Upacara ini turut dihadiri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2025 itu menjadi momentum hangat pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Bahkan, terlihat juga Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka hadir dalam kegiatan kenegaraan itu. Ketiga tokoh negara itu terlihat memasuki gedung Pancasila sekitar pukul 09.00 WIB.

Saat memberikan amanat dalam upacara, Prabowo sempat menyapa secara langsung Megawati Soekarnoputri yang duduk mengenakan baju seragam BPIP.

“Presiden kelima RI, Prof. Dr. HC. Megawati Soekarnoputri yang juga sekaligus adalah Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,” kata Prabowo saat memberikan sambutan.

Setelah menyapa Megawati, Prabowo turut menyapa Wapres Gibran Rakabuming Raka. Bahkan, Gibran tampak berdiri dengan menunduk saat disapa Prabowo. “Yang saya hormati dan saya muliakan, Wakil Presiden RI saudara Gibran Rakabuming Raka,” ujar Prabowo.

Tak hanya Megawati dan Gibran yang hadir dalam upacara Hari Lahir Pancasila. Sejumlah tokoh negara lainnya juga tampak hadir.

Mereka di antaranya, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPD Sultan Najamudin, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Ketua MK Suhartoyo, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto.

Selain itu, jajaran menteri Kabinet Merah Putih juga hadir dalam upacara tersebut, Seperti ⁠Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, ⁠dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono.

Juga Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ⁠Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Pratikno, dan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. (jawapos)

Artikel Momen Langka, Prabowo, Megawati, dan Gibran Kumpul di Satu Acara pertama kali tampil pada Bontang Post .

Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pemberian pangkat itu akan dilakukan saat Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI Cilangkap.

“Pak Prabowo diputuskan diusulkan oleh Mabes TNI kepada Presiden untuk diberikan jenderal penuh dan insyaallah besok Pak Prabowo akan menerima tanda kehormatan kenaikan pangkat istimewa di Mabes TNI,” kata Dahnil melalui video yang dibagikan, Selasa (27/2).

Dahnil menjelaskan pangkat jenderal Prabowo adalah bentuk kenaikan pangkat secara istimewa. Hal itu diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009.

Menurutnya, kenaikan pangkat serupa oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), AM Hendropriyono, dan beberapa tokoh militer lain.

“Pemberian jenderal penuh kepada Pak Prabowo didasarkan pada dedikasi dan kontribusi pak Prabowo selama ini di dunia militer dan pertahanan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kapuspen TNI Mayjen Nugraha Gumelar mengatakan akan ada kenaikan pangkat istimewa yang diterima Menhan Prabowo Subianto. Ia menyebut kenaikan pangkat akan dilakukan di Rapim TNI-Polri besok.

“Iya betul, ada acara kenaikan pangkat kehormatan kepada Menteri Pertahanan. Betul (diberikan Presiden Joko Widodo),” ujar Nugaraha kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/2).

Prabowo adalah lulusan Akademi Militer tahun 1974. Ia menjabat sejumlah posisi tinggi di TNI, termasuk Komandan Jenderal Kopassus. Pangkat terakhir Prabowo di militer adalah Letnan Jenderal.
(dhf/fra)

Artikel Prabowo Bakal Dapat Kenaikan Pangkat Jenderal Bintang Empat pertama kali tampil pada Bontang Post .

Dari pantauan Kaltim Post, awalnya diagendakan Prabowo tiba pukul 15.00 Wita. Namun, molor hingga pukul 17.30 Wita. Kendati demikian, tidak menyurutkan minat para simpatisan, pendukung, dan kader partai pendukungnya yang telah menunggu.

Tak hanya di dalam gedung, di luar GOR Segiri pun dipenuhi pendukungnya. Cuaca panas pun tak menghalangi para warga menunggu Prabowo di luar. Warga yang hadir juga tidak hanya berasal dari Samarinda. Ada pula yang jauh-jauh datang dari Kutai Kartanegara (Kukar), Bontang, Kutai Timur, dan daerah lainnya di Kaltim.

