujar Kepala Dispoparekraf Bontang Rafidah.

Sementara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bontang diminta untuk fokus pada 17 program 100 hari kerja kepala daerah.

Selain itu, terdapat 5 sektor strategis yang menjadi prioritas dan konsentrasi. Di antaranya pendidikan, kesehatan, persoalan stunting, UMKM, serta sosial atau pengentasan kemiskinan.

Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris menuturkan, saat ini pemkot masih memberi perhatian penuh pada program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Pihaknya pun telah memperoleh pengarahan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim dari rapat yang digelar. Nantinya, program berorientasi pada 5 sektor tersebut.

“Pemerintah daerah harus mematuhi itu. Jadi semua anggaran yang tersedia saat ini fokus ke hal tersebut. Ini juga pesan wali kota,” katanya.

Kendati begitu, kegiatan lain yang sudah direncanakan di masing-masing OPD bukan berarti batal begitu saja. Alokasi anggaran difokuskan pada penguatan program yang sedang disusun.

“Kegiatan lain kami hold. Fokus pada penguatan visi misi dan penyelesaian 5 sektor itu. Sabar dulu. Bukan saya bilang tidak bisa, tetapi saat ini prioritas kepada apa yang dibutuhkan publik,” pungkasnya. (*) 

Artikel Anggaran Jumbo Event di Dispoparekraf Bontang, Wawali: OPD Fokus Lima Sektor Prioritas, yang Lain Ditunda pertama kali tampil pada Bontang Post .