BONTANGPOST.ID — Selama satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, PT Pupuk Indonesia (Persero) terus memperkuat perannya dalam mendukung visi Asta Cita pemerintah di bidang swasembada pangan. Berkat kebijakan strategis pemerintahan Prabowo-Gibran, berbagai terobosan dalam tata kelola pupuk berhasil diwujudkan, sehingga mampu memperkuat ketersediaan, keterjangkauan, serta efisiensi distribusi bagi petani di seluruh Indonesia.
“Atas dukungan penuh dari Bapak Presiden serta seluruh jajaran pemerintahan, tahun ini kita dapat menyaksikan berbagai langkah strategis yang menjadi tonggak baru bagi sektor pupuk nasional. Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tata kelola pupuk subsidi mengalami perubahan yang nyata,” ujar Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi.
Salah satu terobosan penting yang dilaksanakan pemerintah adalah reformasi tata kelola pupuk subsidi melalui implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025. Melalui dua regulasi ini, pemerintah memangkas 145 aturan terkait tata kelola pupuk subsidi, sehingga rantai distribusi menjadi lebih singkat dan efisien.
Kedua regulasi tersebut juga berhasil mendekatkan akses pupuk subsidi kepada petani melalui kehadiran empat titik serah: pengecer, koperasi, gabungan kelompok tani (gapoktan), dan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan). Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran yang menempatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kesejahteraan petani sebagai prioritas utama dalam kebijakan pangan nasional.
“Pupuk Indonesia mengapresiasi penuh dukungan dan kebijakan pemerintah yang telah menghadirkan regulasi distribusi pupuk yang lebih akuntabel, efisien, dan berkeadilan bagi petani. Kami berkomitmen untuk mengimplementasikan seluruh kebijakan dan regulasi tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab, sebagai bagian dari memastikan ketersediaan pupuk dan upaya nyata mendukung terwujudnya kedaulatan serta ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan,” kata Rahmad.
Dukungan kebijakan dari pemerintah dan upaya Pupuk Indonesia telah membawa dampak signifikan terhadap percepatan distribusi pupuk subsidi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, penyaluran pupuk subsidi dapat dimulai tepat pada 1 Januari 2025, memastikan petani mendapatkan pupuk saat dibutuhkan.
Kelancaran penyaluran pupuk subsidi tersebut juga terus berlanjut hingga kuartal IV 2025. Hingga 19 Oktober 2025, Pupuk Indonesia berhasil menyalurkan pupuk subsidi sebanyak 6.143.650 ton atau telah mencapai 64 persen dari total alokasi nasional sebesar 9,55 juta ton. Capaian tersebut meningkat 10 persen dibanding periode yang sama tahun 2024 dan naik 23 persen dibanding 2023.
Kelancaran penyaluran pupuk subsidi serta kebijakan sektor pangan lainnya turut mendorong produktivitas pertanian nasional. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum ke-80 PBB di New York, yang menyebut tahun 2025 sebagai tonggak sejarah baru bagi Indonesia. Produksi beras dan cadangan pangan nasional mencapai titik tertinggi dalam sejarah, menandai keberhasilan Indonesia tidak hanya mencapai swasembada pangan, tetapi juga mulai mengekspor beras ke berbagai negara.
Ke depan, Pupuk Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan terhadap pemerintah dalam mewujudkan visi swasembada pangan. Tidak hanya melalui penyaluran pupuk yang tepat sasaran, tetapi juga memastikan ketersediaan pupuk subsidi hingga ke tingkat pengecer agar petani mudah menebus pupuk, terutama saat musim tanam. Seluruh upaya ini menjadi wujud nyata komitmen Pupuk Indonesia dalam meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan.
“Pupuk Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional, baik melalui penyediaan pupuk berkualitas maupun upaya menjaga kedaulatan pangan Indonesia,” tutup Rahmad. (*)