Ketika Prabowo menaiki panggung, suara simpatisan bergemuruh. Suara tersebut terdengar hingga luar gedung. Sembari menyampaikan beberapa sambutan, Prabowo mengucapkan selawat sebelum memulai pidato kebangsaan. Setiap kalimat yang diucapkan Prabowo selalu disambut dengan teriakan simpatisan yang bersemangat.

Dalam pidatonya, Prabowo mengaku sudah mengelilingi daerah di Indonesia. Dia kagum, kedatangannya disambut riang oleh warga yang hadir. “Luar biasa, saya merasakan getaran dari rakyat. Saya melihat keinginan yang besar dari rakyat untuk mendukung perubahan di republik ini (Indonesia),” ujarnya.

Melihat reaksi simpatisan, dia merasa rakyat Indonesia sudah tidak bisa dibohongi. Rakyat jelas menginginkan perbaikan kualitas hidup untuk seluruh bangsa. Di mana-mana rakyat sudah mengerti kekayaan bangsa hanya dinikmati segelintir orang. “Terlalu banyak kebohongan, kebocoran, dan banyak uang rakyat yang dicuri serta dikorupsi,” bebernya.

“Elite di Jakarta menganggap rakyat bodoh dan gampang dibohongi. Bagi kaus atau mi instan. Memang rakyat seharga empat bungkus mi instan. Kalau bisa kasih enam bungkus sehari selama setahun baru diucapkan terima kasih,” tutur Prabowo.

Meski begitu, dia menyarankan agar rakyat menerima apapun yang diberikan para elite pusat. Namun, rakyat disarankan tidak perlu terlalu banyak berterima kasih. “Itu uang rakyat. Kan habis dicuri dibagi-bagi sedikit. Habis ngutang di bank-bank baru dibagi sedikit,” jelasnya.

Dia mengaku baru saja mengunjungi Kalimantan Barat. Tetapi, provinsi lainnya di Kalimantan sudah disambanginya. Dia menganggap Kalimantan merupakan pulau terkaya di dunia. Bahkan Kaltim menyumbang gas alam terbesar dan batu bara paling banyak di Indonesia. “Belum kelapa sawit dan lainnya. Tapi, saya rasa rakyat bisa merasakan, apakah hasil keuntungan itu sudah dinikmati rakyat,” ungkap dia.

Menurutnya, masalah di Indonesia bukan hal baru. Bahkan, dia sudah berkali-kali menyampaikan. Misalnya, kekayaan Tanah Air yang banyak dibawa keluar. Bahkan, kekayaan Bumi Pertiwi hanya dinikmati segelintir orang. “Bagaimana emak-emak?,” tanya dia. Pertanyaan Prabowo itu disambut gemuruh ibu-ibu yang hadir.

“Yang saya lihat emak-emak paling bersemangat. Minta ampun pokoknya. Kalau dikasih tangan tidak mau dilepas. Saya tidak mengerti dari mana kekuatan emak-emak ini. Baju saya hampir robek ditarik-tarik, celana juga. Untung saya pakai ikat pinggang, kalau tidak bisa kacau,” ucap Prabowo sambil tersenyum.

Menurutnya, kewajiban konstitusional dan kewajiban bernegara. Sudah seharusnya agar rakyat datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan menggunakan hak pilihnya. Apalagi, pemilu tidak lama lagi digelar pada 17 April. Dia menganggap, menit-menit pelaksanaan pemilu kekuasaan tertinggi Indonesia ada di tangan rakyat.

“Saat pemilihan tidak ada jenderal, kopral, petani, buruh, dan nelayan. Setiap orang punya hak sama. Ini untuk anak cucu kita, jangan disia-siakan. Saudara (rakyat) harus datang ke TPS dan menjaga di TPS. Di Indonesia bisa asal-asalan. Di kecamatan saja main bola bisa dicurangi. Jadi, kalau tidak netral jangan diteruskan. Apalagi menyangkut dengan masa depan,” paparnya.

