Ada beberapa relaksasi yang diberikan. Termasuk operasional pasar yang kembali normal. Tempat wisata juga mulai dibuka. Salah satunya destinasi andalan wisata Kota Taman Pulau Beras Basah. Hanya saja, kunjungan wisatawan dibatasi dari Senin-Jumat. Sedangkan akhir pekan Sabtu dan Minggu tutup.

“Sabtu-Minggu itu puncak-puncaknya ramai. Sebelum PPKM, khusus akhir pekan bisa sampai 600an orang sehari,” ujar Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Bambang Cipto Mulyono.

Kunjungan ke Beras Basah untuk hari biasa juga dibatasi. Hanya 300 orang per hari. Atau 50 persen dari kapasitas. Ada sekira 41 armada yang siap mengantarkan wisatawan. Dengan catatan mengutamakan protokol kesehatan.

Keputusan ini dikatakan Bambang merupakan hasil kesepakatan bersama Satgas Penanganan Covid-19. Mengingat masih pandemi. Kendati kasus mulai melandai, namun angkanya masih tergolong tinggi. Bontang pun masih berada di zona merah.

“Kami juga tidak perkenankan mereka menginap, belum boleh,” jelasnya.

Sementara, untuk fasilitas olahraga milik pemkot telah dibuka. Kecuali, Lapangan Bessai Berinta Lang-Lang. Pertimbangannya, lapangan di Jalan KS Tubun itu tak hanya digunakan untuk berolahraga. Tetapi juga tempat nongkrong. Untuk itu, selama PPKM Jilid IV Lang-Lang masih tutup.

“Di sana banyak warung kan, biasanya ramai dari siang sampai sore orang nongkrong, kumpul-kumpul. Tapi nanti kami evaluasi lagi,” pungkasnya. (*)

Artikel Akhir Pekan Beras Basah Tutup, Lapangan Lang-Lang Belum Dibuka untuk Umum pertama kali tampil pada Bontang Post .

Keputusan soal perpanjangan PPKM diambil usai Tim Satgas Penanganan Covid-19 menggelar rapat evaluasi PPKM Jilid IV di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang, Rabu (24/2/2021) siang.

Dalam PPKM Jilid IV, otoritas kembali memberikan sejumlah relaksasi. Paling mencolok, pembatasan jam operasional pasar tradisional kini dihapuskan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bontang, Zulkifli, mengatakan keputusan ini diambil usai menimbang sejumlah faktor. Di antaranya gelombang protes yang beberapa kali disampaikan pedagang pasar kepada pemerintah. Juga, sulitnya menertibkan pedagang di pinggir jalan, utamanya di sepanjang Jalan KS Tubun, Tanjung Laut.

“Susah ditertibkan. Karena ini soal hajat hidup orang. Kalau sudah begitu, kami mau bagaimana,” ujarnya.

Dengan demikian, pasar tradisional dalam PPKM Jilid IV bisa beroperasi normal. Tidak dibatasi lagi. Meski begitu, pemerintah sangat berharap pedagang dan konsumen agar benar-benar menjaga protokol kesehatan (Prokes).

“Kami maunya, cuma satu jalur saja di pasar nantinya,” beber Zulkifli.

Selain penghapusan jam operasional pasar tradisional, pemerintah juga mulai membuka destinasi wisata Pulau Beras Basah. Tapi pengunjung dibatasi maksimal 300 orang per hari. Diusahakan jalur masuk hanya satu pintu di Pelabuhan Tanjung Laut. Pun di sana, nantinya ada tim yang akan melakukan penjagaan. (*)

Artikel PPKM Diperpanjang sampai Maret, Pembatasan Jam Operasional Pasar Dihapus pertama kali tampil pada Bontang Post .

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menilai penegak peraturan tidak tegas. Terbukti masih adanya pedagang yang berjualan di sepanjang jalan.

“Saya menyayangkan ketidaktegasan aparat karena ada sikap tebang pilih ini. Pedagang pasar yang sifatnya resmi justru dibatasi, sedangkan pedagang di tepi jalan yang membangkang dibiarkan,” kata Sumaryono.

