Upayakan Pengelolaan BLKI ke Daerah, Pemkot Diminta Proaktif

bontangpost.id – Anggota Komisi I DPRD Bontang, Irfan harap pemerintah mengupayakan pengelolaan BLKI diserahkan ke daerah. Ini dilakukan agar BLKI bisa maksimal dimanfaatkan guna mendukung upaya pemerintah membangun SDM unggul dan terampil di Bontang.

Dia mengatakan jika Pemkot serius ingin pengelolaan Badan Latihan Kerja Industri (BLKI) dialihkan, maka komunikasi dengan Pemerintah Provinsi harus intensif. Pemkot Bontang mesti proaktif. Pun ini dilakukan untuk meyakinkan pihak-pihak berwenang atas pengelolaan BLKI Bontang. Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan Gubernur Kaltim, Isran Noor.

“Kan kita yang minta. Jadi mesti proaktif,” bebernya kepada bontangpost.id belum lama ini.

Beberapa waktu lalu, kata Irfan, Komisi I sempat melakukan kunjungan ke Disnakertrans Kaltim. Isu soal pengalihan BLKI ke Bontang turut dibicarakan. Usulan pengalihan itu rupanya disambut baik. Namun Pemkot Bontang harus bekerja ekstra untuk meyakinkan Gubernur Kaltim, Isran Noor. Sebab dia yang memegang otoritas soal keputusan hibah BLKI.

“Koordinasinya ke Disnakertrans Kaltim dan Gubernur. Karena keputusan hibah semua tergantung gubernur (Isran Noor),” ujar Politikus PAN ini.

Untuk meyakinkan Gubernur Kaltim, sebut Irfan, yang mestinya membangun lobi ialah Wali Kota Bontang. Karena persoalan hibah ini ada di ranah eksekutif (Pimpinan daerah). Sementara pihak-pihak di bawahnya, seperti OPD terkait dan dewan memposisikan diri sebagai pendukung.

Dari sisi dewan, sebutnya, sangat mendukung upaya ini. Bila kelak pengelolaan BLKI dialihkan, dewan siap mendukung dari sisi anggaran. Baik penganggaran murni ke Disnaker atau melalui aspirasi dewan. Irfan juga mengusulkan, Pemkot Bontang buat kesepakatan swadana dengan perusahaan agar pengelolaan BLKI semakin baik.

Menurutnya bila pengelolaan BLKI diserahkan ke daerah, Bontang bisa lebih mudah membangun keterampilan SDM lokal yang sesuai kebutuhan industri. Pun ini selaras dengan peraturan daerah soal pemberdayaan 75 persen tenaga kerja lokal. Ketika menuntut tenaga kerja lokal diserap maksimal, Bontang juga mesti memastikan SDM lokal mampu, punya keterampilan. Tidak sekadar menuntut.

“Tidak mungkin kan perusahaan mempekerjakan tenaga yang tidak punya keterampilan. Jadi ya harus siap, pastikan SDM kita sanggup hadapi tantangan industri,” tandasnya. (*)