Sebagian umat Islam di Kaltim ikut menuntut agar ada tindakan hukum atas kasus pembakaran simbol yang diklaim bendera Nabi Muhammad itu. Aksi damai yang berlangsung pada Jumat (26/10) itu berlanjut dengan pengibaran bendera berlambang kalimat tauhid tersebut di depan kantor gubernuran Kaltim.

Pengibaran bendera ini menjadi isu nasional yang kini menjadi perbincangan di jagat maya. Bahkan, beberapa waktu lalu perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempertanyakan pengibaran itu pada Gubernur Kaltim, Isran Noor.

Rabu (31/10) malam, Isran Noor ikut dalam pusaran diskusi di salah satu stasiun televisi nasional yang dipimpin presenter kondang, Najwa Shihab. Dalam acara itu hadir Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy.

Romahurmuziy menyebut, kasus tersebut berlanjut karena diduga terdapat oknum yang sengaja menungganginya untuk kepentingan politik. Terlebih saat ini momentum politik pada tahapan pemilu 2019 sedang berlangsung alot antara kubu Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

“Siapapun dapat menerka itu. Walaupun banyak yang menolak anggapan saya. Tetapi yang pasti, ada yang mengambil manfaat di balik kasus ini,” tuturnya.

Kata dia, berkembangnya gerakan kelompok tertentu dalam kasus tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa ada kubu yang ingin memanfaatkan momentum itu untuk mendapatkan keuntungan politis.

Karenanya, sebagai negara yang berlandaskan hukum, mestinya kasus pembakaran bendera itu dapat diselesaikan di meja hijau. Tanpa disertai dengan gerakan massa yang justru memperkeruh keadaan.

Romahurmuziy menyarankan agar tidak ada lagi pengibaran bendera yang bergambar kalimat tauhid tersebut. Seluruh elemen bangsa diminta menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menghormati bendera merah putih sebagai satu-satunya simbol negara.

“Pada konteks inilah, karena liwa dan roya itu selalu dikatakan dengan bendera HTI (Hizbut Tahrir Indonesia, Red.), pada sisi yang lain, waktu demonstrasi, orang-orang HTI selalu membawa bendera itu,” ucapnya.

Terdapat perbedaan pandangan terkait kepemilikan bendera tersebut. Satu sisi diklaim sebagai simbol tauhid yang pernah digunakan Nabi Muhammad. Di lain sisi, dianggap sebagai bendera organisasi terlarang HTI.

Dia berpendapat, bendera tersebut acap kali digunakan HTI dalam setiap demonstrasi dan pertemuan akbar. Sehingga dirinya heran jika belakangan ini bendera yang dibakar, dikibarkan, dan dibawa dalam aksi itu tak diakui sebagai milik HTI.

“Pembawa bendera yang dibakar itu juga mengaku bendera HTI. Pada titik ini, kita percaya atau tidak. Kalau kita tidak percaya pada yang membawa bendera, ya repot. Karena yang membawa bendera itu sudah mengakui demikian,” tegasnya.

Gubernur Kaltim, Isran Noor mengatakan, kasus pengibaran bendera tersebut telah diklarifikasi pada perwakilan Kemendagri. Sehingga di Kaltim, kasus itu tidak lagi dipermasalahkan layaknya di tingkat nasional.

Selain itu, pengibaran bendera di depan kantor gubernuran itu atas inisiatif demonstran. Pada saat menerima massa aksi, dirinya tidak melihat bendera itu dikibarkan.

Mantan Bupati Kutai Timur itu mengaku salah telah membuat undangan untuk HTI dalam pertemuan dengan seluruh pimpinan organisasi Islam di Kaltim. “Itu kesalahan saya. Tidak melakukan koreksi. Saya tanda tangan saja undangan itu,” katanya. (*/um)

Artikel Ada Penunggang di Balik Isu Pembakaran Bendera pertama kali tampil pada Bontang Post .

