Kepada awak media, Direktur Utama (Dirut) PT Bakrie & Brothers, Bobby Gafur Umar mengatakan, proyek pembangunan pipa itu bukan tanpa disertai alasan yang kuat. Pembangunan pipa itu mengacu kepada perkiraan kebutuhan gas di wilayah Kaltim dan Kalsel. “Kebutuhannya di atas 300 MMSCFD atau juta kaki kubik per hari, itu fisibel,” ucapnya.

Pembangunan pipa gas itu sendiri tidak bisa dilakukan bila belum ada obstaker atau penggunanya terlebih dahulu. Pembangunan tersebut diprediksi bakal berdampak luas pada pertumbuhan industri di Kalimantan. Karena, gas itu bisa menjadi kebutuhan untuk industri seperti petrokimia, pupuk, PLN, hingga jaringan gas rumah tangga.

Selain itu, dalam sepuluh tahun ke depan, kebutuhan gas di Kaltim diperkirakan sebesar 212,2 MMSCFD. Sedangkan kebutuhan gas di Kalsel sebesar 136,6 MMSCFD. “Makanya cukup besar demand-nya,” ujar Bobby.

Ia mengaku, pembangunan jaringan pipa gas nantinya tidak akan dibawa ke Pulau Jawa. Sebagaimana yang diinginkan oleh Pemprov Kaltim, hasil dari gas itu dimanfaatkan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan.

“Ini adalah pembangunan jaringan pipa Trans Kalimantan, untuk kebutuhan Kalimantan. Nanti proyeknya dimulai dengan ruas Kalimantan Timur ke Kalimantan Selatan. Bukan untuk dibawa ke Jawa,” tegas dia.

Tender proyek pipa gas tersebut diketahui telah dimenangkan PT Bakrie & Brothers sejak 2006 lalu dan akan segera dilaksanakan. Namun Bobby mengaku belum akan mengikuti proses tender proyek yang sama dari Kalsel, Kalteng dan Kalbar. Yang akan dilelang BPH Migas tahun depan.

“Kalau sekarang kami berpikir yang akan sedang kami kerjakan saja dahulu. Nanti kami melihat juga demand dan alokasi gasnya. Karena ada ukuran ekonomis. Ukuran itu kalau kita lihat di Kaltim dan Kalsel, permintaannya bagus,” tuturnya. (drh)

Artikel Sebut Gas Dikelola di Kalimantan  pertama kali tampil pada Bontang Post .

Hal itu terungkap pada acara Focus Group Discussion (FGD) tentang Pengembangan dan Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi di Kalimantan yang berlangsung di Hotel Senyiur Samarinda, Rabu (19/12) kemarin. Acara terasebut digagas oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Sebagaimana diketahui, ketika masih menjabat Gubernur Kaltim, Awang terbilang kekeh menolak proyek tersebut. Ketika itu Awang beralasan, proyek pipanisasi gas yang akan memakan investasi USD 500 juta itu akan merugikan masyarakat Kaltim lantaran hasil gas akan diangkut ke Pulau Jawa.

Dalam rilisnya melalui Humas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, Isran mengatakan, dalam proyek pembangunan pipa gas itu agar pemerintah pusat lebih dulu memprioritaskan pembangunan proyek itu di Pulau Kalimantan. Daripada harus dibawa ke Jawa.

Sebab ia menilai, pembangunan pipa gas yang dikelola langsung di Kalimantan sudah menjadi keinginan masyarakat Kaltim. Di sisi lain, ia mengaku, sudah seharusnya daerah penghasil lebih diperhatikan. Karena jika dikelola di Kalimantan, maka masyarakat tidak lagi kekurangan pasokan gas.

Selain itu, dengan dibangun pipanisasi tersebut akan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Akan ada banyak industri-industri olahan yang terbangun nantinya dan semua itu memerlukan pasokan gas.

“Kami minta BPH Migas bisa memperhatikan itu. Sehingga rasa keadilan bagi rakyat Kalimantan, khususnya Kaltim betul-betul diterima,” kata Isran.

Walau begitu, Isran tidak ingin pengembangan dan peningkatan pemanfaatan gas bumi di Kalimantan sampai merugikan masyarakat. Khususnya masyarakat Kaltim. Bahkan jangan ada kesenjangan antarwilayah. Salah satunya pembangunan pipanisasi gas di Kalimantan.

“Artinya, Kaltim sangat memerlukan keadilan dalam pemanfaatan tersebut. Karena itu, ini harus betul-betul dikomunikasikan dan dirapatkan dalam pengelolaan pemanfaatan gas bumi tersebut,” tegasnya.

