Sudah lama digaungkan. Bahkan sempat groundbreaking. Tapi keinginan rakyat Kaltim merasakan transportasi kereta tampaknya masih menunggu lama. Investor batal menanamkan modalnya.

bontangpost.id -Pemerintah Rusia akhirnya memutuskan mundur dari rencana pembangunan rel kereta api trans-Kalimantan. Kepastian jaminan investasi yang belum jelas, mendasari keputusan besar itu. Pasalnya PT Kereta Api Borneo (KAB) selaku investor, menginginkan jalur rel kereta api itu hanya mengangkut batu bara.

Mundurnya investor dari Negeri Beruang Putih disampaikan langsung oleh Gubernur Kaltim Isran Noor. Dalam kunjungan ke Balikpapan, pekan lalu, Isran mengatakan Pemerintah Rusia sedang memikirkan untuk tidak melanjutkan proyek rel kereta di Kaltim.

Dengan demikian, tahapan kegiatannya pun dihentikan sementara. Meski begitu, mantan bupati Kutim itu menyebut ada beberapa investor berminat melanjutkan perencanaan pembangunan rel kereta api yang akan menghubungkan Kalteng dengan Kaltim itu.

Isran belum menyebutkan secara gamblang identitas investor yang berminat itu.

“Kalau yang kemarin, Rusia hanya membangun kereta api batu bara. Kalau ini (lanjutan rencana pembangunan kereta api Kaltim) untuk (mengangkut) batu bara, barang, dan orang,” ucapnya kepada Kaltim Post (induk Bontangpost.id).

Suami dari Noorbaiti itu menilai alasan Pemerintah Rusia tidak melanjutkan rencana pembangunan rel kereta api Kaltim ini, karena telah menghitung kembali nilai investasi pembangunan. Berdasarkan perencanaan yang telah disusun, jaringan rel kereta api itu hanya diperuntukkan mengangkut komoditas batu bara. Dengan demikian, investor memerlukan waktu yang cukup lama untuk balik modal.

“Karena dia menghitung juga ‘kan. Kalau misalnya hanya batu bara saja, mungkin investasinya susah kembali,” ungkap ayah tiga anak itu.

Diketahui, PT KAB merupakan anak perusahaan dari Russian Railways, perusahaan jasa pelayanan kereta penumpang dan barang di Rusia. Untuk mendukung rencana pembangunan jalur rel kereta api khusus batu bara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan.

Jokowi melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) terhadap proyek itu di Kawasan Industri Buluminung (KIB), Penajam Paser Utara (PPU) pada 19 November 2015. Namun, hampir lima tahun berselang, investor memilih tidak melanjutkan rencana pembangunan rel kereta api tersebut.

Informasi itu juga diamini anggota Komisi V DPR RI Irwan. Wakil Kaltim di Senayan itu, mendapat informasi langsung dari Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Zulfikri, perihal Pemerintah Rusia yang tidak ingin melanjutkan pembangunan rel kereta Kaltim.

“Itu sudah lama saya dengar dari Dirjen Perkeretaapian. Makanya saya minta, kalau memang investornya mundur dan PT KAB ‘angkat bendera putih’, ya pemerintah harus cari opsi lain,” kata dia saat dihubungi Kaltim Post,(28/6/2020).

Pria yang akrab disapa Irwan Fecho itu menyarankan pemerintah daerah menyusun perencanaan baru. Mengenai rencana pembangunan jaringan perkeretaapian di Benua Etam. Nantinya, pembangunannya bisa dibiayai dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Pria kelahiran Sangkulirang, Kutim pada 30 April 1979 itu menyebut pemerintah pusat kini sudah menyiapkan rencana pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Balikpapan dengan Samarinda. Yang akan dibiayai APBN untuk menunjang pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim.

“Saya sudah konfirmasi. Tapi belum bisa dimasukan dalam pagu indikatif Kemenhub 2021. Karena pembangunan IKN belum ada. Tapi pada prinsipnya Dirjen Perkeretaapian sudah siap dan setuju,” ungkapnya.

Rencana membangun jalur kereta api regional Kalimantan, tampaknya sudah pernah disusun Kemenhub. Perencanaan pembangunan rel kereta api penumpang itu telah dikerjakan sejak 2011. Dengan pusat utama yang berada di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong (Kalsel), yang akan menghubungkan ke sejumlah kota di Kalsel.

Lalu diteruskan ke sejumlah wilayah di Kaltim. Dengan rute Kabupaten Tabalong menuju Paser lalu ke Penajam Paser Utara (PPU) hingga tembus Balikpapan. Panjang jalur rel kereta api itu rencananya sekitar 234 kilometer.

