bontangpost.id – Sekitar 20.000 warga Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan lapangan terbuka usai gempa bumi bermagnitudo 5,8 di wilayah Mamuju.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan, laporan visual dari lapangan per pukul 17.30 Wita, warga mulai mendirikan tenda darurat menggunakan terpal berwana biru dan oranye di beberapa titik tak jauh dari permukiman mereka. Pendirian tenda juga terlihat di SMK Kota Tinggi.
Hal serupa juga dilakukan oleh warga Kabupaten Mamuju karena khawatir terjadi gempa susulan dan potensi ancaman tsunami. Ada tiga titik pengungsian warga yakni di Stadion Mamuju, Kantor Bupati Mamuju, dan Kantor TVRI Sulawesi Barat di Mamuju.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mencatat sebanyak empat warga Kabupaten Mamuju mengalami luka sedang setelah terkena material reruntuhan bangunan Gedung PKK, Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, ketika gempa bumi terjadi.
“Saat ini, keempat warga tersebut telah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Mamuju,” ucapnya melalui keterangan tertulis, Rabu (8/6).
Baca juga; Gempa di Mamuju, Terasa Sampai IKN dan Samarinda
Gempa bermagnitudo 5,8 mengguncang wilayah Provinsi Sulawesi Barat pada Rabu (8/6) siang, pukul 12.32 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan informasi bahwa gempa bumi itu berpusat di koordinat 2,77° LS ; 118,56° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 26 kilometer arah Barat Tapalang Barat, Mamuju, Sulawesi Barat. Gempa yang berada pada kedalaman 10 km itu tidak berpotensi tsunami.
Bagi masyarakat yang sudah terlanjur mengungsi ke dataran tinggi diharapkan segera kembali turun dan memeriksa kondisi rumah masing-masing. Apabila mendapati kondisi rumah rusak berat, maka segera laporkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten/kota setempat untuk mendapatkan dukungan bantuan tenda keluarga atau tenda darurat agar masyarakat dapat membuat tenda sementara di halaman rumah masing-masing.
Masyarakat terdampak juga punya opsi untuk mengungsi di titik-titik pengungsian terpusat yang dibuka pemerintah daerah. Hal ini akan memudahkan pendataan dan distribusi bantuan. Selain itu, warga juga diharapkan tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
“Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari lembaga dan instansi terkait yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang dapat dipertanggungjawabkan,”kata Abdul. (merdeka)