Apalagi dia telah menulis empat buku. Salah satu buku tersebut menyampaikan bahwa di Indonesia setiap tahun mengalami kebocoran hingga lebih Rp 1.000 triliun. Jika ini terus terjadi, peluang untuk membangun kembali lebih sulit. “Kita harus berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi bangsa yang terhormat,” jelas dia.

Sehingga, jika mendapat amanah untuk menjabat, dia memastikan akan membangun pemerintah bersih korupsi. Menteri-menteri akan dipilih dari pakar yang bekerja tanpa pamrih. “Kalau bekerja ada kepentingan untuk keluarga tidak akan saya pilih. Yang kita inginkan keadilan dan kemakmuran. Ingat, Kaltim sangat kaya. Rakyatnya harus menikmati kekayaan itu,” paparnya.

“Tim pakar sudah dibentuk. Mereka (para pakar) mengatakan sanggup menurunkan harga keperluan pokok. Agar rakyat tidak kesulitan. Ini bukan asal janji, sudah kami perhitungkan,” tambah Prabowo.

Kalau perlu, dia menyarankan kaum perempuan bawa tikar, ketupat, dan lainnya ke TPS. Proses pemilu harus dijaga untuk mengamankan Indonesia. “Ingat setiap TPS dan setiap suara berarti. Jangan sampai ‘hantu’ ikut menyoblos. Begitu juga usia ratusan tahun dan anak anak. Apalagi orang gila sampai nyoblos. Elite di Jakarta merasa bisa mengakali, tapi kali ini tidak bisa. Ayo bersama-sama bangun Indonesia,” imbuhnya.

Dia menyimpulkan, gemuruh rakyat yang hadir di dalam maupun di luar gedung paham permasalahan Indonesia. Prabowo menangkap itu dari pandangan, sorot mata, dan senyuman asli nan tulus. “Bukan senyum politikus di Jakarta. Senyum politikus itu senyum bohong. Kalau istilahnya muka penuh tipu. Senyum serba-palsu, janji hanya bertahan 15 menit,” bebernya. (*/dq/rom/k16/kpg)

Artikel Berkunjung ke Kaltim, Prabowo: Kekayaan Kaltim Harus untuk Rakyatnya pertama kali tampil pada Bontang Post .

Mendalami informasi tersebut, Kaltim Post (grup Bontang Post) mengonfirmasi ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim dan Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim, kemarin (18/2). Ditemui di kantornya, Jalan MT Haryono, Samarinda, Kepala Dinas ESDM Kaltim Wahyu Widhi mengaku tidak begitu mengetahui lahan yang dikuasai Prabowo di Kaltim. Terutama yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan.

Menurut dia, karena lahan yang disebutkan masuk hak guna usaha (HGU) dan HTI, maka pengelolaan dan perizinannya ada di Dishut Kaltim. Selain itu, pihaknya perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu, apakah di lahan HTI yang dimaksud terdapat aktivitas pertambangan atau tidak. “Apakah di situ (lahan HTI) ada tambang punya Pak Prabowo atau tidak, saya juga belum tahu. Tapi kalau lahan (220 ribu hektare) itu masuk HTI, ya saya tahu,” kata dia.

Widhi beralasan, jika memang ada kegiatan pertambangan yang konsesinya dimiliki Prabowo, maka dia perlu membuka-buka lagi data. Sebab, data perizinan pertambangan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, semuanya dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota.

“Saya terima data dari kabupaten/kota setelah UU 23 Tahun 2014, ada 1.404 IUP (izin usaha pertambangan). Tim yang kami miliki, sementara ini masih menginventaris izin-izin pertambangan di Kaltim,” katanya.