Aksi damai yang digelar pukul 16.00 Wita itu sebagai bentuk protes insiden pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid yang dilakukan oknum ormas saat hari santri beberapa waktu lalu.

Ratusan massa hadir sembari membawa bendera dan atribut bertuliskan kalimat tauhid. Yel-yel yang dilantunkan secara bersama-sama pun ikut membakar semangat peserta aksi untuk membela bendera milik umat Islam tersebut. Berbagai orator pun silih berganti penyampaikan pendapatnya di panggung utama.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Ridwan selaku koordinator lapangan (korlap) aksi, Aliansi Pemuda Bontang Bela Tauhid menyesalkan adanya insiden pembakaran bendera yang dibawa Rasulullah tersebut. Menurutnya, hal tersebut merupakan perbuatan yang berlebihan dan menyakitkan hati para kaum muslim.

“Aliansi menyerukan kepada segenap muslimin dan muslimat untuk memuliakan kalimat tauhid yang merupakan milik seluruh umat Islam, bendera itu bukan milik salah satu ormas,” kata Ridwan.

Namun begitu, Aliansi tetap meminta peserta aksi untuk bisa menahan diri dan tidak terprovokasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa menimbulkan keributan. “Kami menyerukan kepada seluruh umat muslim Bontang untuk menahan diri dan tidak ikut terprovokasi. Serahkan proses hukum kepada pihak yang berwajib,” pungkasnya. (bbg)

Artikel Kecam Pembakaran Bendera Tauhid, Ratusan Massa Gelar Aksi Damai  pertama kali tampil pada Bontang Post .

Isran meminta agar tindakan yang dilakukan oknum tersebut tidak membuat umat Islam di Kaltim terprovokasi. “Saya mengapresiasi aksi yang dilakukan secara damai ini. Kami tahu semua pasti emosi melihat pembakaran kalimat tauhid di Garut itu,” kata Isran didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Hadi Mulyadi, Jumat (26/10) kemarin.

“Karena itu, aspirasi yang disampaikan Aliansi Umat Islam (AUI) Kaltim agar oknum yang membakar bendera tersebut diusut tuntas, kami terima dengan baik,” sambung Isran saat menerima secara resmi ribuan umat Islam di Kantor Gubernur Kaltim.

Demi menjaga Kaltim yang tetap aman dan kondusif, Gubernur Isran dan Wagub Hadi Mulyadi mengimbau seluruh umat muslim di Kaltim agar dapat menahan diri dan mengendalikan emosi.

Isran menyebutkan, pelaku pembakaran bendera bertulisan kalimat tauhid sudah diproses secara hukum. Pemprov Kaltim yakin hukum pasti ditegakkan oleh kepolisian.

“Tidak masalah aksi ini dilaksanakan. Tetapi masyarakat yang lain mengetahui, bahwa umat Islam itu damai dan tidak terprovokasi,” puji Isran.

Sementara itu, Wagub Kaltim Hadi Mulyadi berpesan agar umat Islam di Kaltim tetap damai, terutama dalam melakukan aksi membela Islam. “Karena itu, mari bersama amalkan kalimat tauhid dalam kehidupan sehari-hari,” pesan Hadi.

Saat menerima para pendemo tersebut, Gubernur Isran Noor bahkan memimpin langsung pembacaan selawat. Bukan hanya itu, Gubernur Isran Noor juga memimpin pembacaan doa, sekaligus menutup aksi damai di halaman Kantor Gubernur Kaltim tersebut.

Sebelumnya, ribuan peserta aksi menyampaikan aspirasi agar pelaku pembakar kalimat tauhid diproses seadil-adilnya dan hukum harus ditegakkan. Aksi AUI Kaltim juga didukung tokoh agama Kaltim Syaid Alwi AS. (*/drh)

Artikel Gubernur Ajak Umat Islam Kaltim Kendalikan Emosi  pertama kali tampil pada Bontang Post .