Menurutnya ketentuan durasi operasional ini menyasar seluruh pedagang. Karena penyebaran virus korona tidak mengenal lokasi tertentu atau barang dagangan yang diperjualbelikan. Termasuk dengan toko swalayan.

“Kalau mau tutup, tapi total. Atau buka saja sekalian,” ucapnya.

Akibatnya, pedagang pasar mengalami kerugian dari dua sisi. Aspek materiil sudah pasti lantaran jam berdagang terbatas sehingga pendapatan menurun.

Sementara aspek moril ini lebih mendominasi. Karena adanya kecemburuan perlakuan dengan pedagang yang berjualan di tepi jalan.

“Pedagang pasar merasa dianaktirikan. Padahal sama-sama pedagang,” tutur pria yang juga masih berprofesi sebagai pedagang ayam ini.

Sementara Sekretaris Satpol PP Sutrisno mengaku akan membawa usulan pedagang saat rapat evaluasi PPKM nantinya. Terkait dengan revisi surat edaran wali kota sehubungan hal ini, ia tidak bisa menjanjikannya.

“Saya sudah sampaikan ke Satgas dalam pekan ini akan digelar rapat,” kata Sutrisno.

Demi kebaikan seluruh pihak pedagang. Sinyal pun dilontarkan terkait ke depannya bahwa pedagang diharapkan tetap bisa berjualan. Dengan catatan mematuhi protokol kesehatan.

Sehubungan dengan usulan penjagaan di area perdagangan tidak bisa diterapkan. Pasalnya jumlah personil Satpol PP terbatas. Belum lagi melakukan pekerjaan lain juga menjadi tugasnya.

“Jumlah personil sekira 100 sama pejabat struktural. Belum lagi ada pengawalan jenazah meninggal. Kalau menjagai tidak bisa,” tuturnya. (*/ak)

Artikel PPKM Akhir Pekan Disorot Dewan, Sebut Aparat Tidak Tegas pertama kali tampil pada Bontang Post .

Dalam surat edaran wali kota bernomor 188.65/190/DINKES/2021 diatur mengenai batasan waktu operasional pedagang di pasar. Terutama di akhir pekan, jam operasional maksimal pukul 12.00 Wita. Kondisi ini dikeluhkan pedagang pasar Taman Rawa Indah (Tamrin).

Mengingat masih ada sebagian pedagang yang menggelar lapak di Jalan KS Tubun maupun Ir H Juanda di atas ketentuan tersebut. Ketegangan terjadi pada tiga hari lalu. Tepatnya ketika petugas keamanan menutup gerbang pasar pukul 12.00 Wita. Namun setelah itu dibuka lagi oleh pedagang.

Sekretaris Asosiasi Pedagang Pasar Rawa Indah Saleh membenarkan peristiwa itu. Bahkan, ia mengambil sikap untuk melakukan langkah pembukaan gerbang pasar.

“Saya buka karena ada diskriminasi aturan. Gerah dengan ketegasan petugas yang memble,” kata Saleh.

Sebelumnya, ia meminta kepada seluruh pedagang untuk tetap berjualan. Perihal penutupan nantinya akan dikoordinasikan dengan petugas keamanan. Ketika mendatangi petugas, ia meminta untuk dibukakan akses bangunan tersebut. Jika tidak urusan bakal menjadi lebih runyam. Karena seluruh pedagang akan menuju ke lokasi masuk itu.

“Awalnya petugas tidak mau karena ada instruksi dari pimpinannya. Tetapi akhirnya akses itu bisa dilalui 12.30 Wita,” ucapnya.

Akan tetapi dua jam berselang, personil Satgas turun melakukan penyisiran. Ketika didapati askes terbuka, ia menuju pintu depan bangunan. Sejumlah pedagang pun mempertanyakan kebijakan yang dikeluarkan Pemkot Bontang. Menurutnya, ada sejumlah keputusan yang tidak sesuai dengan pembahasan saat evaluasi PPKM jilid kedua.

“Petugas tidak tegas pada semua pedagang. Jangan hanya kami (pedagang pasar Tamrin) yang dipaksa taat aturan. Sementara pedagang yang berjualan di tepi jalan setelah ditertibkan bisa membuka lapaknya kembali,” keluhnya.

