Turap Rusunawa Telan Rp 1,2 M 

BONTANG – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Bontang menganggarkan penurapan bagian belakang rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Loktuan pada tahun anggaran ini. Nilainya mencapai Rp 1,2 miliar dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang.

Proyek ini telah masuk dalam tahapan evaluasi penawaran di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Sekretaris DPKPP Maksi Dwiyanto mengatakan, penurapan kali ini hanya mengakomodir 40 persen dari lahan bagian belakang bangunan. Sementara untuk sisa bagian belakang, depan, dan samping rusunawa bakal dianggarkan tahun depan.

“Ini dikarenakan pagu anggaran untuk itu hanya cukup 40 persen saja di tahun ini,” kata Maksi kepada Bontang Post, Selasa (17/7) kemarin.

Kegiatan penurapan ini sangat diperlukan untuk menghindari ancaman tanah longsor. Apalagi saat musim penghujan tiba, potensi bencana seperti itu bisa terjadi. Di samping itu, DPKPP menilai kegiatan ini bukan bermanfaat untuk calon penghuni rusunawa semata, melainkan terdapat beberapa hunian masyarakat yang berada di belakang bangunan rusunawa.

“Kami mencegah adanya musibah longsor, oleh karena itu perlu adanya penurapan,” imbuhnya.

Menurut dia, nantinya pengerjaan penurapan membutuhkan waktu enam bulan. Jika dihitung maka proyek tersebut akan selesai di bulan Desember nanti. Dikatakannya pengerjaan ini pun tidak akan menganggu proses peresmian yang diharapkan terjadi di bulan ini.

“Karena pengerjaannya terpisah,  jika launching bulan ini maka penghuni juga bisa langsung menempati sembari ada pengerjaan di belakang bangunan,” ungkapnya.

Saat ini DPKPP terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait penghunian.  Maksi menuturkan, kini pihaknya menunggu proses serah terima pemeliharaan dari kontraktor ke satuan kerja (satker) Kementerian PUPR. Setelah itu satker akan melakukan verifikasi dan hasilnya bakal diserahkan ke Kementerian PUPR. Baru setelah itu permohonan Pemkot Bontang untuk penghunian bisa dilakukan.

“Kami juga dibantu dari satker provinsi Kaltim untuk mempercepat masalah ini,” pungkasnya. (ak)