Lanjut dia, apabila becermin dari data tersebut, maka terdapat 553 IUP yang sudah masuk tahap produksi. Kemudian, sebanyak 150 IUP di antaranya sudah produksi dan telah menghasilkan batu bara. Dari situ, setiap IUP paling tidak memiliki satu sampai dua lubang pertambangan.

“Kalau bicara lubang tambangnya, minimal satu IUP terdapat satu lubang tambang. Dari situ sudah ada 553 lubang tambang. Kalau dikalikan dua lubang tambang, berarti ada 1.106 lubang tambang,” ungkapnya.

Kaltim Post menelusuri sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kaltim yang diduga terkait dengan Prabowo. Di antaranya, PT Tanjung Redeb Hutani yang bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan di Berau.

Selain itu, PT Kiani Lestari. Perusahaan itu bergerak di bidang pengolahan kertas dan bubur kertas di Berau. Lalu PT Belantara Pusaka yang bergerak di bidang perkebunan di Berau. Ada pula PT Kiani Hutani Lestari yang juga di Berau bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan.

Kemudian, PT Kaltim Nusantara Coal (KNC) di Kutai Timur (Kutim) yang bergerak di bidang penambangan batu bara. Kasus PT KNC dulu sempat bikin heboh. Lantaran memenangi gugatan perebutan konsesi tambang batu bara seluas 10.000 hektare di Kutim dengan pihak asing Churchill Mining Plc asal Inggris, 2013 lalu.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim Amrullah melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Duratma Momo, juga tidak mengetahui secara persis terkait konsesi yang dimiliki Prabowo di Berau. Karena lahan yang disebutkan masuk HGU, lanjut dia, maka pendataan terkait itu adanya di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Momo pun enggan mengomentari konsesi milik Prabowo dengan alasan dia sendiri tidak memiliki data tersebut. “Ketika ada tambang dalam kawasan hutan, itu izinnya ada di kementerian terkait, berupa izin pakai kawasan hutan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan, luas kawasan hutan di Kaltim mencapai 8,3 juta hektare. Dari data itu terbagi menjadi tiga bagian. Hutan konservasi (HK), hutan produksi (HP), dan hutan lindung (HL).

Dari sisi kerusakan hutan, Momo mengklaim, dari 8,3 juta hektare kawasan hutan yang dimiliki Kaltim, tingkat kerusakannya berada di bawah 1 persen. Sedangkan untuk jumlah tutupan terjadi pengurangan. Pasalnya, kawasan tambang, ketika telah selesai kegiatan menambang, kawasan hutan akan kembali.

“Saat penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW), tambang tidak diberikan ruang sendiri. Karena kegiatannya tidak terus-terusan. Tambang enggak bisa diremajakan. Beda dengan perkebunan, masih bisa proses peremajaan,” katanya.

Diwawancarai terpisah, Gubernur Kaltim Isran Noor ditemui di Kegubernuran Kaltim, juga tidak banyak memberikan komentar terkait lahan yang dikuasai Prabowo di Kaltim. Pria yang pernah menjabat bupati Kutim itu justru terkesan tidak ingin ambil pusing.

“Kenapa masalahnya? Masalahnya apa (sampai) jadi disoal? Kenapa memang dengan masalah kepemilikan (lahan Prabowo). Apa ilegal? Kalau enggak, kenapa diurusi,” imbuhnya sambil berjalan ke luar menuju mobil dinasnya.

Isran enggan mengomentari masalah yang bernuansa politik. Menurut dia, ketika Prabowo memang memiliki konsesi di Kaltim, baik itu perkebunan maupun pertambangan, sepanjang itu legal, maka seharusnya tidak perlu dipermasalahkan.

“Kan enggak ada masalah. Saya enggak mau komentar hal-hal yang menyangkut politik. (Terus) yang 220 ribu hektare itu, benar enggak itu? Ngapain mengurusi itu. Bernuansa politik. Enggak usah,” katanya.

