Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekkot Bontang Lukman mengatakan pihaknya akan segera melakukan koordinasi ke Biro Perekonomian Pemprov Kaltim.

“Kabar terakhir itu untuk pemasangan sabungan baru jargas itu lewat Pemprov tidak langsung ke Pemkot,” kata Lukman.

Koordinasi ini dalam hal menjembatani antara daerah dengan pemerintah pusat. Lukman belum bisa memutuskan waktu pelaskanaan untuk pemasangan sambungan baru jargas secara gratis ini.

“Setelah koordinasi baru bisa kami sampaikan,” ucapnya.

Ia juga tidak bisa membantah pasalnya Kementerian ESDM juga terkena dampak dari efisiensi anggaran. Namun Lukman belum bisa menjelaskan apakah efisiensi ini berpengaruh terhadap rencana ini.

Diketahui, pemerintah pusat telah menyuarakan efisiensi anggaran di tingkat kementerian. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun terkena efisiensi sebesar Rp1,86 triliun dari pagu anggaran Rp 3,9 triliun tahun ini.

“Harapan kami semoga tidak berdampak terhadap rencana pemasangan sambungan jargas,” tutur dia.

Kementerian ESDM dan Lemtek UI telah melakukan survei terhadap calon penerima bantuan pemasangan jargas tersebut.

Menurutnya saat ini Kementerian ESDM sedang menyusun terkait rencana anggaran dan biaya (RAB) setelah verifikasi lapangan.
Sebelumnya berdasarkan hasil verifikasi jumlah permintaan itu susut 1.266 sambungan jargas.

Penyebab susutnya hasil verifikasi yakni ada yang rumah calon penerima kosong. Kemudian saat petugas survei datang tidak berada di tempat, hingga tidak menganggap pemasangan hal yang mendesak.

Dari angka tersebut hanya 14 kelurahan yang dilakukan survei. Minus Kelurahan Bontang Lestari. Pasalnya jaringan induk di wilayah tersebut belum ada. Kondisinya berbeda dengan kelurahan lain.

Terbanyak penyusutan terjadi di Kelurahan Berbas Pantai. Dari usulan sebelumnya yakni 846 sambungan rumah hanya terverifikasi 412. Artinya berkurang 434 dari angka sebelumnya. (*)

Artikel Nasib Pemasangan Sambungan Baru Jargas di Bontang Menggantung pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kabag Perekonomian dan SDA Setkot Bontang Moch Arif Rochman mengatakan ada tiga skema yang bakal diajukan pemkot dalam pembangunan jargas kepada pemerintah pusat. Ini masih akan dibahas. Jadi memang kami siapkan tiga opsi, kata Arif.

Opsi pertama ialah pembangunan menggunakan APBN. Artinya kewenangan berada di pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM. Opsi ini seperti pembangunan sebelumnya.

Mengacu data yang sudah kami serahkan pada Mei lalu yakni 11.214 sambungan rumah. Termasuk kawasan Bontang Lestari yang belum ada dari dulu, ucapnya.

Selanjutnya pemkot menawarkan jika opsi pertama tidak bisa terealisasi maka APBD siap untuk menjadi sumber anggaran. Nantinya pemkot akan menghibahkan anggaran tersebut ke pusat. Sehubungan porsinya tentunya akan menunggu hasil pembahasan.

Menurutnya konteks ini pernah diterapkan ketika kewenangan guru SMA ditarik ke provinsi. Terkait pemberian insentif maka pemkot menghibahkan ke pemprov selama ini.

Terakhir skema yang diajukan ialah kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Sebenarnya skema ini yang didorong Kementerian ESDM. Bahwasanya pembangunan di Bontang bisa menempuh KPBU. Skema ini pernah diterapkan di Batam.

Menarik investor membangun jargas di Bontang. Tapi biasanya KPBU kalau daerah tidak punyai duit, teranya.

Nantnya KPBU yang akan didiskusikan ialah bisa skema itu tetapi dengan APBD. Karena kas daerah Bontang ini mencukupi untuk pembangunan jargas tersebut. Konsep ini perlu pendalaman. Biasanya KPBU ada nilai ekonomisnya. Sama seperti pembangunan jalan tol. Investor mendapatkan bagi hasil, sebutnya.

Pembangunan jargas di Bontang ini penting. Pasalnya Bontang merupakan daerah pengolah migas. Belum lagi nantinya Bontang menjadi penyangga bagi Ibu Kota Nusantara (IKN).

