Kepala daerah terpilih yang akan dilantik itu yakni yang tidak memiliki sengketa hasil pilkada di MK dengan hasil telah ditetapkan KPU setempat.

Penetapan jadwal tersebut menjadi kesimpulan rapat kerja (raker) antara Mendagri, Tito Karnavian dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1). “Dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025,” kata Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda saat poin kesimpulan raker pihaknya dengan Tito, Rabu.

Rifqi sapaan akrab Rifqinizamy Karsayuda menyebutkan, Presiden RI Prabowo Subianto menjadi tokoh yang akan melantik para kepala daerah. “Oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara,” katanya.

Legislator Fraksi NasDem itu mengatakan khusus pelantikan kepala daerah Yogyakarta dan Aceh disesuaikan peraturan hukum.

Diketahui, pelantikan pada 6 Februari akan dilaksakan untuk kepala daerah Tingkat I atau gubernur serta wagub dan Tingkat II atau Bupati serta wabup dan wali kota serta wawali.

Rifqi melanjutkan pelantikan kepala daerah terpilih yang memiliki sengketa hasil pilkada di MK akan menunggu keputusan berkekuatan hukum tetap.

“Dilaksanakan setelah putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,” ujar Rifqi.

Dia juga menyebutkan raker Komisi II dengan Tito menyepakati usulan soal perlunya Presiden RI merevisi PP Nomor 80 Tahun 2024. “Meminta kepada Mendagri untuk mengusulkan kepada Presiden RI, agar melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024,” ujar Rifqi.

Dengan begitu, maka Neni Moerniaeni-Agus Haris yang merupakan pemenang pada Pilkada Bontang bakal ikut dalam pelantikan tersebut. Mengingat tidak ada gugatan terhadap hasil pilkada. (fajar)

Artikel Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Berlangsung Serentak 6 Februari 2025, Neni-Agus Dilantik Prabowo pertama kali tampil pada Bontang Post .

Setelah melalui penyelidikan intensif, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bontang menyatakan tuduhan tersebut tidak berdasar. Tidak ada bukti kuat yang menguatkan laporan tersebut.

Keputusan ini didasarkan pada hasil investigasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Komisioner Bawaslu Bontang, Ismail Usman, mengungkapkan bahwa kualitas alat bukti yang diajukan pelapor dianggap tidak mencukupi untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

Salah satu bukti utama berupa video yang menjadi sorotan ternyata tidak menunjukkan adanya janji politik uang yang jelas.

“Dalam video itu tidak ada pernyataan yang menyebutkan janji untuk memberikan uang,” ujar Ismail.

Ismail menjelaskan, kasus ini bermula dari laporan yang menyebutkan seorang Ketua RT menjanjikan uang kepada warga sebagai bagian dari upaya politik.

Namun, hasil penelusuran menunjukkan bahwa video yang digunakan sebagai bukti direkam pada 12 September 2024, jauh sebelum kandidat pemilihan wali kota dan wakil wali kota ditetapkan. Hal ini memperkuat keputusan Bawaslu bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi.

“Video itu direkam 10 hari sebelum penetapan calon. Jadi, laporan itu tidak relevan,” tegasnya.

Kasus ini mencuat setelah laporan yang diajukan Risfani, relawan pasangan calon Basri Rase-Chusnul Dhihin. pada Jumat (8/11/2024).

Pria yang juga sekretaris ormas DPP Pusat Hubungan Masyarakat (PHM) itu, mengatakan bahwa pihaknya mencurigai ketua RT tersebut melakukan sejumlah pelanggaran pemilu, termasuk menjanjikan politik uang dan bertindak sebagai tim pendataan pemilih di beberapa wilayah.

“Laporan kami mengacu pada Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Kami menduga ada praktik politik uang yang dilakukan oleh oknum Ketua RT,” ungkapnya.

Risfani diketahui merupakan relawan pasangan Basri Rase-Chusnul Dhihin. Dia beberapa kali dalam agenda pasangan tersebut. Salah satunya yakni ketika mengantarkan surat dukungan sebagai syarat jalur perseorangan di Pilkada Bontang. (*)

Artikel Relawan Basri-Dhihin Laporkan Ketua RT Terkait Dugaan Politik Uang, Bawaslu Bontang; Tidak Terbukti pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Data kami sudah rampung, maka kami melaporkan dugaan penggunaan ijazah palsu tersebut di polres hari ini,” kata Risfani, didampingi Ketua DPP PHM Bontang, Udin Mulyono.