Dijelaskan Saleh, sejatinya pedagang pasar sepakat dengan langkah menghentikan penyebaran virus korona. Akan tetapi kebijakan itu seharusnya dipukul rata. Sehingga tidak terkesan timbul kecemburuan di waktu selanjutnya.

Ia pun tidak menggaransi adanya penutupan pasar ketika melewati durasi operasional, pada akhir pekan berikutnya. Selama petugas tidak disiagakan dan penutupan akses di dua ruas jalan tersebut.

“Kami akan ikuti aturan jika ada kinerja dari aparat. Selama masih ada pembiaran pedagang di tepi jalan, asosiasi tidak bisa menjamin pedagang yang ada di dalam pasar,” urainya.

Kebijakan Bontang Silent ini telah berlangsung tiga pekan. Pada pekan pertama dan kedua pedagang pasar mematuhi aturan tersebut. (*/ak)

Artikel Asosiasi Pedagang Minta Tak Ada Diskriminasi Aturan di PPKM Jilid Ketiga pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Tebang pilih dari mana. Kami libatkan seluruh pihak dari lingkup kelurahan dan kecamatan masing-masing. Adapun yang terlewatkan kapasitas dan sumber daya kami yang tidak bisa menjangkau,” kata Choirul.

Upaya penertiban butuh keterlibatan semua pihak. Jika mengandalkan Satgas tidak mumpuni. Termasuk delegasi kepada penguasa wilayah di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Tujuannya untuk melakukan penertiban lanjutan kepada pedagang yang bersikap membandel.

Ke depan, jika masih ada pedagang yang membandel maka ada langkah tegas. Berupa opsi penyegelan lapak. Mengingat sosialisasi sudah dilakukan dalam waktu lama. Pihaknya pun telah berkomunikasi dengan Satpol PP selaku peneggak hukum peraturan daerah.

“Jika ada indikasi seperti itu perlu ada efek jera. Meski aturannya bertahap mulai dari persuasif hingga sanksi berat,” ucapnya.

Berdasarkan temuan di lapangan, ia menyadari masih ada sebagian pedagang yang membandel. Bentuknya bermain kucing-kucingan dengan petugas. Ketika petugas datang lapak ditutup, namun ketika pergi kembali melakukan aktivitas jual-beli.

“Tetapi secara umum sudah sesuai rencana yang tertuang di surat edaran PPKM perpanjangan kedua,” tutur dia.

Sehubungan dengan toko swalayan memang durasi operasional pukul 20.00 Wita. Terkait dengan ancaman pedagang pasar untuk membuka pasar pada akhir pekan selepas pukul 12.00 Wita, tidak bisa dilakukan. Karena itu telah tertuang dalam regulasi penanganan Covid-19 di Kota Taman.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Asosiasi Pedagang Pasar Rawa Indah (APPRI) Saleh mengeluhkan masih banyak pedagang di tepi Jalan KS Tubun dan Ir Juanda yang menabrak aturan. Bentuknya yakni melakukan aktivitas jual-beli di atas pukul 12.00 Wita pada akhir pekan.

“Saya menangkap PPKM Akhir pekan ini masih setengah hati atau kurang efektif. Kenapa pedagang pasar disuruh tutup, tetapi pedagang lain masih ada yang membuka usahanya,” kata Saleh.

Seharusnya, Satgas Penanganan Covid-19 bertindak tegas. Terbukti penertiban pun dimulai molor dua jam yakni pukul 14.00 Wita. Menurutnya kelonggaran ini membuat kecemburuan sosial. Karena pedagang di pinggir jalan masih bisa mendapatkan pemasukan. Sementara pedagang pasar yang sifatnya terdaftar justru sebaliknya kondisinya.

Tak hanya itu, ketika petugas selesai melakukan penyisiran, pedagang di tepi jalan kembali membuka lapaknya. Ia menilai terkesan ada pembiaran. Petugas pun masih bersifat fleksibel. Terbukti tidak ada pengangkutan dagangan ketika pelanggaran terjadi lagi.

