SAMARINDA – Sejumlah kepala daerah di Kaltim menolak rencana pipanisasi gas yang dilakukan PT Bakrie and Brothers. Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diinisiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim di Gedung Lamin Etam, Senin (10/9) kemarin.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menolak keras rencana pemasangan pipa gas sepanjang 340 kilometer tersebut. Wali kota perempuan pertama di Kota Taman itu beralasan, pemasangan pipa gas akan mengancam kelangsungan ekonomi di kota itu.
Terlebih pasokan bahan baku gas di sejumlah perusahaan pengolah kian merosot. Ketika pipanisasi gas disepakati, maka akan mengurangi pasokan bahan baku.
“Saat ini saja tinggal tiga train yang aktif. Padahal dulu ada delapan train. Apabila pipanisasi ini disepakati, mungkin tinggal satu train yang aktif. Bisa juga tidak ada lagi train yang akan beroperasi,” sebut Neni.
Dia mengatakan, hingga saat ini perusahaan pengolahan minyak dan gas (migas) di Bontang mendapatkan pasokan dari PT Vico dan PT Total E&P Indonesie. Kedua perusahaan tersebut menjadi pemasok terbesar untuk pengolahan gas.
“Bayangkan ketika ada pipanisasi. Kemudian gas yang dialihkan ke Kota Bontang Tinggal beberapa saja. Bontang bisa jadi kota mati,” ucapnya.
Pun demikian, Neni berpendapat dalam jangka panjang pasokan gas akan habis. Sehingga daerah pengolah seperti Bontang akan mengimpor dari luar negeri. “Sekarang saja perumahan-perumahan di Bontang sudah mulai sepi. Karena tinggal tiga train yang beroperasi. Jika pipanisasi ini terjadi, maka Bontang akan ditinggalkan,” sambung dia.
Bupati Kabupaten Paser, Yusriansyah Syarkawi mengungkapkan, berdasarkan peta pembangunan pipa gas tersebut, wilayah setempat akan dilintasi pipa gas yang dipasang PT Bakrie and Brothers.
“Nanti yang akan dilintasi pipa di sebelah barat jalan nasional. Kurang lebih ada sepuluh perusahaan perkebunan dan cagar alam yang akan dilalui pipa ini,” bebernya.
Kemudian merujuk pada data yang diterima Yusriansyah, pipa gas itu juga akan melewati taman hutan raya (Tahura). Sedangkan di sebelah timur wilayah yang digunakan untuk pemasangan pipa tersebut, terdapat cagar alam.
“Kalau dilihat dari kenyataan ini, saya sepakat untuk menolak rencana pemasangan pipa gas ini. Karena sudah pasti memerlukan lahan yang cukup panjang,” katanya.
Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak menyebut, Benua Etam masih membutuhkan stok migas untuk memenuhi kebutuhan lokal. Ketika ada pipanisasi gas lintas provinsi, maka gas tersebut akan diekspor ke luar daerah.
“Karena itu, saya dan kepala daerah menolak rencana ini. Kaltim masih membutuhkan gas untuk kebutuhan rumah tangga, perusahaan, dan PLTG (Perusahaan Listrik Tenaga Gas, Red.),” tegas Awang Faroek.
Karenanya beragam alasan yang disampaikan kepala daerah di FGD tersebut, disebut Awang Faroek sebagai dasar untuk disampaikan pada pemerintah pusat. “Inilah alasan kita menolaknya. Jadi tidak sembarang tolak saja,” terangnya.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Edy Kurniawan menyatakan, pipanisasi gas akan berimbas pada minimnya rekrutmen tenaga kerja di industri migas. Pasalnya, pipanisasi akan memangkas penggunaan sumber daya manusia.
“Pipa gas itu akan langsung disalurkan ke daerah lain. Tentu saja akan sedikit tenaga kerja yang digunakan. Sama seperti penggunaan jasa online, tidak perlu lagi ada outlet-outlet,” jelas Edy.
Seharusnya, lanjutnya, pipanisasi gas diutamakan untuk memenuhi kebutuhan gas di Kaltim. Sebab ketahanan energi di tingkat lokal harus diprioritaskan. “Walaupun perusahaan beralasan pipanisasi ini untuk Kaltim, tetapi saya yakin nanti belum tentu begitu. Bisa saja gas itu akan dialirkan ke daerah lain,” tutur dia.
Dalam jangka panjang, rencana tersebut dapat direalisasikan. Namun syaratnya, pipanisasi gas bertujuan untuk mempermudah penyaluran bahan baku ke daerah-daerah pengolah gas di Kaltim.
“Misalnya dari Kukar ke Bontang, Balikpapan, Paser, dan PPU. Coba konsepnya itu dialihkan untuk kepentingan daerah. Salah juga kita menolak investasi masuk ke Kaltim. Itu yang kita dorong,” tandas Edy. (*/um)
