Kepala Sub Bagian Umum BPH Migas, Dina Amari menuturkan, pipanisasi gas yang menggandeng PT Bakrie and Brothers akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan gas di Kaltim.

Sehingga penyaluran salah satu energi yang tidak dapat diperbaharui itu tidak akan diekspor ke daerah lain. “Kalau yang diperlukan oleh masyarakat di sini adalah gas untuk internal Kalimantan, artinya pipa itu untuk support hanya untuk Kalimantan saja. Jadi enggak perlu kami sambung ke Jawa,” katanya, Kamis (13/9) kemarin.

Rencanya, jalur pipanisasi gas akan berpusat di Kota Bontang. Kemudian disalurkan ke Samarinda, Balikpapan, hingga di Banjarmasin Kalimantan Selatan (Kalsel). Di Banjarmasin, akan dipasang pipa yang akan dihubungkan ke Palangkaraya Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Pontianak Kalimantan Barat (Kalbar).

Pada rencana awal, pemerintah pusat melalui BPH Migas ingin menghubungkan pipa tersebut dari Banjarmasin ke Pulau Jawa. Konsep tersebut bermaksud untuk mempermudah penyaluran gas di Indonesia.

Karena saat ini, PT Bakrie and Brothers sendiri telah memasang pipa gas di seksi I Kalimantan-Jawa (Kalija). Namun demikian, rencana tersebut bakal direvisi.

Pasalnya, sejak beberapa tahun terakhir, produksi gas di Kaltim kian menipis. Dia mencontohkan di Bontang, sebelumnya terdapat delapan kilang gas. Namun pada 2018, hanya tersisa tiga train.

“Bontang sekarang sudah mulai menurun produksinya. Keraguan Pak Gubernur itu wajar. Kalau di sini saja masih kurang, ngapain dibawa ke Jawa? Apalagi di sini bisa langsung dijual,” ucapnya.

Sejatinya, pipanisasi gas justru akan menguntungkan masyarakat Kaltim. Sebab, penyaluran gas di industri dan rumah tangga akan lebih mudah. Selain itu, biaya yang dikeluarkan lebih murah dibanding pengangkutan dengan menggunakan kapal. “Karena pipa akan langsung terhubung di konsumen yang membutuhkan,” kata Amari.

Sebelumnya, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menolak keras rencana pemasangan pipa gas sepanjang 340 kilometer tersebut. Wali kota perempuan pertama di Kota Taman itu beralasan, pemasangan pipa gas akan mengancam kelangsungan ekonomi di kota itu.

Terlebih pasokan bahan baku gas di sejumlah perusahaan pengolah kian merosot. Ketika pipanisasi gas disepakati, maka akan mengurangi pasokan bahan baku.

“Saat ini saja tinggal tiga train yang aktif. Padahal dulu ada delapan train. Apabila pipanisasi ini disepakati, mungkin tinggal satu train yang aktif. Bisa juga tidak ada lagi train yang akan beroperasi,” sebut Neni.

Dia mengatakan, hingga saat ini perusahaan pengolahan minyak dan gas (migas) di Bontang mendapatkan pasokan dari PT Vico dan PT Total E&P Indonesie. Kedua perusahaan tersebut menjadi pemasok terbesar untuk pengolahan gas.

“Bayangkan ketika ada pipanisasi. Kemudian gas yang dialihkan ke Kota Bontang Tinggal beberapa saja. Bontang bisa jadi kota mati,” ucapnya.

Pun demikian, Neni berpendapat dalam jangka panjang pasokan gas akan habis. Sehingga daerah pengolah seperti Bontang akan mengimpor dari luar negeri. “Sekarang saja perumahan-perumahan di Bontang sudah mulai sepi. Karena tinggal tiga train yang beroperasi. Jika pipanisasi ini terjadi, maka Bontang akan ditinggalkan,” sambung dia.

Bupati Kabupaten Paser, Yusriansyah Syarkawi mengungkapkan, berdasarkan peta pembangunan pipa gas tersebut, wilayah setempat akan dilintasi pipa gas yang dipasang PT Bakrie and Brothers.

“Nanti yang akan dilintasi pipa di sebelah barat jalan nasional. Kurang lebih ada sepuluh perusahaan perkebunan dan cagar alam yang akan dilalui pipa ini,” bebernya.

Kemudian merujuk pada data yang diterima Yusriansyah, pipa gas itu juga akan melewati taman hutan raya (Tahura). Sedangkan di sebelah timur wilayah yang digunakan untuk pemasangan pipa tersebut, terdapat cagar alam.

