BONTANGPOST.ID, Bontang – Tahun anggaran 2027 bakal menjadi tahun penuh perhitungan bagi organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bontang. Ketika ruang fiskal menyempit, belanja yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik mulai dipangkas.
Wali Kota Bontang Neni Moernaeni menegaskan efisiensi tidak lagi bisa ditawar dalam penyusunan RAPBD 2027. Sejumlah pos belanja pendukung, mulai dari kegiatan seremonial, perjalanan dinas, rapat hingga jasa konsultansi, diminta ditekan agar anggaran lebih banyak mengalir ke kebutuhan prioritas.
Kebijakan tersebut disampaikan Neni dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan atas Raperda APBD 2027, Sabtu (12/9/2026), di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang.
“Karena ruang fiskal lebih terbatas, maka belanja pendukung harus dibatasi agar anggaran yang tersedia dapat diarahkan kepada pelayanan dan prioritas utama,” kata Neni.
Daftar belanja yang menjadi sasaran efisiensi cukup panjang. Di antaranya alat tulis kantor dan barang pakai habis, percetakan serta suvenir, sewa, kegiatan seremonial, perjalanan dinas, makanan dan minuman rapat, seminar, kajian dan analisis, jasa konsultansi, honor kegiatan, jasa profesi, pendidikan dan pelatihan, hingga bimbingan teknis.
Pengadaan peralatan dan mesin pendukung, lisensi aplikasi, pemeliharaan, serta perawatan juga diminta disusun lebih selektif. Namun, Neni menegaskan efisiensi bukan berarti seluruh belanja dipukul rata.
OPD tetap harus melihat kebutuhan nyata, tingkat urgensi, manfaat, serta kemampuan fiskal daerah. Belanja yang tidak memiliki hubungan kuat dengan pelayanan atau pencapaian target kinerja dapat dikurangi, disederhanakan, atau ditunda.
Neni juga mengingatkan OPD agar tidak lagi menjadikan besaran anggaran tahun sebelumnya sebagai patokan otomatis. Penyusunan kebutuhan harus mengacu pada realisasi belanja dan kebutuhan riil.
Pesan serupa berlaku untuk pemeliharaan kendaraan serta bahan bakar minyak. Anggaran harus disesuaikan dengan intensitas pelayanan, bukan berdasarkan penggunaan perseorangan.
Di sisi lain, kendaraan yang menjadi tulang punggung pelayanan masyarakat tetap mendapat perhatian. Ambulans, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan kebencanaan, kendaraan ketertiban dan pelayanan lapangan, hingga truk pengangkut sampah tetap harus didukung sesuai kebutuhan pelayanan.
Neni menyebut pola tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga agar APBD Bontang tetap mampu membiayai pelayanan publik di tengah kondisi fiskal yang lebih ketat.
“Efisiensi anggaran tidak dimaknai sebagai penghentian pembangunan, melainkan sebagai penajaman terhadap pembangunan yang benar-benar memiliki manfaat dan urgensi bagi masyarakat,” pungkasnya. (ak)
