bontangpost.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sedang disorot akhir-akhir ini. Sebab Wali Kota Bontang Basri Rase menyebut kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) seyogyanya beriringan dengan pengoptimalan capaian PAD di Bontang.
Dilansir dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup), rencana anggaran bimtek Bapenda sebesar Rp 112,5 juta dengan alokasi anggaran perjalanan dinas sekira Rp 2,78 miliar yang bersumber dari APBD.
Terinci, alokasi tersebut mencakup belanja perjalanan dinas biasa sekira 57,2 persen, belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota sekira 6,9 persen, dan belanja perjalanan dinas dalam kota sekira 35,9 persen selama satu tahun.
Melihat kondisi itu, Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Budiman menyebut, alokasi anggaran untuk perjalanan dinas sejatinya harus mempertimbangkan keseluruhan anggaran yang dimiliki.
“Kalau soal anggaran itu besar atau enggak, harus dilihat anggaran totalnya. Sementara perencanaan kegiatannya menyesuaikan,” sebutnya.
Pun ia menambahkan, jika terkait dengan besarannya, tepat sasaran atau tidak, punya nilai manfaat atau tidak, maka perlu dilihat peruntukannya.
Menurutnya, tidak ada peraturan ataupun kebijakan yang mengatur soal alokasi dan presentase anggaran yang seharusnya digunakan untuk perjalanan dinas.
“Setahu saya tidak ada,” pungkasnya.
Sementara itu, Koordinator Pokja 30 Kaltim Buyung Marajo mengatakan perjalanan dinas itu termasuk belanja birokrasi untuk keperluan koordinasi atau sosialisasi. Sehingga yang perlu dicermati sesungguhnya adalah peruntukan dan serapan anggaran tersebut.
“Jadi harus jelas. Jangan sampai ada pemborosan anggaran,” katanya.
Jika disinyalir ada penggunaan anggaran yang tidak semestinya, Wali Kota Bontang dapat melakukan evaluasi, teguran, hingga sanksi terhadap penggunaan anggaran. Pun pemeriksaan anggaran perlu dilakukan untuk menghindari anggaran perjalanan dinas tersebut jadi bancakan.
Baca juga; Di Tengah Sorotan PAD; Bapenda Bontang Anggarkan Rp 2,7 Miliar untuk Perjalanan Dinas
“Ini juga jadi catatan ke depannya untuk Bontang dengan melihat dan meninjau kembali soal anggaran-anggaran yang tidak perlu,” sambungnya.
Kalau itu sudah terjadi, kata Buyung, harus ada laporan kepada publik, apakah anggaran tersebut berperan banyak untuk peningkatan SDM.
“Kan semua ada indikatornya, kalau tidak memenuhi artinya perlu ada tindakan, evaluasi dan pembinaan oleh kepala daerah,” tandasnya. (*)