Isran menyebutkan, hingga saat ini masyarakat Kaltim belum merasakan begitu banyak manfaat dari pengelolaan minyak dan gas bumi. Karena itu, jika pipanisasi gas terwujud dan dibangun di Kalimantan, maka pembangunan infrastruktur lain juga dapat terwujud.

“Yang penting pipanisasi gasnya terpasang terlebih dahulu. Pemprov Kaltim prinsipnya siap mendukung. Jika memang memerlukan rekomendasi dan izin pembangunan tersebut, hari ini diurus, besok kami terbitkan,” ujarnya.

Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa mengaku, megaproyek pembangunan pipa gas nantinya akan dilakukan mulai dari Kalsel, Kalbar, Kalteng dan Kaltim. Proyek tersebut bersifat interkoneksitas di wilayah Kalimantan.

“Pembangunan itu, masuk dalam rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional 2012-2030. Ini jelas sudah ada perencanaannya. Tinggal lelang pembangunan,” ungkapnya. (drh)

Artikel Isran Setujui Pipanisasi Gas pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kelangkaan energi akan mengakibatkan daerah mengimpor migas dari daerah penghasil di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan pula, Bumi Etam akan mengimpor migas dari luar negeri.

Hal itu terungkap dari beragam pendapat yang disampaikan para kepala daerah, ahli, dan praktisi, Senin (10/9) kemarin, di Gedung Lamin Etam Kaltim.

Spesialis Dukungan Bisnis Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas Kalimantan-Sulewesi (Kal-Sul), Devi Mutia membenarkan adanya ancaman merosotnya stok migas di Kaltim.

“Ketersediaan migas di Kaltim memang masih ada. Tetapi penurunan tetap ada. Grafisnya relatif menurun. Itu ada kaitannya dengan sumur kita yang sudah tua seperti Chevron dan Vico,” jelas Devi.

Begitu juga dengan Blok Mahakam yang telah berumur lebih dari 50 tahun. Blok yang kian menua berdampak pada menurunnya produksi migas.

“Untuk perkiraan berapa tahun stok migas di Kaltim akan habis, saya juga enggak berani sampaikan itu. Karena saya harus lihat data. Tetapi saya pastikan, memang ada penurunan supply and demand untuk wilayah Kal-Sul,” bebernya.

Merujuk data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, dalam beberapa tahun terakhir, produksi migas di Kaltim memang terus mengalami penurunan. Pada 2009 lalu, gas yang dihasilkan mencapai 1.048 171,78 mmbtu.

Di tahun 2010, produksi gas sebanyak 1.045.503,66 mmbtu. Kemudian pada 2011, produksi gas sebanyak 911.529,96 mmbtu. Tahun berikutnya, produksi gas hanya mencapai 822.229,47 mmbtu.

Pada 2014, produksi gas tinggal 605.579 mmbtu. Kemudian pada 2015, produksi gas tersebut merosot tajam di angka 609.744 mmbtu dibandingkan empat tahun sebelumnya. Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Edy Kurniawan menuturkan, berdasarkan informasi dari beragam sumber, gas di Kaltim akan habis dalam 15 tahun ke depan.

“Tetapi mungkin juga akan habis dalam 50 tahun. Asal pengelolaannya bagus. Persiapan kebijakan pembangunan migas itu yang harus didorong dan dituangkan. Dipersiapkan hilirisasi untuk produk alam Kaltim,” sarannya.

Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Aji Sofyan Effendi mendukung penolakan pipanisasi gas yang dilakukan pemerintah daerah. Pasalnya, proyek yang akan dijalankan PT Bakrie and Brothers tersebut akan mempercepat eksploitasi migas di Kaltim.

“Apalagi rencana pipanisasi ini belum dilaporkan pada gubernur. Artinya benar saja penolakan itu. Karena ada hak veto dari kepala daerah. Pemerintah daerah juga memiliki hak untuk menolaknya,” tutur dia.

Sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat menyiasati pengelolaan migas yang kian merosot tersebut. “Makanya pengelolaan migas ini harus tetap ada campur tangan daerah,” tegas Aji Sofyan. (*/um)

Artikel Penolakan Pipanisasi Sudah Tepat pertama kali tampil pada Bontang Post .

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menolak keras rencana pemasangan pipa gas sepanjang 340 kilometer tersebut. Wali kota perempuan pertama di Kota Taman itu beralasan, pemasangan pipa gas akan mengancam kelangsungan ekonomi di kota itu.