“Kalau dilihat dari kenyataan ini, saya sepakat untuk menolak rencana pemasangan pipa gas ini. Karena sudah pasti memerlukan lahan yang cukup panjang,” katanya. (*/um)

Artikel Pipanisasi Diutamakan untuk Kepentingan Kaltim  pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Kami DPRD mendukung Pemkot Bontang. Pipanisasi ini harus ditolak itu harga mati,”  

Suwardi– Sekretaris Komisi II DPRD

“Dari dulu ketika belum menjadi wakil wali kota saya sudah menolak proyek pipanisasi, karena itu dinilai sangat tidak fleksibel. Saya menolak keras,”

Basri Rase- Wakil Wali Kota Bontang 

BONTANG – Rencana pipanisasi gas yang dilakukan PT Bakrie and Brothers terus mendapat perlawanan dari berbagai pihak. Setelah sebelumnya mendapat penolakan dari Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, kini tentangan juga datang dari DPRD Bontang dan Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase.

Sekretaris Komisi II DPRD Bontang Suwardi menyatakan dukungannya atas gagasan pemkot yang menolak proyek Pipanisasi Gas Trans Kalimantan.

“Kami DPRD mendukung Pemkot Bontang. Pipanisasi ini harus ditolak itu harga mati,” kata Suwardi kepada Bontang Post, Jumat (14/9).

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, saat ini Bontang masih bergantung pada industri gas. Dampak terbesar jika proyek pipanisasi dilakukan, secara otomatis akan terjadi pengurangan karyawan. Alhasil perekonomian di Bontang diprediksi akan lesu. “Ini akan sangat bahaya, perputaran ekonomi pasti akan berpengaruh jika itu tetap direalisasikan,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, Komisi II DPRD akan menjadwalkan pertemuan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta SKK Migas. Tujuannya untuk menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat.

“Di perubahan nanti akan kami usulkan untuk menyampaikan hal ini di Kementerian ESDM dan SKK Migas,” ucapnya.

Sementara itu Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase akan kembali menurunkan massa seperti beberapa tahun lalu untuk unjuk rasa di Jakarta, jika rencana pipanisasi terus dilanjutkan. “Dari dulu ketika belum menjadi wakil wali kota saya sudah menolak proyek pipanisasi, karena itu dinilai sangat tidak fleksibel. Saya menolak keras,” jelas Basri saat ditemui belum lama ini.

Menurutnya, proyek pipanisasi hanya untuk kepentingan beberapa pihak saja. Tetapi, mereka tidak melihat kepentingan daerah yang terdampak oleh jalur pipanisasi itu. Dikatakan Basri, ketika dulu dirinya melakukan unjuk rasa, proyek itu dihentikan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY). “Ketika sekarang muncul lagi, kami tetap berpendirian bahwa pipanisasi gas itu tidak layak untuk dibangun, dan tidak layak untuk dilanjutkan,” ujarnya.

Terkait rencana aksi unjuk rasa, kata Basri, dirinya akan melihat terlebih dahulu hasil koordinasi Gubernur Kaltim dan para kepala daerah yang terdampak. “Karena semua menyatakan menolak. Tetapi kalau pusat belum mengakomodir apa yang diminta oleh Gubernur Kaltim, barulah saya dan kita semua lakukan penggalangan seluruh masyarakat Kaltim sampai demo di Jakarta,” tegasnya.

Sementara itu, proyek pipa gas milik PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) dikabarkan bergeser. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyetujui usulan BNBR untuk mengubah desain proyek pipa gas Kalimantan-Jawa (Kalija 2) yang semula membentang dari Kalimantan ke Jawa, menjadi pipa gas Trans Kalimantan.

Dalam desain baru, proyek pipa gas Trans Kalimantan ini akan membentang dari Bontang hingga Takisung (Kalimantan Selatan) yang berjarak 522 kilometer (km). Pipa gas ini bakal melalui tujuh kabupaten di Kalimantan, yaitu Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut.

BPH Migas menyetujui perubahan desain proyek Kalija 2 menjadi Trans Kalimantan karena faktor keekonomian. Parameter keekonomian proyek Kalija yang dicanangkan pada 2007 sudah berubah dengan kondisi saat ini.

Jika pipa gas Kalija 2 yang seharusnya membentang dari Kalimantan hingga Jawa tetap dibangun sesuai rencana awal, maka pipa gas ini akan dibangun berukuran 20 inci dengan kapasitas 1.000 mmscfd. Dengan kapasitas itu, sulit mencari pengguna pipa gas. “Jika pipa besar, siapa shipper-nya? PGN, Pertagas, PLN. Jika ketiga shipper masih ragu, kami mengatur secara detail (fine tuning), lihat pasarnya berapa, kemudian pasokan gas yang riil berapa, baru kita desain pipa. Saat ini arahnya desain ulang pipa memakai angka riil,” ungkap Jugi Prajogio, Anggota BPH Migas, Kamis (13/9).

Selain calon pengguna pipa Kalija 2, masalah pasokan gas menjadi hambatan proyek itu. Selama ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selalu menolak gas dari Bontang dikirim ke Pulau Jawa.

