bontangpost.id – Presiden Joko Widodo menyoroti penggunaan APBN maupun APBD yang banyak digunakan untuk ongkos-ongkos birokrasi seperti rapat maupun perjalanan dinas.
Presiden kembali menekankan bahwa APBN harus dibelanjakan untuk pengembangan yang berdampak langsung pada masyarakat. ”Setiap rupiah uang rakyat harus dikembalikan betul kepada rakyat. Membiayai yang dirasakan rakyat, bukan proses,” tegasnya.
Jokowi melihat fenomena seperti itu terjadi di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Contohnya, kata dia, kegiatan penyuluhan pertanian di sebuah provinsi. Penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pertanian di kabupaten.
Anggarannya Rp 1 miliar. Namun, Rp 734 juta digunakan untuk honor dan perjalanan dinas. ”Bayangkan berapa? Tidak ada 20 persen dipakai untuk betul-betul pengembangan,” beber Jokowi.
Baca juga; Di Tengah Sorotan PAD; Bapenda Bontang Anggarkan Rp 2,7 Miliar untuk Perjalanan Dinas
Baca juga; Anggaran Perjalanan Dinas Bapenda Bontang Rp 2,7 Miliar, Harus Ada Laporan ke Publik
Kejadian semacam itu, kata presiden, tidak satu dua saja. Namun, ribuan agenda yang sudah dilakukan dengan skema demikian.
Untuk itu, kepala negara mendorong agar penggunaan anggaran belanja negara berfokus pada program unggulan pemerintah seperti penanganan kekerdilan atau stunting, pengentasan kemiskinan, maupun program-program lainnya.
Selain itu, anggaran belanja negara dapat dialokasikan untuk belanja produk dalam negeri. ”Agar UMKM bisa naik kelas,” ujarnya.
Jokowi meminta agar kualitas belanja APBN maupun APBD dikawal sejak perencanaan. Kegiatannya harus terus dimonitor dan dievaluasi apakah tepat sasaran atau tidak. Dia meminta agar pembiayaan untuk birokrasi tidak lebih dari 25 persen.
”Fokus pada program unggulan, tidak usah juga banyak program,” katanya. (dee/lyn/c17/fal)