Yakub Fadillah, koordinator  Angkatan Muda Muhammadiyah Kutim, menilai aksi pembakaran bendera tauhid sudah kebablasan. Terlebih terjadi di Hari Santri Nasional. “Kami minta ditindak seadilnya,” kata Yakub, yang juga seorang guru tersebut.

Meskipun begitu, dirinya meminta kepada seluruh pengurus Muhammadiyah di Kutim, agar dapat menahan diri.

Polri sendiri sangat serius dalam menangani kasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid di Garut, Jawa Barat, Senin (22/10) lalu. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menegaskan, Kabareskrim Komjen Arief Sulistyanto telah memantau perkembangan kasus tersebut. Sehingga masyarakat diminta tetap tenang.

“Kasus ini ditangani Polda Jawa Barat. Kabareskrim mem-backup sebagai asistensi dari pusat,” kata dia di Mabes Polri, Rabu (24/10).

Dia juga meminta agar masyarakat tak terprovokasi terkait insiden pembakaran bendera pada perayaan Hari Santri Nasional itu. Seluruh pihak, kata Dedi, harus mempercayakan penanganan kasus ini kepada kepolisian.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dengan aksi-aksi seperti itu. Serahkan masalah ini kepada Polri. Polri akan menangani secara profesional,” tegas dia.

Dedi menjelaskan, dalam kasus ini polisi akan bekerja sesuai fakta hukum yang ada baik yang ditemukan di lokasi kejadian maupun gelar perkara. “Tidak berdasarkan tekanan,” ujarnya. (jpg/dy)

Artikel Sikapi Oknum Pembakar Bendera, Warga Diminta Menahan Diri pertama kali tampil pada Bontang Post .

Polisi mengatakan, pihaknya tetap mengusut pembakaran bendera berkalimat tauhid tersebut. Pembakaran itu terjadi saat acara Hari Santri Nasional di Garut, Minggu (21/10) lalu.

“Kalau Polri akan masih memproses. Minta maaf kan permintaan dari MUI. Proses itu tidak menyelesaikan pidana,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto di Kantor MUI Jakarta, Selasa (23/10).

Setyo mengungkapkan pihaknya sedang menggali motif dan keterangan terkait pembakaran bendera itu. Polisi akan mencari unsur-unsur pidana yang berujung pada penetapan sejumlah pasal.

Sejauh ini ada dua pasal yang disebut Setyo, yakni pasal soal penistaan agama yakni 156 dan 156a serta pasal soal kegaduhan.

“Kita lihat dulu masuk unsur yang mana. Kita lihat apakah di 156 atau 156a. Kalau kegaduhan bisa saja pasal 14 UU nomor 1,” terang dia.

Setyo menceritakan di acara Santri Nasional itu hanya ada satu bendera yang disiapkan, yakni bendera Merah Putih. Namun di tengah acara ada santri yang membawa bendera selain bendera selain bendera Merah Putih.

Bendera itu berwarna hitam dengan lambang tulisan kalimat tauhid berwarna putih.

Dalam sebuah video yang beredar para Banser terlihat membakar bendera tersebut.

“Panitia menyampaikan tidak ada bendera selain Merah Putih tapi terrnyata ada yang membawa makanya diamankan. Ada satu bendera dan satu ikat kepala,” jelas dia.

Setyo meminta masyarakat bersabar dan memberi waktu kepada polisi untuk menyelesaikan kasus ini. Polisi juga tidak menetapkan titik rawan bentrok pascakejadian ini.

Dia hanya mengimbau agar masyarakat tidak melakukan pergerakan yang provokatif selama masa penyelidikan.

“Seluruh masyarakat Indonesia sabar dan berikan waktu kepada penyidik untuk pendalaman. Diimbau tidak usah ada aksi begitulah,” tutup dia. (ctr/osc)

Artikel Polisi: Minta Maaf Tak Hentikan Pidana pertama kali tampil pada Bontang Post .