Program pencairan tunjangan ini mencakup guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memiliki sertifikat pendidik serta memenuhi syarat administratif yang ditetapkan.

Dana ini juga mencakup pembayaran TPG pokok untuk tahun 2025 serta bonus tahunan yang biasa diberikan dalam bentuk THR dan gaji ke-13.

Menurut data yang dihimpun, pencairan tunjangan dilakukan secara bertahap di tiap daerah sesuai kesiapan administrasi dan kemampuan anggaran pemerintah daerah.

Sebagian wilayah di Indonesia bagian timur bahkan sudah lebih dulu menyalurkan pembayaran THR TPG 100 persen dan gaji ke-13 kepada para guru, sementara daerah lainnya masih dalam proses verifikasi data dan pencairan.

Dasar hukum pencairan ini mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 372 Tahun 2025, yang diteken pada 22 Desember 2025, serta aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025.

Kedua ketentuan ini memberikan landasan bagi pemerintah pusat untuk menyalurkan dana melalui Dana Alokasi Umum (DAU)kepada pemerintah daerah.

Besaran anggaran yang dialokasikan berbeda antar daerah, tergantung jumlah guru profesional yang terdaftar di masing-masing wilayah. Dengan pencairan tunjangan yang telah dimulai ini, para guru ASN diharapkan dapat menyambut Nataru 2025/2026 dengan kepastian finansial lebih baik, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan jelang libur panjang.

Selain itu, pemerintah daerah diwajibkan untuk melaporkan realisasi pembayaran THR TPG 100 persen dan gaji ke-13 kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 30 Juni 2026, sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pencairan THR dan tunjangan profesi kali ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan tenaga pendidik, yang menjadi ujung tombak dalam mencetak generasi penerus bangsa.

Dengan hak tunjangan yang telah dicairkan penuh, diharapkan para guru dapat lebih tenang secara ekonomi dalam menyambut perayaan Natal dan pergantian tahun. (KP)

Artikel THR dan TPG Guru Cair 100 Persen di 333 Daerah, Pemerintah Pastikan Hak Pendidik Terpenuhi pertama kali tampil pada Bontang Post .

Peluncuran kebijakan ini dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya efisiensi birokrasi dalam pelayanan publik, termasuk penyaluran tunjangan bagi tenaga pendidik.

“Saya menyambut baik mekanisme baru yang lebih cepat dan efisien. Tunjangan langsung ke rekening guru adalah langkah maju,” tegas Prabowo.

Menurutnya, skema lama yang membuat dana parkir terlebih dahulu di pemda justru memperlambat pencairan dan tidak efisien. Ia meminta para menteri dan birokrat segera menyesuaikan diri dengan sistem yang lebih modern dan pro-rakyat.

Akhiri Keterlambatan, Jawab Aspirasi Guru

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa selama 15 tahun terakhir, dana tunjangan guru selalu ditransfer dari Kementerian Keuangan ke pemda terlebih dahulu. Alur panjang ini kerap menyebabkan keterlambatan pencairan hingga lebih dari tiga bulan di beberapa daerah.

“Kebijakan baru ini menjadi jawaban atas keresahan para guru. Pemerintah mendengar aspirasi dan bertindak cepat,” ujarnya.

Skema penyaluran langsung dinilai sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi dan bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Saat ini, proses verifikasi dan validasi rekening guru sedang dilakukan.

1,8 Juta Guru Akan Terima Tunjangan Langsung

Tercatat sebanyak 1.476.964 guru ASN dan 392.802 guru non-ASN akan menerima tunjangan langsung ke rekening masing-masing. Dari jumlah tersebut, sekitar 250 ribu guru sudah selesai diverifikasi, sebagian besar dari Kabupaten Purbalingga, Temanggung, dan Kudus.

Untuk tahap awal, pencairan dilakukan secara rapel pada Maret 2025, mencakup tunjangan bulan Januari hingga Maret. Besaran tunjangan tidak berubah untuk ASN, namun guru non-ASN akan menerima kenaikan menjadi Rp 2 juta per bulan, dari sebelumnya Rp 1,5 juta.

“Ini hadiah bagi para guru menjelang Idulfitri, agar mereka bisa menyambut lebaran dengan lebih tenang dan bahagia,” ujar Abdul Mu’ti. (*)

Artikel Angin Segar untuk Guru ASN, Tunjangan Kini Langsung Masuk Rekening, Tak Lagi Lewat Pemerintah Daerah pertama kali tampil pada Bontang Post .