Menurut mantan Bupati Kutai Timur (Kutim) itu, hal itu tentu saja beralasan. Pasalnya, belakangan merebak penggunaan isu agama untuk membangun kebencian pada kelompok tertentu.

“Saya sudah dapat banyak informasi mengenai itu. Paham radikal itu tidak boleh dibiarkan berkembang. Di masyarakat kita yang majemuk ini, semua pihak harus saling menjaga toleransi dan keberagaman,” kata Awang Faroek.

Namun demikian, Awang Faroek tidak menyebutkan kelompok yang menggunakan isu agama tersebut. Dia hanya memberikan penegasan, bahwa isu sensitif tidak boleh digunakan dalam kampanye di Pemilu 2019.

“Kalau mau kampanye, silakan saja. Itu hak setiap calon dan pendukungnya. Tetapi jangan ada yang menggunakan isu-isu yang sensitif. Karena itu akan membahayakan bagi keutuhan berbangsa dan bernegara,” ucapnya.

Awang Faroek meminta aparat kepolisian daerah dan TNI untuk menjaga stabilitas dan keamanan di tingkat lokal dan nasional selama tahapan pemilu berlangsung.

“Yang paling rawan itu pada saat kampanye, pemilihan, dan penghitungan suara nanti. Itu yang harus benar-benar dijaga. Jangan sampai aparat keamanan lengah. Karena kondusifitas itu yang lebih utama,” imbuhnya.

Kata Awang Faroek, Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 harus dijadikan contoh dalam pengamanan pemilu mendatang. Sebab dalam pilgub yang memenangkan Isran Noor dan Hadi Mulyadi itu, nyaris tidak terdapat konflik di masyarakat Kaltim.

“Karena pihak keamanan, masyarakat dan pemerintah bekerja dengan baik. Ini yang harus ditiru. Kalau sudah ada potensi konflik, segera dipetakkan dan diselesaikan. Jangan tunggu berkembang dulu, baru dilerai,” sarannya.

Kepada pemerintah daerah di sepuluh kabupaten/kota, Awang Faroek meminta agar setiap kepala pemerintahan menjaga keamanan wilayahnya. Tidak hanya bupati atau wali kota, perangkat pemerintah paling bawah diminta untuk memahami setiap potensi konflik yang terjadi selama tahapan pemilu.

“Ketua RT, lurah, dan camat sangat berperan penting untuk menciptakan keamanan di daerah ini. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, kemudian diperkirakan menimbulkan konflik, segera laporkan pada aparat keamanan,” imbuhnya.

Dia menargetkan, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang dilaksanakan secara serentak pada 2019, berjalan secara aman dan damai. Sehingga diperlukan kerja sama semua pihak untuk kesuksesan hajatan politik lima tahunan tersebut.

“Tidak ada satu pun yang tidak berperan penting dalam tahapan pemilu ini. Termasuk media. Ini yang paling penting. Buat pemberitaan yang dapat memberikan pendidikan politik bagi masyarakat,” tegasnya. (*/um)

Artikel Waspadai Radikalisme di Pemilu  pertama kali tampil pada Bontang Post .

Dari 100 masjid pemerintahan ini terdiri dari 35 masjid di Kementerian, 28 masjid di Lembaga Negara dan 37 masjid di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Dari 100 masjid yg kami survei, sebanyak 41 masjid terindikasi radikal yaitu gerakan secara mendasar tanpa memperdulikan kelompok yang berbeda,” kata Ketua Dewan Pengawas P3M Agus Muhammad di Kantor PBNU Jakarta Pusat, Minggu (8/7).

Temuan ini berdasarkan survei yang dilakukan setiap hari Jumat dari tanggal 29 September hingga 21 Oktober 2017. Data yang diperoleh melalui bahan khotbah Salat Jumat yang diambil melalui rekaman audio maupun video.

Dari 41 masjid yang terindikasi radikal dibagi menjadi tiga kategori yaitu tinggi, rendah dan sedang. Kategori tinggi merupakan level tertinggi di mana level seorang khatib memprovokasi umat agar melakukan tindakan intoleran.

Kategori sedang, artinya seorang khatib menyetujui intoleransi, namun tidak sampai memprovokasi. Sedangkan kategori rendah seorang khatib tidak menyetujui intoleran tetapi memaklumi jika terjadi tindakan intoleran.

“Dari 41 masjid itu yg terendah levelnya hanya ada 7 masjid, kemudian tingkat menengah ada 17 masjid, dan yang terakhir 17 masjid terindikasi radikal tinggi,” kata Agus.