Jikapun nantinya Prabowo melepaskan lahan seluas 220 ribu hektare yang dia kuasai sebagaimana pengakuannya di debat kedua pilpres, menurut Isran, itu menjadi urusan yang bersangkutan. Sebagai pengusaha, menurut dia, Prabowo tentu pasti memiliki pertimbangan dan perhitungan sebelum melepas itu.

“Kalau dilepas, itu bagus kalau begitu. Tapi itu urusan yang menguasai (lahan), mau enggak dia melepas. Kalau Pak Probowo, orangnya kan sudah siap. Kalaupun diserahkan, ya gimana manfaatnya untuk rakyat,” tuturnya.

PENGUASAAN AGRARIA

Cuitan Capres 01 Joko Widodo (Jokowi) yang mempertanyakan penguasaan lahan Prabowo di Kaltim dan Aceh yang terindikasi digunakan untuk HTI dan tambang membuat Prabowo terpojok. Padahal, masalahnya terbilang lebih kompleks.

Kepemilikan lahan bagi para jenderal sejak Orde Baru menjadi hal yang lumrah. Begitu pun dengan jenderal-jenderal di barisan pendukung Jokowi. Sebut saja Luhut Binsar Panjaitan, menteri Koordinator Kemaritiman sekaligus pemilik saham PT Toba Sejahtera yang terlibat dalam pertambangan batu bara dan PLTU hingga perkebunan sawit.

Direktur Eksekutif (ED) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kaltim Yohana Tiko mengatakan, hal itu menegaskan adanya ketimpangan struktur dan penguasaan agraria dan sumber daya alam (SDA). Persoalan itu yang menurutnya menjadi inti masalah sebenarnya. “Mestinya ada solusi konkret yang ditawarkan. Semisal WKR (wilayah kelola rakyat), baik melalui reforma agraria sejati maupun perhutanan sosial,” ucap Tiko, sapaan akrabnya.

Di bidang energi, dia menilai, esensi masalah ketergantungan terhadap energi kotor batu bara, seharusnya ada transitional justice atau beralih ke energi terbarukan yang bersih dan berkeadilan bagi rakyat dan lingkungan hidup. “Namun, tanggapan dua capres malah pengembangan biofuel diterjemahkan dengan memaksimalkan perkebunan kelapa sawit. Yang sebenarnya juga sektor perusak lingkungan hidup,” bebernya.

Kerusakan lingkungan jelas berdampak ke Kaltim mengingat pertambangan, migas, dan perkebunan sawit menjadi dagangan utama investasi ke Benua Etam. Dampak yang diterima pun jelas bermuara pada konflik agraria dan alih fungsi lahan serta hutan. “Terpinggirkannya warga adat dan kemiskinan struktural warga sekitar perkebunan terus terjadi,” urainya.

Sementara itu, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim Pradarma Rupang menganggap dua kandidat presiden saat ini tak akan membawa perubahan bagi Kaltim. Bahkan dalam catatan Jatam, kedua capres punya daftar hitam sejumlah dugaan kasus kejahatan lingkungan. Dan kematian anak di lubang tambang. “Ada oligarki tambang yang melibatkan kedua capres ini,” sebut Rupang.

Penelusuran Jatam menyebut sedikitnya ada enam perusahaan milik Prabowo yang menancapkan bisnisnya di Kaltim. Lima perusahaan di Kutim, yakni PT EPN dengan luas tanah 14.989 hektare, PT NWC dengan luas tanah 14.890 hektare, PT NKC dengan 11.040 hektare tanah, PT NSC dengan tanah seluas 14.990 hektare, dan PT KNC dengan luas tanah 14.950 hektare. “Satu di Berau, yakni PT NC yang menguasai luas tanah 2 ribu hektare. Semua grup PT NE,” ujar Rupang.

Sementara dari Jokowi, Jatam menemukan keterkaitan antara bisnis meubel di Solo, Jawa Tengah, dengan perusahaan milik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan. Yang disebut Jatam memiliki sejumlah perusahaan tambang di Sangasanga, Muara Jawa, dan Loa Janan di Kutai Kartanegara. “Siapa pun pemimpinnya nanti, masa depan Kaltim masih suram,” sebutnya.

