Ketua Pelaksana Eksekutif Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) Prof Budi Prasetyo mengakui ada banyak penyesuaian pada masa pandemi Covid-19. Salah satunya, setiap peserta hanya diizinkan tes UTBK satu kali. Ketentuan itu sebenarnya sudah direncanakan berubah sejak akhir tahun lalu.

”Kalau sudah finalisasi dan cetak kartu, tidak boleh mengubah dengan alasan apa pun,” ujarnya (30/5/2020).

Bahkan dengan upaya memulai dari awal pendaftaran dan membayar ulang sekalipun. Pihak LTMPT tegas tidak mengizinkan.

Para calon peserta diminta memilih jurusan dan PTN yang diinginkan secara matang.

”Boleh pilih dua prodi (program studi, Red), bisa di PTN yang sama atau di dua PTN berbeda,” jelasnya.

Namun, pilihannya diimbau tidak lintas jurusan alias memilih prodi yang tidak selaras dengan pendidikan di sekolahnya. Mengenai kans pada pilihan kedua, menurut Budi, sangat bergantung pada prodi dan PTN yang dipilih.

Tahun ini LTMPT sengaja menggabungkan UTBK dengan SBMPTN. Karena itu, alur pendaftarannya menjadi satu kesatuan. Pendaftaran UTBK-SBMPTN dibuka mulai 2 hingga 20 Juni 2020. Calon peserta diharuskan memiliki akun LTMPT dan mendaftar di laman resmi LTMPT terlebih dahulu. Mereka yang sudah lulus SNMPTN dilarang keras mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi ini.

Selanjutnya, peserta memilih satu di antara 74 pusat UTBK-SBMPTN terdekat. Setelah itu, peserta membayar Rp 150 ribu melalui bank mitra, yakni Bank Mandiri, BTN, atau BNI. Namun, pemilik KIP kuliah tidak dipungut biaya pendaftaran.

Selain hanya diselenggarakan sekali, UTBK tahun ini mengujikan satu materi saja, yakni tes potensi skolastik (TPS). Tidak ada lagi tes kompetensi akademik (TPA). Keputusan itu diambil karena UTBK diselenggarakan saat masa pandemi. Dengan begitu, perlu ditetapkan model tes paling tepat yang bisa memangkas waktu dan mengurangi durasi berkumpulnya orang.

Biaya pendaftaran UTBK-SBMPTN juga mengalami penyesuaian dari Rp 200 ribu menjadi Rp 150 ribu. Penurunan itu mempertimbangkan kondisi perekonomian akibat pandemi serta berkurangnya mata ujian yang diadakan di UTBK-SBMPTN 2020. (jpc)

Artikel Besok, Pendaftaran UTBK-SBMPTN Dimulai, Ujian Hanya Sekali pertama kali tampil pada Bontang Post .

SAMARINDA – Universitas Mulawarman (Unmul) kembali menekan kuota penerimaan mahasiswa baru tahun ini. Tahun lalu, kuota Unmul dari tiga jalur penerimaan, SNMPTN, SBMPTN, dan SMMPTN, mencapai 5.509 kursi. Tahun ini, hanya tersedia 5.311 kursi. Turun sebanyak 198 kursi.

Kampus terbesar di Kaltim itu secara khusus mengurangi kuota penerimaan untuk jalur SNMPTN dan SMMPTN. Terus berkurangnya kuota tersebut otomatis membuat kesempatan dan tingkat persaingan pelajar masuk Unmul kian ketat. Kebijakan itu diambil Unmul demi menekan rasio antara dosen dan mahasiswa ideal. Sekaligus mempercepat peningkatan akreditasi Kampus Hijau, sebutan Unmul, dari B ke A.

Wakil Rektor Unmul Bidang Akademik Prof Mustofa Agung Sardjono menegaskan, keputusan tersebut diambil demi memastikan peningkatan kualitas. Program studi (prodi) dilarang mengusulkan kuota sebanyak-banyaknya tanpa memperhitungkan kemampuan penyelenggara. Seperti jumlah dosen maupun ketersediaan saran dan prasarana, khususnya ruang kuliah.

“Sudah dua tahun ini kami terus mengurangi kuota penerimaan,” tegas Prof Agung. Dikatakan, pada 2016, SNMPTN dialokasikan sebanyak 2.110 kursi, maka tahun ini hanya 1.914 kursi. Kemudian, SMMPTN alias jalur lokal yang sebelumnya dialokasikan 1.798 kursi, tahun ini hanya 1.570. Meski begitu, universitas yang dipimpin Prof Masjaya itu menambah kuota untuk jalur SBMPTN alias tes tertulis nasional. Dari 1.601 kursi menjadi 1.827 kursi tahun ini.

Meski menekan jumlah penerimaan, persentase tiap jalur masuk di Unmul sudah sesuai ambang batas minimal dan maksimal yang ditetapkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti). Yakni, persentase SNMPTN sebesar 36 persen (batas minimal 30 persen), SBMPTN 34,5 persen (batas minimal 30 persen), dan SMMPTN 29,5 persen (batas maksimal 30 persen).