“Praktis tidak ada pengawasan. Seharusnya ikuti aturan yakni ditutup juga,” pungkasnya. (*/ak)

Artikel Satgas Klaim Tidak Tebang Pilih Tertibkan Pedagang saat PPKM Akhir Pekan pertama kali tampil pada Bontang Post .

Sayangnya, penegakkan peraturan masih terbilang longgar. Kondisi ini dikeluhkan oleh Asosiasi Pedagang Pasar Rawa Indah (APPRI). Sekretaris APPRI Saleh mengatakan masih banyak pedagang di tepi Jalan KS Tubun dan Ir Juanda yang melakukan aktivitas jual-beli melewati ketentuan tersebut.

“Saya menangkap PPKM Akhir pekan ini masih setengah hati atau kurang efektif. Kenapa pedagang pasar disuruh tutup, tetapi pedagang lain masih ada yang membuka usahanya,” kata Saleh.

Seharusnya, Satgas Penanganan Covid-19 bertindak tegas. Terbukti penertiban pun dimulai molor dua jam yakni pukul 14.00 Wita. Menurutnya kelonggaran ini membuat kecemburuan sosial. Karena pedagang di pinggir jalan masih bisa mendapatkan pemasukan. Sementara pedagang pasar yang sifatnya terdaftar justru sebaliknya kondisinya.

Tak hanya itu, ketika petugas selesai melakukan penyisiran, pedagang di tepi jalan kembali membuka lapaknya. Ia menilai terkesan ada pembiaran. Petugas pun masih bersifat fleksibel. Terbukti tidak ada pengangkutan dagangan ketika pelanggaran terjadi lagi.

“Praktis tidak ada pengawasan. Seharusnya ikuti aturan yakni ditutup juga,” ucapnya.

Saleh sebelumnya mengusulkan agar ruas jalan KS Tubun dan Ir H Juanda disekat saat melewati 12.00 Wita, tiap akhir pekan. Tujuannya tidak ada konsumen yang mengarah ke area perdagangan tersebut. Akan tetapi usulan itu tidak diakomodir. Ruas jalan dibuka mengangga.

“Kalau tidak bisa ditutup seharusnya disiagakan petugas. Jadi ketika ada yang membuka lapak ditindak,” keluhnya.

Kaltim Post (grup bontangpost.id) berupaya memantau kondisi pasca penertiban. Minggu (14/2) pukul 15.30 Wita sejumlah pedagang di KS Tubun memang benar masih beraktivitas. Lapak di bagian depan ditutup terpal. Namun ada celah konsumen untuk bisa masuk.

Ia juga meminta kepada Satgas untuk tidak tebang pilih. Pasalnya, sejumlah toko swalayan dan bahan bangunan pun juga bebas beroperasi ketika melewati 12.00 wita. Padahal penyebaran virus bukan melihat apa barang dagangannya.

“Tujuannya semestinya supaya tidak ada kerumunan di usaha perdagangan. Bukan apa yang dijual yang dibatasi. Faktanya mereka masih boleh buka,” sebutnya.

Jika kebijakan ini berlanjut, APPRI mendesak Pemkot Bontang untuk tetap membuka pasar. Selama petugas belum bisa bersikap tegas. Pekan depan, bila bangunan pasar ditutup, maka pembukaan paksa akan dilakukan.

Sementara, Sekretaris Satpol PP Sutrisno mengatakan petugas telah melakukan penertiban tiap Sabtu dan Minggu. Dimulai pukul 13.30 Wita. Akhir pekan kemarin asarannya bergerak dari Pasar Seng Tanjung Limau, Pasar Tamrin, dan Pasar Malam Berbas Pantai. Berkekuatan 35 personil gabungan dari Satpol, kepolisian, dan TNI.

Menanggapi fenomena kucing-kucingan pedagang, ia akan membahas saat evaluasi PPKM Akhir Pekan dalam waktu dekat. Intinya personil saat melakukan penertiban mengedepankan aspek humanis.

“Kami sudah berbuat tetapi kalau soal penjagaan jadi bahan evaluasi,” kata Sutrisno. (*/ak)

Artikel Penerapan PPKM Akhir Pekan Dinilai Masih Setengah Hati pertama kali tampil pada Bontang Post .