Udin Mulyono dan Risfani diketahui merupakan relawan Basri-Chusnul. Ketika relawan menyerahkan surat dukungan Basri-Chusnul untuk lewat jalur perseorangan di KPU Bontang pada 11 Mei 2024, Risfani turut hadir.

Sementara itu, Udin Mulyono mengatakan dugaan pemalsuan ijazah ini terkait dengan data yang ditemukan saat pihaknya melakukan pengecekan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PPDikti).

“Setelah kami cek di PPDikti ternyata ada perbedaan nomor ijazah. Nomor ijazah 1101033 yang tertera di laman PPDikti ternyata milik orang lain,” ungkapnya.

Dia berharap kepada Polres Bontang untuk menindaklanjuti laporan yang mereka layangkan, agar publik tahu apakah benar dugaan terlapor mengunakan ijazah palsu.

Sementara itu, Kapolres Bontang AKBP Alex Frestian Lumban Tobing melalui Kasat Reskrim Polres Bontang Iptu Hari Supranoto mengatakan pihaknya sudah menerima laporan, namun masih dalam tahap penyelidikan.

“Laporan PHM masih dalam tahap penyelidikan dan klarifikasi dari berbagai pihak yang diperlukan,” keterangannya.

Terpisah, Ketua DPRD Bontang Andi Faiz Sofyan Hasdam menanggapi santai prihal dirinya dilaporkan oleh Ormas PHM. Ia mengatakan laporan itu mengada-ada. Tetapi, dirinya mengucapkan terima kasih atas perhatian cinta kasih sayang yang begitu besar dari PHM karena perhatian bahkan ijazah.

“Ada-ada aja, tapi saya ucapkan terima kasih atas perhatian cinta kasih sayang yang begitu besar dari PHM kepada saya,” jelasnya dengan santai.

Tentunya ini, kata dia, dirinya siap mengklarifikasi untuk menepis isu-isu yang saat ini disebarkan oleh pihak yang ingin memanfaatkan situasi Pilkada.

“Saya tidak akan melaporkan balik. Masa saya sebagai wakil masyarakat mau melaporkan masyarakatnya? Kan tidak begitu. Tapi ya, sebagai warga negara yang baik, mereka juga harus berbesar hati membersihkan nama saya,” pungkasnya. (*)

Artikel Dilaporkan Relawan Basri-Chusnul ke Polres Bontang, Andi Faiz: Sebagai Wakil Masyarakat Saya Tidak Akan Melaporkan Balik pertama kali tampil pada Bontang Post .

Di sektor perikanan, Sutomo menjanjikan program pembagian perahu fiberglass bagi para nelayan, serta peralihan dari bahan bakar minyak (BBM) ke gas.

Menurut Sutomo, dengan anggaran sekitar Rp50 juta per unit alat tangkap, bantuan ini dapat diberikan kepada ribuan nelayan di Bontang. Bahkan, biaya yang diperlukan lebih rendah daripada anggaran Bimtek yang saat ini dialokasikan.

“Jika kita alokasikan Rp50 juta per alat tangkap, maka dengan 1.000 unit hanya butuh Rp50 miliar, 2.000 unit sekitar Rp100 miliar, dan 3.000 unit sekitar Rp150 miliar. Jumlah ini belum sebanding dengan anggaran Bimtek yang mencapai Rp 162 miliar,” jelas Sutomo.

Untuk sektor UMKM, pasangan ini berencana membangun model percontohan guna mendorong peningkatan kualitas dan daya saing pelaku usaha kecil. (*)

Artikel Sutomo Jabir Sebut Anggaran 3 Ribu Alat Tangkap bagi Nelayan Lebih Kecil dari Biaya Bimtek pertama kali tampil pada Bontang Post .

Keempatnya kompak menyebut tidak memiliki persiapan khusus untuk menghadapi debat.

Paslon urutan 1 Basri Rase-Chusnul Dhihin mengaku santai. Meski debat kali ini merupakan kali pertama yang dilalui calon wakil walikota Chusnul. Berbeda dengan pasangannya, Basri Rase.

“Kami santai saja. Enggak ada strategi khusus. Ada pertanyaan ya kami jawab,” kata Basri.