Kemudian dari Balikpapan akan dilanjutkan ke Samarinda. Untuk menghubungkan dua kota besar di Kaltim itu, panjang rel kereta api sekitar 89 kilometer. Penyusunan detailed engineering design (DED) sudah tuntas pada 2015.

Dengan perkiraan biaya pembangunan jaringan rel kereta api Kalimantan kala itu senilai Rp 88,5 triliun. Terdiri dari konstruksi jalur sebesar Rp 68,67 triliun, dana untuk rolling stock senilai Rp 1,2 triliun, serta desain, administrasi, hingga perizinan sebesar Rp 8 triliun.

Adapun perencanaan pembangunan proyek itu sempat dihapuskan dari program strategis nasional (PSN) tahun 2018 lalu.

“Kalau misalnya perencanaannya sudah ada, tinggal direvisi saja lagi. Karena prinsipnya sama saja. Jalurnya juga bisa digunakan,” terang politikus Demokrat itu.

Masalah kelanjutan rencana pembangunan rel kereta api yang ditangani Pemerintah Rusia itu, sempat disampaikan dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Selasa (23/6/2020) lalu.

Irwan mengeluhkan rencana pembangunan rel kereta api yang sudah cukup lama digaungkan. Namun, hingga kini progresnya mengecewakan. Sehingga menurutnya perlu ada intervensi dari kebijakan pemerintah pusat terhadap progres rencana pembangunan rel kereta api di Kaltim.

Budi Karya Sumadi menyampaikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Rusia. Untuk membangun rel kereta api di Kaltim. Namun, mereka meminta jaminan kepada pemerintah.

“Nah itu, kita tidak bisa. Tapi Pak Irwan punya link ke pemda-pemda, untuk aktif melaksanakan, kami siap mendukung,” ujar menteri Kabinet Indonesia Maju itu.

Sebelumnya, dalam kunjungannya ke PPU pada 26 Juni 2019, Direktur PT KAB yang kala itu dijabat Evgeny Kalyagin menyampaikan pihaknya masih melakukan pembahasan internal. Untuk mendapatkan bentuk skema investasi yang paling optimal. Karena sejak 2015, PT KAB telah menginvestasikan dana cukup banyak. Untuk membangun rel kereta api lintas Kalimantan itu.

“Sudah puluhan juta dolar khusus proyek itu. Termasuk beberapa penyelesaian di kawasan PPU,” katanya kepada Kaltim Post saat diwawancarai usai pertemuan kala itu.

Secara umum, kereta api Kaltim itu merupakan proyek pembangunan kereta api single track sepanjang 203 kilometer yang didukung beberapa infrastruktur penunjang. Meliputi stasiun, jetty batu bara, pelabuhan, dan PLTU dengan kapasitas 15 megawatt (MW).

Proyek itu direncanakan melewati beberapa kabupaten/kota di Kaltim. Mulai Kubar, Paser, PPU hingga Balikpapan. Di mana proyek dengan nilai investasi Rp 53,3 triliun itu bertujuan untuk mengurangi biaya distribusi dan waktu tempuh. Sehingga bisa meningkatkan kapasitas produksi perusahaan pertambangan.

Untuk meningkatkan nilai kelayakan proyek, PT KAB telah mengajukan permohonan perubahan status. Dari kereta api khusus menjadi kereta api umum, yang mana akan memungkinkan PT KAB mengangkut penumpang dan barang non-afiliasi seperti minyak kelapa sawit dan kayu. (kip/rom/k15/kpg)

Artikel Pemerintah Rusia Mundur di Proyek Sepur, Rancang Rel Kereta Balikpapan-Samarinda pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Pemprov sebenarnya mendukung terlaksananya proyek tersebut. Sebab, perkeretaapian di Kaltim sudah masuk Ripnas (Rencana Induk Pembangunan Nasional),” kata Plt Sekprov Kaltim Muhammad Sabani kepada Kaltim Post.

Kemudian, lanjut Sabani, ada keinginan pihak Rusia selaku investor untuk membangun kereta api umum. Sementara, sebelumnya izin transportasi itu adalah kereta api khusus. Perbedaan itu hingga kini belum menemukan titik terang.

“Sampai sekarang masih belum ada kesepakatan antara Kementerian Perhubungan dan pihak Rusia dalam masalah tersebut,” ucapnya.

Selain perkara tersebut, yang belum menemukan titik terang adalah apakah pelaksanaan proyek ini solicited atau unsolicited? Untuk diketahui, solicited artinya proyek diprakarsai pemerintah sedangkan unsolicited adalah proyek yang tidak diprakarsai pemerintah.

