Tahun Depan Jalan Penghubung Berbas Pantai-Tanjung Laut Indah Masuk Studi Larap

bontangpost.id – Progres rencana pembangunan jalan penghubung Berbas Pantai-Tanjung Laut Indah terus dikebut. Tahun ini masuk proses penyelesaian detail engineering design (DED) dan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal).

“Kalau DED sudah selesai, tinggal seminar akhir. Sementara amdal belum melakukan seminar pertengahan dan akhir,” terang Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Anwar Nurdin.

Tahun depan dipastikan masuk kajian studi land acquisition and resettlement action plan (LARAP). Kajian ini diperlukan untuk mengetahui lahan mana yang bersinggungan dengan rencana proyek ini. Setelah kajian itu rampung, baru bisa mengarah ke pekerjaan fisik. Itu pun menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

“Jadi, kalau pekerjaan fisik belum bisa dipastikan kapan dimulai. Semuanya menunggu seluruh kajian teknis rampung,” ucapnya.

Sebelumnya, Dinas PUPRK telah menyelesaikan feasibility study. Dari hasil kajian FS, ada lima trase yang ditawarkan yang memungkinkan untuk dijadikan titik awal dan akhir jalan tersebut. “Pasti nanti masuk DED setelah ditentukan trase menghitung biaya dan dampaknya,” tutur dia.

Dijelaskan dia, kalau dari Berbas Pantai rencana di ujung Jalan Pangandaran. Lalu melewati pinggir laut Pantai Harapan. Kemudian menyeberang ke SMK 2. Setelah itu tembus ke Pelabuhan Tanjung Laut Indah. Konsep jalan ini berbeda dengan jalan lingkar. Jika jalan lingkar, berada di titik luar kawasan pesisir.

Namun, secara konsep konstruksi pun tidak ada perbedaan. Sejatinya bisa memakai titik akhir di dekat rencana jalan lingkar segmen 3 Tanjung Laut Indah-Bontang Kuala. Berdasarkan FS itu memungkinkan. “Tetapi biayanya lebih membengkak. Dampaknya pelayaran itu besar, makanya opsi itu tidak pilih,” terangnya.

Kendati dari Ditjen Perhubungan Laut memperbolehkan. Mengingat jika pengembangan pelabuhan, harus berada di lokasi lebih ujung lagi. Sebab, manuvernya kapal susah saat ini. Dinas PUPRK sudah melakukan koordinasi. Terlebih ada beberapa perusahaan yang berada di sekitar pelabuhan.

Dinas PUPRK belum bisa memperkirakan panjang dan lebar jalan. Nantinya bisa dipastikan setelah tahapan DED rampung.

Khusus penyusunan amdal dikucurkan anggaran Rp1,3 miliar. Kajian ini pengadaannya dilakukan secara swakelola. Menggandeng salah satu perguruan tinggi. Ia menjelaskan biaya pengambilan sampel tanah ditaksir mahal. “Karena mengambil sampel tanah di laut,” sebutnya. (ak)