Sementara paslon urutan 2 Sutomo Jabir-Nasrullah diketahui menjadi paslon pertama yang datang ke lokasi debat.

Mereka juga mengakui tak memiliki persiapan khusus. Hanya berfokus pada penguatan visi misi dari serapan aspirasi masyarakat.

“Debat ini bukan ajang saling menjatuhkan, tetapi untuk bertukar pikiran,” sebut Sutomo Jabir.

Hal yang sama diungkapkan paslon urutan tiga Najirah-Muhammad Aswar. Calon Wali Kota Bontang Najirah menuturkan bila tak ada isu atau hal yang dipelajari secara khusus.

“Kami seperti biasa saja. Tidak ada persiapan khusus,” tutur dia.

Begitupun paslon urutan 4 Neni Moerniaeni-Agus Haris. Persiapan yang dilakukan seputar pendalaman visi misi. Kendati begitu, tidak ada strategi khusus dalam debat.

“Kami siap menjawab pertanyaan yang nantinya diajukan,” pungkasnya. (*)

Artikel Tanggapi Santai, Empat Paslon Pilkada Bontang Siap Hadapi Debat Kandidat Perdana pertama kali tampil pada Bontang Post .

Hasilnya, pasangan Neni Moerniaeni dan Agus Haris tampak memimpin di berbagai kelompok demografi.

Direktur Riset Indikator Politik Indonesia, Adam Kamil, menjelaskan dalam kelompok usia di bawah 25 tahun, pasangan Neni-Agus memperoleh dukungan terbesar dengan 45,3 persen, sementara Basri Rase-Chusnul Dhihin meraih 21 persen, diikuti oleh Najirah-Muhammad Aswar dengan 19,4 persen.

Sutomo Jabir-Nasrullah tidak mendapatkan dukungan di kelompok usia ini. “Terdapat 14,3 persen pemilih masih belum menentukan pilihan,” katanya.

Pada kategori usia 26-40 tahun, Neni-Agus tetap memimpin dengan 40,7 persen, diikuti oleh Najirah-Muhammad Aswar yang mendapatkan 29 persen. Basri Rase-Chusnul Dhihin memperoleh dukungan sebesar 19,1 persen, sementara Sutomo Jabir-Nasrullah mendapat 9,5 persen. Hanya 9,5% pemilih dalam kategori ini yang belum menentukan pilihan.

Untuk usia 41-55 tahun, dukungan terhadap Neni-Agus mencapai 33 persen, sedangkan Basri Rase-Chusnul Dhihin berada di posisi kedua dengan 19,5 persen.

Najirah-Muhammad Aswar memperoleh 6,9 persen dukungan, sementara Sutomo Jabir- Nasrullah hanya mendapat 1,5 persen.

”Tingkat ketidakpastian di kelompok ini cukup tinggi, dengan 39,3 persen pemilih belum menentukan pilihan,” ungkapnya.

Di kelompok usia di atas 56 tahun, Neni-Agus meraih 28,4 persen, disusul oleh Basri Rase–Chusnul Dhiihin dengan 18,8 persen Najirah-Muhammad Aswar memperoleh dukungan 7,1 persen, sedangkan Sutomo Jabir-Nasrullah hanya mendapat 0,6 persen.

Sebanyak 45,1% pemilih di kategori ini belum menentukan pilihan.

Diketahui, Indikator Politik merupakan lembaga survei yang sudah terdaftar di KPU Bontang. (*)

Artikel Hasil Survei Indikator Politik, Neni-Agus Haris Unggul di Pemilih Gen Z dan Milenial pertama kali tampil pada Bontang Post .

Pengumuman tersebut tertera dalam edaran bernomor 3520/PL.02.5-Pu/6474/2024.

“Ini berdasarkan tanda terima dan berita acara penerimaan sumbangan dana kampanye paslon,” kata Komisioner Divisi Teknis KPU Bontang Acis Maidy Muspa.

Sesuai penyampaian, paslon nomor urut tiga Najirah-Muhammad Aswar memiliki penerimaan dana kampanye tertinggi.

Rinciannya, dari pribadi calon berjumlah Rp500 juta dan perseorangan Rp100 juta. Totalnya yakni Rp600 juta.

Paslon ini diusung tiga partai yakni PDI Perjuangan, Gelora, dan PAN.

Total ketiganya memiliki enam kursi di DPRD Bontang. Berkaca hasil pileg, Februari silam.