BELUM MENGUASAI DATA

Ariful Amin, pengusaha dari Balikpapan, turut menanggapi perihal Prabowo yang menguasai lahan di Kaltim. Dia menyebut, tanah yang dimaksud berstatus HGU yang dikuasai oleh Prabowo itu diketahuinya tersebar di Kutai Timur, Berau, dan Paser. Dikelola secara perusahaan. “Jadi bukan hak milik secara pribadi. Melainkan dalam bentuk saham,” ujar Ariful.

Dari sejarah, banyak konglomerat dan perusahaan termasuk Prabowo yang memperoleh HGU di Kaltim sejak masa Orde Baru. Memanfaatkan status tanah yang saat itu dianggap sebagai lahan tidur. Pemerintah kala itu ingin lahan ini dimanfaatkan untuk bisa membangkitkan perekonomian. “Rata-rata ya dapatnya pada masa itu,” sebutnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terutama Pasal 29 Ayat 1 menyebut HGU diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun. Sementara Ayat 2, untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun. “Pada akhirnya bisa dikembalikan. Tapi juga bisa diperpanjang,” ujarnya.

Peraturan lain yang mengatur mengenai HGU adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU. Namun tidak selamanya pemegang HGU mendapatkan keuntungan. Misalnya salah satu konsesi tambang milik perusahaan Prabowo di Kutim. Yang kini disebutnya belum menghasilkan.

“Tak semuanya enak. Ada kewajiban. Yakni iuran tetap yang harus dibayar USD 4 per hektare per tahunnya. Sementara dari survei saya di sana itu potensinya kecil. Saya khawatir Pak Prabowo tak tahu soal itu,” imbuh Ariful.

Usaha lainnya yang diketahui Ariful adalah industri pengolahan bubur kertas di Berau. Perusahaan ini sudah sering menjadi pemberitaan nasional. Dan menjadi senjata bagi kubu Jokowi untuk menyerang kubu Prabowo dalam sejumlah debat. Meskipun dalam debat capres, kedua kandidat menurutnya tak menguasai masalah. “Pak Jokowi meski berhasil menyampaikan data. Tapi kurang akurat. Dan keduanya masih tampak bingung ketika menyinggung tambang batu bara,” sebutnya.

Diwartakan sebelumnya, dalam debat capres Minggu (18/2), Jokowi sempat menyinggung persoalan lahan yang dikuasai Prabowo. “Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kaltim sekitar 220.000 hektare. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektare. Saya hanya ingin sampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti itu tidak dilakukan masa pemerintahan saya,” ucapnya.

Menjawab pernyataan Jokowi, Prabowo mengakui menguasai lahan tersebut. Namun, dia mengaku hanya memiliki hak guna usaha (HGU). Sementara tanah tersebut milik negara. “Itu benar. Tapi itu HGU. Setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara, saya rela kembalikan itu semua,” ucap Prabowo. “Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot,” pungkas Prabowo.

Dari sumber yang dihubungi Kaltim Post membenarkan, Prabowo memang menguasai sejumlah lahan di Kaltim. Menurut dia, lahan itu sebagian besar untuk tambang batu bara dan hutan tanaman industri (HTI). “Kalau lahan tambang itu ada di Kutai Timur,” ucap pengusaha batu bara asal Balikpapan itu. (*/drh/*/ryu/*/rdh/rom/k8/kpg)

Artikel Menilik Konsesi Lahan Milik Prabowo di Kaltim pertama kali tampil pada Bontang Post .

Karena itu, pernyataan calon presiden Joko Widodo soal kubu BPN Prabowo-Sandi menggunakan konsultan asing, dinilai kebohongan.

