BONTANGPOST.ID, Bontang – Rencana Pemkot Bontang melakukan pembebasan lahan permakaman muslim di Kecamatan Bontang Barat menemui kendala. Anggaran yang sudah terplot berujung tidak terpakai.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Usman mengatakan ada dua penyebab rencana tersebut gagal dieksekusi tahun lalu. Pertama menyangkut terbatasnya jumlah anggaran. “Awalnya anggaran di APBD murni itu tidak cukup. Diusulkan di perubahan lagi,” kata Usman.
Pemkot Bontang sebelumnya menganggarkan Rp5 miliar di APBD 2024. Kemudian dilakukan penambahan di APBD Perubahan menjadi Rp 6,5 miliar. Akan tetapi dilakukan pengumuman muncul klaim dari warga. “Ada dua yang mengklaim lahan tersebut. Setelah terjadi itu kami difasilitasi oleh kejaksaan dan hasilnya ditunda dulu,” ucapnya.
Selanjutnya surat yang dimiliki terkait lahan tersebut masih berstatus segel. Setelah dipelajari, surat tanah itu diterbitkan pada saat lahan berstatus hutan lindung. “Bagaimana membebaskan kalau kondisinya seperti itu,” tutur dia. T
erkait dengan upaya konsiyasi tidak dipilih karena tahapannya panjang. Apalagi status suratnya juga rawan, Dinas Perkimtan pun tidak mau ambil risiko. Tahun ini, Dinas Perkimtan tidak memasukkan anggaran untuk pembebasan lahan tersebut.
“Idealnya kalau membebaskan lahan itu sertifikat. Karena kalau salah bayar siapa yang mau ganti,” terangnya.
Sebelumnya lahan seluas 5 hektare di Jalan Soekarno-Hatta diproyeksikan untuk pemakaman muslim. Seiring dengan terbatasnya lahan untuk pemakaman di beberapa Tempat Pemakaman Umum (TPU). Akses lahan itu masuk dari jalan raya sekitar 200 meter. Lokasi tersebut pun dinilai telah memenuhi syarat, baik dari status lahan, ukuran, dan kontur tanahnya. Uji kelayakan pun dilakukan pada 2023 lalu.
Rencana peruntukkan makam muslim di Bontang Barat ini sudah diwacanakan sejak delapan tahun lalu. Sebelumnya ada tiga lahan yang menjadi opsi untuk digunakan sebagai pemakaman. Pertama di dekat Tugu Selamat Datang Bontang. Namun batal digunakan karena separuh tanahnya masuk di wilayah Kutai Timur (Kutim). Kedua dekat dengan Pemakaman Toraja. Opsi ini tidak dipilih karena pembangunan infrastruktur terlalu tinggi. Sementara pemkot justru memilih di Jalan Soekarno-Hatta. (*)