Di posisi kedua yakni paslon jalur perseorangan Basri Rase-Chusnul Dhihin total dana kampanyenya yakni Rp350 juta. Berasal dari pribadi calon Rp300 juta dan sumber perseorangan Rp50 juta.

Disusul paslon nomor urut empat yang digagas oleh Golkar, Gerindra, NasDem, PKS, dan PSI. Neni Moerniaeni-Agus Haris mempunyai dana kampanye senilai Rp345.400.000. Nominal itu hanya berasal dari satu pos yakni pribadi paslon.

Paslon dengan dana kampanye terendah yaitu Sutomo Jabir-Nasrullah. Total anggaran kampanye yang diperoleh hanya Rp225 juta. Rinciannya dari pribadi paslon Rp175 juta dan perseorangan Rp50 juta. Paslon ini diusung oleh PKB dan Demokrat. Total memiliki lima kursi.

Sebelumnya paslon ini menyetorkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye dua hari lalu. Kemudian dilakukan perbaikan. (*)

Artikel Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pilkada Bontang, Najirah-Aswar Tertinggi pertama kali tampil pada Bontang Post .

Komisioner KPU Divisi Teknis Acis Maidy Muspa membenarkan bahwasanya delapan calon telah melakukan penyetoran laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

“Calon langsung yang menyerahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) LHKPN-nya,” kata Acis.

Dari data yang diperoleh Kaltim Post melalui situs e-LHKPN, calon wakil wali kota nomor urut 1 Chusnul Dhihin memiliki harta terbanyak mencapai Rp23.013.234.491. Laporan itu disetorkan pada 16 Agustus lalu.

Dari angka tersebut Rp20.020.000.000 berjenis harta tanah dan bangunan. Totalnya ada 15 tanah dan bangunan. Tersebar di beberapa daerah mulai dari Bontang, Malang, Balikpapan, dan Kutai Timur.

Sementara aset alat transportasi dan mesin berjumlah Rp1.179.000.000. Rinciannya tiga mobil dan 24 sepeda motor.

Tiga mobil tersebut berjenis Honda DG481.5RS CVT tahun 2023 senilai Rp 350.000.000. Kemudian, Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD tahun 2018 Rp125.000.000, dan Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4×2 a/t tahun 2016 Rp400.000.000.

Selain itu, harta bergerak lainnya senilai Rp945.000.000. Serta kas dan setara kas berjumlah Rp869.234.491. Dalam laporan tersebut tidak ada hutang yang dimiliki oleh calon kepala daerah tersebut.

Diketahui, Chusnul Dhihin merupakan pengusaha kuliner di Bontang. Ia berpasangan dengan Basri Rase dengan nomor urut pertama.

Sementara itu, pasangannya Basri Rase yang berstatus petahana memiliki harta kekayaan mencapai Rp4.964.104.299.

Angka ini dilaporkan pada 31 Desember 2023 saat menjabat Wali Kota Bontang. Dibandingkan laporan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan harta kekayaan.

Sebab pada pelaporan di akhir 2022 tercatat Rp4.231.822.916. Artinya peningkatannya yakni Rp732.281.383.

Harta berupa tanah dan bangunan berjumlah Rp3.022.000.000. Terdiri dari 12 tanah dan bangunan yang terletak di Bontang, Bone, dan Makassar.

Adapun untuk kendaraan dan mesin senilai Rp100.000.000. Berupa satu unit mobil Toyota Hardtop tahun 1981. Harta bergerak lainnya senilai Rp20 juta dan kas atau setara kas berjumlah Rp1.822.104.299.

Sutomo-Nasrullah

Pasangan calon Sutomo Jabir dan Nasrullah diusung oleh PKB dan Demokrat pada Pilkada Bontang kali ini. Raihan lima kursi dari dua parpol itu cukup mengantarkan mereka ke kontestasi pilkada. Sesuai dengan ketentuan terkait dengan pengusungan calon kepala daerah.

Sutomo Jabir yang sebelumnya menjabat sebagai anggota DPRD Kaltim ini, berdasarkan e-LHKPN, memiliki harta kekayaan senilai Rp700.200.000. Laporan ini diunggah pada 31 Desember tahun lalu.

Dari angka tersebut aset berupa tanah dan bangunan senilai Rp1.850.000.000. Terdiri dari dua unit tanah dan bangunan yang terletak di Samarinda.