Agus memaparkan masjid di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN) jadi terbanyak terindikasi terpapar paham radikal. Ada 21 masjid terindikasi radikal dengan rincian 7 masjid dengan level berat, 13 masjid level sedang, dan hanya 1 masjid level rendah.

Untuk masjid di lingkungan kementerian sebanyak 12, dengan rincian enam masjid level tinggi, tiga masjid level sedang dan lima masjid level rendah.

Sedangkan untuk masjid di lingkungan lembaga pemerintahan ada delapan dengan rincian enam masjid level tinggi, satu masjid level sedang dan satu masjid level rendah.

“Ini sifatnya baru indikatif bukan konklusif, hanya khotbah jumat saja. Kami hanya mendengar saja, tidak wawancara mendalam terhadap khatib, dan terjun ke lapangan lebih mendalam. Kami hanya mendengar rekaman saja,” kata Agus.

Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Bidang Takmir Masjid dan Lembaga Dakwah NU, Abdul Manan menyesalkan banyaknya masjid yang terindikasi radikal di lingkungan pemerintah. Abdul Manan mengatakan seharusnya masjid bukan tempat untuk menyampaikan pesan provokasi.

Abdul menyarankan bagi pemerintah dan Kementerian Agama untuk bisa melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap masjid.

“Karena ini masjid pemerintah maka perlu pesan-pesan masjid yang sejuk, ramah, toleran dan moderat. Kami meminta kepada pemerintah untuk masjid yang merupakan simbol dari negara itu bisa dicegah dari paham radikal ,” kata Abdul Manan. (sur/sur/cnn)

Artikel 41 Masjid Lembaga Pemerintah Diduga Tarpapar Paham Radikal pertama kali tampil pada Bontang Post .

Koodinator GAM Kaltim, Sofyan Al Jufri menyebut, paham dan gerakan radikal tersebut telah menjadi ancaman nasional karena telah merambah hingga ke pelosok daerah. Sehingga dirinya bersama puluhan aktivis muda lainnya berkeyakinan, perlu adanya sikap dan gerakan kaum muda untuk menolak dan melawan penyebaran paham yang mengancam kemajemukan dan persatuan bangsa tersebut.

“Masyarakat Kaltim pernah dihebohkan dengan gerakan teroris di sebuah gereja beberapa tahun lalu. Sebagai pemuda, kami perlu terus mengingatkan aparat agar tidak kenal lelah untuk melawan gerakan ini,” ucapnya dalam konferensi pers di Café Metro Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Senin (16/6) kemarin.

Teror fisik yang dimaksud yakni pengeboman di Gereja Oikumene Samarinda yang telah mengorbankan anak tidak berdosa pada 2016 lalu. Atas dasar itu pula, Jufri berkeyakinan, gerakan tersebut perlu terus dilawan dengan suara kaum muda.

“Ini sebagai tonggak awal bagi kami untuk melawan paham itu. Juga sebagai titik awal bagi kami untuk menyatakan sikap sebelum rembuk nasional yang dilaksanakan 50 ribu aktivis ‘98 di Jakarta pada 7 Juli mendatang,” ungkapnya.

Dalam rembuk nasional tersebut, GAM Kaltim akan mengirim 100 orang aktivis. Harapannya, perwakilan aktivis muda tersebut dapat memberikan pandangan, masukan, dan kritik terhadap penanggulangan gerakan radikalisme, terorisme, dan intoleransi.

“Kami harap mereka yang mewakili GAM ini dapat membawa konsep baru untuk menanggulangi dan melawan gerakan kelompok yang berpaham radikalisme, terorisme, dan intoleransi di Kaltim,” harap Sofyan.

Dia menyarankan, kepolisian dan TNI perlu mendapat dukungan dari kaum muda. Antara lain dukungan moral dan memberikan pandangan kritis bagi anak-anak muda untuk melawan paham radikal, terorisme, dan intoleransi.

“Hanya dengan begitu kita bisa melawan paham ini. Apalagi sekarang sel teroris, intoleransi, dan radikalisme masih terus menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia,” sebut dia.

Jufri menyatakan, alasan lain yang mendasari GAM menolak paham tersebut yakni upaya penggantian dasar negara yang masih terus digaungkan sejumlah kelompok yang tidak sejalan dengan ideologi negara.