Dilansir dari laman Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, proyek kereta api Kaltim memiliki nilai investasi Rp 53,3 triliun. Kereta api itu merupakan proyek pembangunan kereta api single track sepanjang 203 kilometer. Didukung berbagai infrastruktur meliputi stasiun, jetty batu bara, pelabuhan, dan PLTU dengan kapasitas 15 megawatt (MW). Proyek ini melalui Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Balikpapan.

Proyek itu bertujuan mengurangi biaya distribusi dan waktu tempuh, sehingga bisa meningkatkan kapasitas produksi perusahaan pertambangan. Untuk meningkatkan nilai kelayakan proyek, pihak investor yaitu PT Kereta Api Borneo, telah mengajukan permohonan perubahan status dari kereta api khusus menjadi kereta api umum.

Yang akan memungkinkan PT Kereta Api Borneo untuk mengangkut penumpang dan barang non-afiliasi seperti minyak kelapa sawit dan kayu.

Meski begitu, masih dilansir dalam laman yang tertulis November 2019 itu, proyek tersebut telah dilepaskan statusnya sebagai proyek strategis nasional. Alasannya, PT Kereta Api Borneo sebagai pemrakarsa tidak mampu menunjukkan rencana aksi dan upaya tindak lanjut kemajuan proyek yang jelas. (nyc/rom/k16/prokal)

Artikel Proyek Rel Kereta Kaltim Masih Menggantung pertama kali tampil pada Bontang Post .

Sebelumnya, Pemprov Kaltim telah menjalin kerja sama dengan PT Russian Railways untuk membangun jalur rel kereta api di Buluminung. Kerja sama itu diwujudkan dengan dibentuknya PT Kereta Api Borneo (KAB).

Hanya saja, sejak rencana kerja sama itu digaungkan pada tahun 2017 lalu, wujud dari realisasi tersebut belum tercium aromanya. Terbukti sepanjang tahun 2018, tidak ada sedikit pun tanda-tanda megaproyek itu akan dilaksanakan. Padahal sebelumnya, kegiatan groundbreaking telah dilakukan Presiden Joko Widodo.

Belum lama ini, Gubernur Kaltim Isran Noor bahkan sampai menemui secara khusus Dubes Rusia untuk Indonesia di Jakarta. Untuk meminta kepastian proyek tersebut. Karena jika dalam waktu dekat Dubes Rusia tidak memberikan kejelasan, pemerintah Kaltim siap mengevaluasi ulang rencana kerja sama itu.

“Nah, kereta api dengan Rusia itu plan-nya agak nyambung. Karena 2017 sampai 2018 ini kan idle nih, enggak ada kegiatan. Maka saya minta keputusan segera. Paling tidak harus sudah ada keputusan di Februari 2019. Kalau tidak saya putus kerja samanya, saya cari orang lain,” tutur Isran, Kamis (13/12) lalu.

Namun demikian, pasca bertemu dengan Dubes Rusia di Jakarta, Isran mengaku, dirinya dijanjikan segera mendapatkan kepastian. Salah satunya pada tanggal 21 Desember mendatang, utusan Dubes Rusia akan ke Kaltim untuk membahas kelanjutan kerja sama tersebut.

“Nanti tanggal 21 (Desember 2018, Red.) ada utusan Rusia yang datang, bagus itu, kita gertak dikit. Mereka datang sebelum Natalan. Nah nanti pertengahan Februari mereka akan datangkan tim dari Moskow,” ungkap pria yang pernah menjabat Bupati Kutai Timur ini.

Dalam kesempatan itu, Dubes Rusia juga berencana menghadirkan perwakilan beberapa perusahaan negara milik Rusia. Yang dilibatkan dalam kerja sama pembangunan  rel kereta api tersebut. “Kalau tidak (ada kejelasan nantinya, Red.), ya Februari saya putus, masih ada yang mau yang lain kok,” imbuhnya.

Diakui Isran, nilai investasi di balik megaproyek pembangunan rel kereta api terbilang tidak sedikit. Nilainya diperkirakan menelan biaya hingga Rp 70 triliun.

“Itu pembangunan sampai selesai. Pokoknya nanti kita tahunya tinggal makan aja lagi, untuk fungsinya pertama barang dulu. Barang produk tambang, rutenya ada dua, Muara Wahau sampai Lubuk Tutung kemudian dari perbatasan Kaltim dan Kalteng yang di Murung Raya sampai ke Buluminung,” jelasnya. (drh)

Artikel Isran Tunggu Keseriusan Rusia  pertama kali tampil pada Bontang Post .