Nilai aset transportasi dan mesin yakni Rp384.000.000. Berupa satu unit Mitsubishi Pajero Sport Tahun 2016. Adapun harta kekayaan bergerak senilai Rp41.200.000. Nilai kas dan setara kas yaitu Rp200.000.000.

Sesuai e-LHKPN, calon wali kota ini memiliki hutang senilai Rp1.775.000.000. Total harta kekayaan ini mengalami penyusutan dibandingkan laporan tahun 2022.

Kala itu harta kekayaan bersangkutan menembus Rp4.156.493.721. Aset yang berkurang ialah tanah dan bangunan seluas 547 meter persegi di Samarinda. Nilainya mencapai Rp5,5 miliar. Namun di laporan terbaru aset tersebut tidak tercantum lagi.

Sementara pasangannya yakni Nasrullah memiliki harta mencapai Rp1.022.500.000. Laporan ini disetorkan pada 29 Agustus.

Nilai tersebut berupa satu aset tanah dan bangunan di Bontang dengan luas 200/72 meter persegi. Calon Wakil Wali Kota ini juga memiliki satu unit sepeda motor Nonda D1B02N13L2 A/T Tahun 2018 senilai Rp 6 juta.

Nilai harta bergerak lainnya yakni Rp1,5 juta dan kas atau setara kas berjumlah Rp15 juta. Diketahui Nasrullah sebelumnya menjadi tenaga pengajar di salah satu SMK di Bontang.

Saat maju pada kontestasi pilkada ini, bersangkutan memilih mundur dari statusnya yakni pegawai negeri sipil (PNS).

Najirah-Aswar

Tiga partai yakni PDI Perjuangan, Gelora, dan PAN memberikan restu kepada paslon Najirah dan Muhammad Aswar di Pilkada Bontang kali ini. Tagline Bontang Juara digaungkan oleh paslon dengan nomor urut tiga tersebut.

Berdasarkan nilai laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Najirah memiliki harta berjumlah Rp10.166.689.449. Laporan ini diunggah pada akhir tahun lalu. Berstatus sebagai wakil wali kota Bontang.

Dari angka tersebut total aset tanah dan bangunan yang dimiliki istri almarhum Adi Darma ini mencapai Rp9.107.000.000. Totalnya ada enam aset tanah dan bangunan yang berada di Bontang dan Samarinda.

Sementara untuk aset kendaraan transportasi dan mesin berjumlah Rp70 juta. Satu kendaraan yang dimiliki ialah Toyota Camry tahun 2005. Ditambah harta bergerak lainnya yaitu Rp39 juta dan kas atau setara kas berjumlah Rp950.689.449.

Nilai harta kekayaan ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni tercatat Rp9.905.594.614. Perbedaaannya hanya di kas atau setara kas karena sebelumnya hanya Rp689.594.614.

Pasangannya Muhammad Aswar memiliki harta senilai Rp6.753.000.000. Mengacu laporan pada 8 Juni 2024 saat menjadi calon anggota DPRD Bontang. Dari angka itu, aset tanah dan bangunan tercatat Rp6.070.000.000. Terdiri dari empat lahan dan bangunan di Bontang serta satu bangunan di Kutai Timur.

Aswar juga memiliki satu unit kendaraan roda empat Mitsubishi Xpander 1.5L ULTIMATE-L 4X2A/T tahun 2021 senilai Rp270 juta. Nilai harta bergerak lainnya mencapai Rp53 juta dan kas atau setara kas Rp360 juta.

Neni-Agus Haris

Paslon nomor urut empat yakni Neni Moerniaeni-Agus Haris juga telah menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Bapaslon yang diusung oleh koalisi gemuk ini memiliki harta berjumlah Rp9,3 miliar.

Rinciannya untuk Neni Moerniaeni memiliki harta senilai Rp8.768.046.243. Angka ini dilaporkan pada 12 Agustus 2024. Dibandingkan pada saat menjabat sebagai wali kota pada 2020 lalu, angka harta Neni turun tipis. Kala itu dilaporkan Rp8.838.979.367.

Senilai Rp7.925.130.000 aset berupa tanah dan bangunan. Politikus Partai Golkar ini memiliki 14 tanah dan bangunan, baik itu dari hasil sendiri maupun warisan.