“Mereka berupaya mengganti pancasila dengan ideologi atas nama agama tertentu. Padahal itu untuk memuluskan kepentingan sesaat. Mereka tidak melihat kepentingan bersama untuk persatuan dan kesatuan,” tandasnya. (*/um)

Artikel GAM Nyatakan Lawan Radikalisme pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Radikalisme itu tidak hanya ada dalam Islam saja. Semua agama berpotensi memiliki kelompok radikal yang menyalahgunakan agama untuk kekerasan. Jadi salah besar jika radikalisme hanya dialamatkan pada umat Islam,” ujar Kepala Kemenag Samarinda, Masdar Amin, Sabtu (27/1) lalu.

Masdar mengungkapkan, tahun ini Kemenag sudah melakukan berbagai pertemuan dengan tokoh lintas agama. Tujuannya, mencari solusi untuk meluruskan pemahaman umat agama. Sehingga semua kelompok mendukung penyebaran paham toleransi, menghargai keberagaman, dan meningkatkan persaudaraan antara umat beragama.

“Kami melakukan seminar dan dialog soal radikalisme. Kami datang ke pondok pesantren. Kami lakukan sosialisasi betapa pentingnya menjaga keberagaman dan toleransi antar umat beragama,” jelasnya.

Ia menyebut, berbagai majelis keagamaan juga dikunjungi untuk merangkul pimpinan pengajian. Tujuannya, supaya mereka terlibat menyebarkan paham keagamaan yang toleran dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Umumnya sih kami mengundang pimpinan lembaga agama. Setelah itu, mereka yang akan meneruskan pada guru-guru, baik di lembaga pengajian, pendidikan, maupun lembaga-lembaga non-formal,” sebutnya.

Disinggung soal identifikasi potensi radikalisme, Masdar mengaku belum ada program mengenai hal itu. Namun ia tidak mengabaikan adanya potensi penyebaran paham radikal di masyarakat Kota Tepian. Pasalnya, dua tahun lalu di salah satu gereja di Samarinda pernah terjadi pemboman yang tersangkanya mengatasnamakan Islam.

“Yang pasti kami bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh kecamatan di Samarinda. Tujuannya supaya mereka melaporkan langsung pada kami, jika ada penyebaran paham radikal, menyimpang, dan cenderung menyesatkan masyarakat, sehingga mudah kami menanggulanginya,” katanya.

Menurut dia, tak mudah mengidentifikasi seseorang atau kelompok tertentu memiliki paham radikal. Butuh kehati-hatian dan kejelian. Jika tidak, dapat menimbulkan fitnah dan keresahan di masyarakat.

“Apalagi sampai menangkap orang karena diduga berpaham radikal. Itu bisa salah sasaran, bahkan penangkap yang akan dituntut melanggar hukum. Polisi saja tak mudah menangkap seseorang, butuh penyelidikan dan pendalaman yang memakan waktu berhari-hari,” ucapnya. (*/um/drh)

Artikel Waspadai Paham Radikalisme pertama kali tampil pada Bontang Post .

Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang mengatakan, beberapa aksi teror yang terjadi di beberapa daerah menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk terus aktif melakukan antisipasi. Sebagai bagian dari kepanjangan tangan pemerintah, RT menjadi garda depan untuk menangkal aksi-aksi tersebut.

“Caranya dengan aktif mendata warganya. Jangan sampai didapati, atau ditemukan ada warga gelap (pendatang tanpa status jelas). Apalagi sampai melakukan hal-hal negatif,” tegas Kasmidi.

Selain itu, lanjut dia, koordinasi aktif antara ketua RT dengan desa dan babinsa di wilayahnya masing-masing juga perlu ditingkatkan. Sehingga, hal-hal yang dapat mengancam dan merusak kondusifitas di wilayah Kutim dapat dicegah sedini mungkin.

“Jika ada yang meresahkan di wilayahnya, ketua RT bisa langsung berkoordinasi dengan desa. Jangan menunggu ada kejadian baru laporan,” katanya.

Sementara pemerintah, lanjut Kasmidi, juga telah memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kesejahteraan bagi Ketua RT. Salah satunya dengan mengusulkan penambahan penghasilan bagi ketua RT. Sehingga diharapkan dapat lebih memaksimalkan tugasnya di masyarakat.

“Yah, tetap jadi perhatian kita. Kita sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” ujar Kasmidi. (aj)

Artikel Antisipasi Aksi Teror dan Radikalisme, Ketua RT Harus Proaktif  pertama kali tampil pada Bontang Post .