Dengan proyek Trans Kalimantan, pasokan gas dari Kalimantan Timur diharapkan bisa dimanfaatkan di bumi Kalimantan. “Sekarang kami hitung ulang berapa potensi di Kaltim-Kalsel karena infrastruktur ini tidak bisa dikesampingkan. Kalau ada pengguna, ada suplai, kenapa tidak?” tukas Jugi.(ak/mga/rw)

Artikel Bontang Tolak Pipanisasi Gas pertama kali tampil pada Bontang Post .

Anggota Tim Penyusun RPJMD, Zaenal Haq menyatakan, pihaknya akan membahas masalah tersebut dalam lanjutan penyusunan RPJMD Kaltim. Dia menekankan, dirinya tidak ingin mengambil kesimpulan menolak atau menerima proyek tersebut sebelum mendapatkan keterangan detail dari pihak-pihak terkait.

“Harus dikaji dulu. Apa dan bagaimana manfaatnya untuk Kaltim. Kami pelajari secara detail dulu. Karena ini soal investasi untuk daerah,” kata Zaenal, Selasa (11/9) kemarin.

Kajian menyeluruh tersebut, lanjut dia, bisa saja akan melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim. Pun demikian, jika diperlukan penjelasan dari manajemen PT  Bakrie and Brothers, Tim Penyusun RPJMD akan memanggilnya.

“Jadi tidak langsung menerima atau menolak begitu saja. Harus diperjelas duduk masalah bagaimana investasi ini. Karena ini menyangkut Kaltim di masa depan,” ucapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menolak keras rencana pemasangan pipa gas sepanjang 340 kilometer tersebut. Wali kota perempuan pertama di Kota Taman itu beralasan, pemasangan pipa gas akan mengancam kelangsungan ekonomi di kota itu.

Terlebih pasokan bahan baku gas di sejumlah perusahaan pengolah kian merosot. Ketika pipanisasi gas disepakati, maka akan mengurangi pasokan bahan baku.

“Saat ini saja tinggal tiga train yang aktif. Padahal dulu ada delapan train. Apabila pipanisasi ini disepakati, mungkin tinggal satu train yang aktif. Bisa juga tidak ada lagi train yang akan beroperasi,” sebut Neni.

Dia menyebut, hingga saat ini perusahaan pengolahan minyak dan gas (migas) di Bontang mendapatkan pasokan dari PT Vico dan PT Total E&P Indonesie. Kedua perusahaan tersebut menjadi pemasok terbesar untuk pengolahan gas.

“Bayangkan ketika ada pipanisasi. Kemudian gas yang dialihkan ke Bontang Tinggal beberapa saja. Bontang bisa jadi kota mati,” ucapnya.

Pun demikian, dia berpendapat, dalam jangka panjang pasokan gas akan habis. Sehingga daerah pengolah seperti Bontang akan mengimpor dari luar negeri. “Sekarang saja perumahan-perumahan di Bontang sudah mulai sepi. Karena tinggal tiga train yang beroperasi. Jika pipanisasi ini terjadi, maka Bontang akan ditinggalkan,” katanya.

Bupati Kabupaten Paser, Yusriansyah Syarkawi mengungkapkan, berdasarkan peta pembangunan pipa gas tersebut, wilayah setempat akan dilintasi pipa gas yang dipasang PT Bakrie & Brothers.

“Nanti yang akan dilintasi pipa di sebelah barat jalan nasional. Kurang lebih ada sepuluh perusahaan perkebunan dan cagar alam yang akan dilalui pipa ini,” bebernya.

Kemudian merujuk pada data yang diterima Yusriansyah, pipa gas itu juga akan melewati taman hutan raya (Tahura). Sedangkan di sebelah timur wilayah yang digunakan untuk pemasangan pipa tersebut, terdapat cagar alam.

“Kalau dilihat dari kenyataan ini, saya sepakat untuk menolak rencana pemasangan pipa gas ini. Karena sudah pasti memerlukan lahan yang cukup panjang,” katanya.

Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak menyebut, Benua Etam masih membutuhkan stok migas untuk memenuhi kebutuhan lokal. Ketika ada pipanisasi gas lintas provinsi, maka gas tersebut akan diekspor ke luar daerah.

“Karena itu, saya dan kepala daerah menolak rencana ini. Kaltim masih membutuhkan gas untuk kebutuhan rumah tangga, perusahaan, dan PLTG (Perusahaan Listrik Tenaga Gas, Red.),” tegasnya.

Karenanya beragam alasan yang disampaikan kepala daerah di FGD tersebut, disebut Awang Faroek sebagai dasar untuk disampaikan pada pemerintah pusat. “Inilah alasan kita menolanya. Jadi tidak sembarang tolak saja,” terangnya. (*/um)

Artikel Soal Proyek Pipanisasi, Isran Tak Mau Buru-Buru Tolak Investasi  pertama kali tampil pada Bontang Post .