Aset terletak di Kutai Kartanegara, Pangkajene, Samarinda, Jakarta Pusat, Bontang, dan Pangkep.

Dua kendaraan yang dimiliki dari istri Andi Sofyan Hasdam ini yaitu Toyota Camry Tahun 2003 senilai Rp 45.000.000 dan Toyota Alphard Vellfire Tahun 2015 Rp375.000.000. Untuk kas dan setara kas berjumlah Rp72.916.243. Adapun harta bergerak lainnya mencapai Rp350 juta.

Sementara pasangannya, Agus Haris memiliki kekayaan berjumlah Rp562.802.000. Sesuai pelaporan saat masih menjadi wakil ketua DPRD Bontang per 31 Desember 2023. Politikus Partai Gerindra ini memiliki satu aset tanah dan bangunan di Bontang seluas 210/91 meter persegi. Dengan nilai Rp525 juta.

Pria yang akrab disapa AH ini juga mempunyai satu kendaraan roda empat Toyota Yaris Tahun 2008. Senilai Rp70 juta. Kas dan setara kas hanya tercatat Rp1.802.000. Serta harta bergerak lainnya Rp23 juta. Dalam pelaporan juga AH memiliki hutang senilai Rp57 juta.

Bapaslon ini memiliki tagline yakni Berbenah. Kepanjangan dari Berjuang Bersama Neni Moerniaeni dan Agus Haris. Partai pengusung bapslon ini mencakup Golkar, Gerindra, PKS, NasDem, dan PSI. Total koalisi ini memiliki 14 kursi di DPRD Bontang. (*)

Artikel Harta Kekayaan Paslon di Pilkada Bontang, Chusnul Dhihin Paling Tajir, Agus Haris Punya Rp500 Juta pertama kali tampil pada Bontang Post .

Hal itu karena pengumpulan data dilakukan dengan meminta data pribadi seperti KTP dan KK.

Ketua Panwascam Bontang Utara Muhammad Nurkholis mengatakan, lembaga survei yang sah hanya meminta pengisian kuesioner.

Lembaga survei mestinya memiliki izin dan menaati aturan yang berlaku. Selain itu, harus terdaftar di KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Begitu dapat informasi dari lurah dan RT, kami lakukan pengecekan. Tetapi surveyor tersebut sudah tidak di lokasi. Inisialnya (lembaga survei) K,” katanya.

Saat ini, pihaknya pun masih menindaklanjuti hal ini. Begitupula perihal jumlah warga yang telah disambangi dan dimintai data-data oleh lembaga tersebut.

Lebih lanjut, masyarakat diminta untuk tetap waspada. Mengingat Bawaslu hanya mencatat satu lembaga survei yakni Indikator.

“Semuanya masih kami telusuri. Masyarakat juga harus tetap berhati-hati,” tandasnya. (*)

Artikel Lembaga Survei Diduga Ilegal Beroperasi di Bontang, Minta KTP dan KK Warga pertama kali tampil pada Bontang Post .

Calon Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, angka stunting tengah menjadi sorotan. Lantaran angkanya yang menjulang. Yakni 27,4 persen dari hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. Padahal Kemenkes menargetkan persentase stunting sebesar 14 persen.

“Ini jadi PR (pekerjaan rumah) yang harus diselesaikan,” katanya, usai melakukan pendaftaran bacalon ke KPU Bontang, Rabu (28/8/2024).

Dalam pencegahan dan penanganannya, Neni menyebut sanitation for all people. Menurutnya, hal ini turut memengaruhi stunting, sehingga aspek sanitasi masyarakat turut diutamakan.

Seperti halnya air bersih dan buang air besar sembarangan (BABS).

“BABS ini tak kunjung selesai, padahal menjadi salah satu penyebab stunting,” sambung dia.

Selain itu, ia menerangkan pentingnya pemeriksaan HIV, hepatitis B, dan sifilis kepada ibu hamil.

Menurutnya, HIV menjadi momok yang kasusnya terlihat kecil. Ia menganalogikan dengan fenomena gunung es, di mana bagian atas terlihat kecil padahal bagian bawah sudah mencair.

“Kami mengharapkan zero angka kematian ibu, angka kematian anak, dan stunting,” tandasnya. (*)

Artikel Isu Kesehatan Masuk Program Prioritas, Neni; Mulai Stunting hingga HIV Harus Diatasi pertama kali tampil pada Bontang Post .