“Program sarjana memang turun, tapi jenjang pascasarjana bakal kami tingkatkan,” tambah Guru Besar di Fakultas Kehutanan Unmul itu. Selain itu, lanjut dia, pengurangan kuota di jalur SNMPTN alias jalur undangan juga berdasarkan evaluasi. Nilai rapor yang selama ini menjadi acuan dalam penerimaan jalur tersebut belum menjadi tolok ukur.

Pasalnya, setelah dilakukan monitoring prestasi mahasiswa yang diterima melalui jalur undangan biasa-biasa saja, tidak lebih baik dari SBMPTN. Sementara itu, pengurangan untuk kuota lokal karena dibatasi oleh Kemenristekdikti. “Jadi silakan manfaatkan dan maksimalkan setiap jalur seleksi yang disediakan,” tuturnya. (*/him/riz/k8)

Artikel Kuota Jalur Undangan Unmul Dipangkas pertama kali tampil pada Bontang Post .

Sampai saat ini ada sebelas kampus yang berlabel PTN BH. Di dalam skema UKT penetapan SPP memang dibagi dalam beberapa kelompok. Ada kampus yang menetapkan pengelompokan besaran SPP hingga tujuh jenis. Setiap mahasiswa baru akan dimasukkan dalam kelompok besaran SPP itu sesuai dengan kondisi ekonomi keluarganya.

Rektor UGM Dwikorita Karnawati mengatakan rencana kenaikan SPP dikhususkan untuk yang kelompok atas saja. “Inipun baru kalangan PTN badan hukum yang membahasnya,” katanya kemarin. Dia menegaskan karena berstatus PTN BH maka cukup ditetapkan oleh internal kampus.

Dwikorita menerangkan bahwa rencana kenaikan SPP itu khusus untuk kelompok UKT yang paling atas. Alasannya adalah untuk rasa keadilan. Dia mencontohkan UKT paling atas digunakan untuk mahasiswa baru yang penghasilan orang tuanya Rp 10 juta sampai Rp 100 juta per bulan bahkan lebih.

“Nah itu kan ada tidak adilnya,” jelasnya. Perempuan yang pernah digadang jadi menteri di era Joko Widodo itu menjelaskan, ketidakadilan muncul karena SPP mahasiswa dari orang tua berpenghasilan Rp 10 juta dengan yang Rp 100 juta sama. Dia menuturkan seharusnya ada kelonggaran batas atas untuk mengakomodir masyarakat berpenghasilan sangat tinggi.

“Jadi pada praktiknya itu ada juga masyarakat yang ngempet (menahan, Red.) ingin bayar mahal tapi tidak bisa,” jelasnya. Mau membayar lebih tinggi, khawatir jadi suap, gratifikasi, atau yang lainnya. Sebab tidak ada aturan atau landasan hukumnya.

Dwikorita menegaskan bahwa 70 persen mahasiswa UGM berasal dari keluarga kurang mampu. Sehingga tidak perlu khawatir rencana kenaikan SPP itu bakal mejadi ajang kampus mencari uang. Dia menegaskan UGM tetap akan terus menjadi kampus kerakyatan.

Rektor IPB sekaligus Ketua Umum Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Herry Suhardiyanto membenarkan bahwa di kalangan PTN BH ada usulan kenaikan SPP itu. Namun dia menegaskan usulan tersebut masih dalam kajian internal kampus. Sehingga sampai sekarang belum ada penetapan resmi untuk besaran SPP mahasiswa baru tahun akademik 2017/2018.

Kemenristekdikti memang belum memastikan akan meloloskan usulan kenaikan SPP dari PTN BH itu. Namun sudah ada tanda-tanda lampu hijau dari kementerian yang dipimpin Muhammad Nasir itu. Sekjen Kemenristekdikti Ainun Naim menyatakan, yang terpenting SPP tetap terjangkau. “Dan masyarakat miskin dapat beasiswa,” jelasnya.

Pemerhati pendidikan tinggi dan mantan dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Satrio Soemantri Brojonegoro mengatakan besaran SPP termahal dalam skema UKT sebaiknya tetap ada batasannya. Bahkan tidak perlu dinaikkan, baginya juga tidak ada masalah.

Perkara ada orang tua mahasiswa super kaya yang ingin menyumbang, dibuatkan skema baru. Sumbangan itu di luar dari besaran SPP. “Orang tua yang kaya raya itu bisa menyumbang melalui dana abadi kampus, dana pembangunan laboratorium, atau sejenisnya,” jelasnya.

Meskipun berstatus PTN BH, kampus-kampus ini sejatinya masih aset negara. Bukan sebuah kampus swasta yang bisa seenaknya menetapkan SPP. Dia mengatakan dengan menaikkan SPP untuk masyarakat kaya raya, dikhawatirkan kampus akan berubah halauan. Dari yang semula harus fokus mendidik, menjadi sibuk mencari mahasiswa kaya. “Martabat kampus harus dijaga,” kata guru besar ITB itu.

Dia menjelaskan pemerintah sebaiknya menetapkan rata-rata batas atas SPP se Indonesia. Kemudian dikurangi dengan rata-rata kemampuan membayar masyarakat setempat. Nah kurangannya menjadi tanggungn pemerintah. Sebab PTN itu adalah aset pemerintah. (wan)

Artikel Waduh… Biaya Kuliah Kian Mahal, Sebelas PTN Badan Hukum Naikkan SPP pertama kali tampil pada Bontang Post .