Irawan menilai isu tersebut terkesan memprovokasi dan mengganggu suasana demokrasi yang diharapkan terus berlangsung damai hingga pemilu berakhir.

“Saya sebagai direktur luar negeri BPN tahu betul bahwa kami tidak ada sama sekali konsultan asing,” ujar Irawan di Jakarta, Selasa (5/2).

BPN Prabowo-Sandi, kata Irawan, sepenuhnya beranggotakan anak-anak bangsa yang banyak mendapatkan pendidikan di luar negeri.

Artikel Bantah Pakai Konsultan Asing, Tim Prabowo: Kami Difitnah pertama kali tampil pada Bontang Post .

Ditegaskan Jokowi, Sri Mulyani merupakan seorang menteri yang banyak mendapat penghargaan dari dunia internasional.

“Dunia juga tahu, menteri keuangan kita, Ibu Sri Mulyani itu adalah kebanggaan kita karena masuk sebagai menteri terbaik Asia Pasifik, masuk sebagai menteri terbaik dunia, banyak penghargaan dari internasional,” kata Jokowi.

Hal itu disampaikannya saat menjawab pertanyaan jurnalis tentang puisi Sri Mulyani yang menjawab sebutan menteri pencetak utang, di GOR Jatidiri, Kota Semarang pada Minggu (3/2).

Presiden ketujuh RI itu juga menyatakan bahwa banyak yang menghargai dan menghormati kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selama ini.

“Kalau ada yang menyampaikan seperti itu (menteri pencetak utang), ya mungkin belum mengerti masalah ekonomi makro,” tegas suami Iriana itu.(fat/jpnn)

Artikel Sindir Prabowo, Jokowi: Pengkritik Sri Mulyani Tak Mengerti Ekonomi Makro pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kabar tersebut membuat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon geram. Menurutnya sesuai hasil pembicaraan internal partai, partai berlambang burung garuda ini mantap mencalonkan Prabowo sebagai capres, bukan menunjuk figur lain.

“Kami kan di Gerindra sudah melalui proses internal, bahwa yang kami calonkan Pak Prabowo. Yang saya heran kok kenapa berusaha supaya tidak Pak Prabowo yang maju gitu loh,” ungkap Fadli di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (23/4).

Fadli melihat hal ini sebagai penggiringan opini agar publik berpendapat bahwa Prabowo akan memosisikan diri sebagai king maker. Wakil Ketua DPR ini menilai, langkah seperti ini akan berdampak buruk terhadap perkembangan demokrasi di negeri ini.

“Ini ada upaya penggiringan opini supaya Pak Prabowo menjadi king maker, menjadi cawapres dan sebagainya. Ini menurut saya agenda setting semacam ini tidak sehat bagi demokrasi kita,” tegas Fadli.

Lebih lanjut Fadli menerangkan bahwa Prabowo tidak pernah terpikir untuk mengambil opsi lain di luar sebagai capres. Gerindra juga sampai saat ini tidak pernah mempertimbangkan nama-nama lain seperti Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo atau Anies Baswedan untuk menggantikan posisi mantan menantu Presiden Soeharto.

“Nggak ada! Pak Prabowo nggak pernah ada opsi di luar jadi capres. Nggak ada (nama lain yang dipertimbangkan),” imbuh Fadli.

Sekalipun nantinya Prabowo harus kalah dalam pertarungan pilres 2019, menurut Fadli hal tersebut menjadi wajar, pasalnya sudah menjadi hukum alam setiap kompetisi ada pemenang dan pihak yang kalah.

Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selaku partai koalisi tidak menentang upaya pencalonan Prabowo. Begitu pula Partai Amanat Nasional (PAN) yang saat ini tengah menjajaki penjalinan koalisi juga setuju terhadap keputusan Gerindra itu.

“Dari PKS dan PAN nggak ada masalah kok,” pungkas Fadli. (ce1/sat/JPC)

Artikel Prabowo Digosipkan Batal Nyapres pertama kali tampil pada Bontang Post .