Sorotan publik tersebut mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun tangan dengan mengirim tim untuk memeriksa belanja yang berkaitan dengan fasilitas ruang kerja dan tempat tinggal kepala daerah.

“Karena sudah ramai di media massa, tentu menjadi perhatian nasional. Tim dari Kemendagri sudah turun,” ujar Inspektur Inspektorat Wilayah Kaltim, M. Irfan Pranata, saat ditemui di Kompleks DPRD Kaltim, Senin (13/4/2026).

Namun, Irfan mengaku belum mengetahui secara rinci fokus pemeriksaan yang dilakukan. Ia hanya memastikan bahwa penelusuran tersebut berkaitan dengan perencanaan belanja daerah dalam proyek renovasi tersebut.

Di sisi lain, pengawasan terhadap anggaran juga dilakukan melalui jalur lain. APBD Kaltim tahun 2025 saat ini tengah dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim.

Hasil audit tersebut diperkirakan akan diumumkan pada akhir April. Pemeriksaan difokuskan pada kesesuaian administrasi dan aspek hukum dalam penggunaan anggaran.

“Ditunggu saja. Jika menjadi temuan, bisa saja memengaruhi opini kewajaran yang diberikan BPK,” pungkasnya. (KP) 

Artikel Proyek Renovasi Rujab Kaltim Rp25 Miliar Sampai ke Pusat, Kemendagri Turunkan Tim Periksa Belanja pertama kali tampil pada Bontang Post .

Informasi yang beredar menyebutkan, anggaran tersebut telah dialokasikan dalam APBD 2025.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengaku belum mengetahui secara rinci terkait penggunaan anggaran tersebut.

“Saya nggak ikut, belum saya tanyakan juga,” ujarnya.

Padahal, secara kelembagaan DPRD merupakan mitra pemerintah daerah dalam proses penganggaran. Namun, pria yang akrab disapa Hamas itu menyebut dirinya belum menerima informasi lengkap terkait peruntukan dana tersebut.

Ia mengaku belum mengetahui secara detail item pekerjaan yang akan dilakukan, baik pembangunan maupun perbaikan yang direncanakan.

“Saya cek dulu. Pembangunannya apa, perbaikannya seperti apa. Nanti kita kumpulkan, kita tanya lagi,” katanya.

Di sisi lain, beredar kabar bahwa sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim juga belum menerima dokumen lengkap terkait rincian proyek tersebut.

Menanggapi hal itu, Hasanuddin Mas’ud memilih untuk tidak berspekulasi dan menegaskan akan melakukan pengecekan lebih lanjut.

“Saya cek dulu,” tutupnya singkat. (KP)

Artikel Dana Renovasi Rujab Rp25 Miliar Disorot, Ketua DPRD Kaltim: Saya Cek Dulu pertama kali tampil pada Bontang Post .

Pemprov Kalimantan Timur melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menjelaskan anggaran renovasi rumah jabatan gubernur yang menjadi sorotan publik tersebut.

Faisal mengatakan, anggaran itu tidak hanya digunakan untuk renovasi rumah jabatan gubernur, tetapi juga mencakup penataan ruang kerja di kantor gubernur serta renovasi rumah jabatan wakil gubernur.

Dari sisi sumber pembiayaan, anggaran berasal dari beberapa tahun dan skema, yakni APBD 2024, APBD 2025, APBD Perubahan 2025 (ABT), serta pergeseran anggaran.

Dengan demikian, total Rp25 miliar merupakan akumulasi dari berbagai tahap, bukan dialokasikan sekaligus dalam satu waktu. “Ini sudah disiapkan sebelum gubernur dan wakil gubernur yang baru menjabat, sekaligus penyesuaian kondisi bangunan yang sekian tahun tidak ditempati,” jelas Faisal, Kamis (9/4/2026).

Penggunaan anggaran juga terbagi dalam beberapa jenis kegiatan, mulai dari jasa perencanaan, konsultan, dan pengawasan, rehabilitasi bangunan, pemeliharaan rutin, hingga pengadaan peralatan untuk mengganti fasilitas lama atau menyesuaikan kebutuhan baru.

Berdasarkan data Inaproc Kaltim, total anggaran tersebut terbagi sedikitnya dalam 57 item belanja. Untuk rumah jabatan gubernur, terdapat sekitar 35 item kegiatan senilai kurang lebih Rp12 miliar, meliputi rehabilitasi bangunan, pemeliharaan, pengadaan meubelair, peralatan dapur, hingga alat pemadam kebakaran.

Sementara itu, sisa anggaran dialokasikan untuk rumah jabatan wakil gubernur sebanyak 17 item senilai Rp4,9 miliar serta penataan ruang kerja di kantor gubernur sebanyak 5 item dengan nilai Rp8,2 miliar.

Faisal berharap masyarakat memahami bahwa angka Rp25 miliar merupakan gabungan dari berbagai kebutuhan dan tahapan penganggaran, sehingga tidak seluruhnya digunakan hanya untuk renovasi rumah dinas gubernur.

Di saat yang sama, tekanan fiskal daerah berdampak signifikan pada program sosial dasar. Program rehabilitasi RTLH yang menjadi salah satu intervensi penting di sektor permukiman harus dipangkas tajam pada 2026.

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPR-Pera Kaltim, Hariadi, menjelaskan penyesuaian ini tidak lepas dari berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat.

“Tahun ini tidak ada alokasi untuk kawasan kumuh. Untuk RTLH juga hanya ada 11 unit, padahal target awalnya 500 unit,” kata Hariadi, Rabu (8/4/2026).

Padahal, kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni di Kaltim masih tinggi, terutama di kawasan kumuh yang sebelumnya menjadi fokus penanganan. Tahun lalu, program ini mampu menjangkau lebih dari seribu unit rumah.

Namun tahun ini, seluruh penanganan kawasan kumuh ditiadakan. Program RTLH hanya menyisakan 11 unit yang kini masuk tahap persiapan pelaksanaan.

Hariadi menegaskan, program RTLH bersifat rehabilitatif, bukan pembangunan rumah baru. Setiap unit mendapat plafon anggaran maksimal Rp35 juta yang difokuskan pada perbaikan komponen utama bangunan.

“Pagunya Rp35 juta. Itu untuk atap, lantai, dinding, dan sanitasi. Nanti disesuaikan dengan kondisi rumah,” jelasnya.

Kontras alokasi ini menjadi catatan penting dalam pengelolaan anggaran daerah. Di tengah keterbatasan fiskal, penentuan prioritas belanja publik kembali diuji, terutama antara kebutuhan fasilitas pemerintahan dan intervensi langsung bagi masyarakat. (KP)

Artikel Kontras Anggaran Kaltim: Rujab Rp25 Miliar, Bedah Rumah Warga Miskin di Kaltim Justru Dipangkas pertama kali tampil pada Bontang Post .