Diketahui, jumlah terbanyak menyasar Kelurahan Loktuan. Angkanya yakni 1.973 kepala keluarga yang memohon pemasangan jargas. Disusul Tanjung Laut dengan 1.404 kepala keluarga.

Pada posisi ketiga teratas yakni Kelurahan Api-Api dengan 1.077 kepala keluarga yang bermohon. Kanaan 256 kepala keluarga, Belimbing 785 KK, Gunung Telihan 425 KK, Bontang Baru 481 KK, Bontang Kuala 436 KK, Gunung Elai 700 KK, Guntung 395 KK.

Tanjung Laut Indah 740 KK, Berebas Tengah 952 KK, Berbas Pantai 420 KK, dan Bontang Lestari 944 KK. Serta untuk angka terendah menyasar Satimpo yaitu 226 KK. (*)

Artikel Pemkot Bontang Ajukan Tiga Skema Pembangunan Jargas pertama kali tampil pada Bontang Post .

Ketua KPPU M Fanshurullah Asa menegaskan, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019–2024, pemerintah menargetkan secara nasional pembangunan empat juta sambungan rumah (SR) di seluruh Indonesia hingga tahun ini.

Namun hingga 2023 realisasi program tersebut hanya mencapai 835 ribu SR. “Enggak sampai 20 persen yang dibangun,” kritiknya saat berkunjung ke Balikpapan, beberapa waktu lalu.

Mantan Kepala Badan Pengelola Hilir (BPH) Migas periode 2017–2021 ini akan melakukan advokasi pembangunan jargas rumah tangga di Kaltim. Untuk mencapai target pembangunan jargas tersebut, pada 2021 pemerintah telah menggunakan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam membangun sambungan gas ke rumah-rumah masyarakat. Dengan total target pada 2024 sebanyak 2.485.555 SR.

“Dulu menggunakan APBN. Dan APBN dihilangkan, diganti dengan skema KPBU. Ada juga penugasan badan usaha. Dan tahun ini, satu SR pun enggak ada. Masih ada perdebatan. Regulasinya belum ada di Kementerian ESDM dan Kementerian (Kemenkeu). Padahal sisa lima bulan lagi kabinet presiden berakhir, masih juga belum jalan,” tegas Ifan, sapaan akrab M Fanshurullah Asa.

KPPU juga akan mengadvokasi dan memberikan saran agar ada regulasi baik di pusat atau daerah. Yang mengatur akselerasi penambahan sambungan jaringan gas rumah tangga baru.

Berdasarkan data yang diterima lembaga independen yang bertugas mengawasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini baru lima kabupaten/kota di Kaltim yang mendapatkan jatah pembangunan jargas rumah tangga. Dengan jumlah jargas yang terpasang sebanyak 62.735 SR.

Wilayah dengan pemasangan jargas rumah tangga terbanyak adalah di adalah Bontang sebanyak 18.436 SR, lalu Balikpapan sebanyak 16.362 SR, Samarinda sebanyak 10.003 SR, Penajam Paser Utara (PPU) sebanyak 9.434 SR, dan Kutai Kartanegara (Kukar) sebanyak 8.500 SR.

“Jadi pentingnya pembangunan jargas ini, sebagai pengganti elpiji melon. Karena lebih murah. Dan gas bumi kita masih banyak. Apalagi di sini. Badak LNG itu diekspor. Masak orang dari Jepang dan Korea menggunakan gas kita untuk kepentingan industri mereka,” pungkasnya.

Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, terakhir kali melaksanakan pembangunan jargas rumah tangga di Kaltim pada 2020. Melalui paket kegiatan Pembangunan Jargas Rumah Tangga di Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Tarakan (16.809 SR).

Lelang kegiatan ini sempat dilaksanakan tender gagal dan dilaksanakan tender ulang karena jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari tiga.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 Ayat (1) Huruf b. Dan Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia Pasal 54 Ayat (4).

Nilai pagu paket kegiatan ini adalah Rp 180,8 miliar. Dan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket adalah Rp 174,1 miliar. Dengan lokasi pembangunan di Balikpapan, PPU, dan Tarakan di Kalimantan Utara (Kaltara). Lelang kegiatan dimenangkan oleh PT Noorel Idea Wisma, kontraktor asal Jakarta Pusat dengan nilai Rp 152,77 miliar. (dwi/k8)

Artikel KPPU Soroti Mandeknya Pembangunan Jargas, Baru Terpasang 62.735 SR pertama kali tampil pada Bontang Post .