Terlebih pasokan bahan baku gas di sejumlah perusahaan pengolah kian merosot. Ketika pipanisasi gas disepakati, maka akan mengurangi pasokan bahan baku.

“Saat ini saja tinggal tiga train yang aktif. Padahal dulu ada delapan train. Apabila pipanisasi ini disepakati, mungkin tinggal satu train yang aktif. Bisa juga tidak ada lagi train yang akan beroperasi,” sebut Neni.

Dia mengatakan, hingga saat ini perusahaan pengolahan minyak dan gas (migas) di Bontang mendapatkan pasokan dari PT Vico dan PT Total E&P Indonesie. Kedua perusahaan tersebut menjadi pemasok terbesar untuk pengolahan gas.

“Bayangkan ketika ada pipanisasi. Kemudian gas yang dialihkan ke Kota Bontang Tinggal beberapa saja. Bontang bisa jadi kota mati,” ucapnya.

Pun demikian, Neni berpendapat dalam jangka panjang pasokan gas akan habis. Sehingga daerah pengolah seperti Bontang akan mengimpor dari luar negeri. “Sekarang saja perumahan-perumahan di Bontang sudah mulai sepi. Karena tinggal tiga train yang beroperasi. Jika pipanisasi ini terjadi, maka Bontang akan ditinggalkan,” sambung dia.

Bupati Kabupaten Paser, Yusriansyah Syarkawi mengungkapkan, berdasarkan peta pembangunan pipa gas tersebut, wilayah setempat akan dilintasi pipa gas yang dipasang PT Bakrie and Brothers.

“Nanti yang akan dilintasi pipa di sebelah barat jalan nasional. Kurang lebih ada sepuluh perusahaan perkebunan dan cagar alam yang akan dilalui pipa ini,” bebernya.

Kemudian merujuk pada data yang diterima Yusriansyah, pipa gas itu juga akan melewati taman hutan raya (Tahura). Sedangkan di sebelah timur wilayah yang digunakan untuk pemasangan pipa tersebut, terdapat cagar alam.

“Kalau dilihat dari kenyataan ini, saya sepakat untuk menolak rencana pemasangan pipa gas ini. Karena sudah pasti memerlukan lahan yang cukup panjang,” katanya.

Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak menyebut, Benua Etam masih membutuhkan stok migas untuk memenuhi kebutuhan lokal. Ketika ada pipanisasi gas lintas provinsi, maka gas tersebut akan diekspor ke luar daerah.

“Karena itu, saya dan kepala daerah menolak rencana ini. Kaltim masih membutuhkan gas untuk kebutuhan rumah tangga, perusahaan, dan PLTG (Perusahaan Listrik Tenaga Gas, Red.),” tegas Awang Faroek.

Karenanya beragam alasan yang disampaikan kepala daerah di FGD tersebut, disebut Awang Faroek sebagai dasar untuk disampaikan pada pemerintah pusat. “Inilah alasan kita menolaknya. Jadi tidak sembarang tolak saja,” terangnya.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Edy Kurniawan menyatakan, pipanisasi gas akan berimbas pada minimnya rekrutmen tenaga kerja di industri migas. Pasalnya, pipanisasi akan memangkas penggunaan sumber daya manusia.

“Pipa gas itu akan langsung disalurkan ke daerah lain. Tentu saja akan sedikit tenaga kerja yang digunakan. Sama seperti penggunaan jasa online, tidak perlu lagi ada outlet-outlet,” jelas Edy.

Seharusnya, lanjutnya, pipanisasi gas diutamakan untuk memenuhi kebutuhan gas di Kaltim. Sebab ketahanan energi di tingkat lokal harus diprioritaskan. “Walaupun perusahaan beralasan pipanisasi ini untuk Kaltim, tetapi saya yakin nanti belum tentu begitu. Bisa saja gas itu akan dialirkan ke daerah lain,” tutur dia.

Dalam jangka panjang, rencana tersebut dapat direalisasikan. Namun syaratnya, pipanisasi gas bertujuan untuk mempermudah penyaluran bahan baku ke daerah-daerah pengolah gas di Kaltim.

“Misalnya dari Kukar ke Bontang, Balikpapan, Paser, dan PPU. Coba konsepnya itu dialihkan untuk kepentingan daerah. Salah juga kita menolak investasi masuk ke Kaltim. Itu yang kita dorong,” tandas Edy. (*/um)

Artikel Jika Proyek Pipanisasi PT Bakrie Beroperasi, Bontang Terancam Jadi Kota Mati  pertama kali tampil pada Bontang Post .