Penganggaran 100 Persen Mengacu Pada Perpres
BONTANG – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2017 berpotensi mengalami penurunan. Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, penurunan tersebut akibat pengalokasian anggaran 100 persen.
“Ini kan penganggaran 100 persen, itu harusnya 80 persen, selama ini perimbangan yang turun itu 80 persen. Kalau naik tidak mungkin, kalau turun masih iya,” kata Neni setelah Rapat Paripurna ke-7 masa sidang III DPRD tentang Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda Kota Bontang tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2017, Selasa (26/9) silam.
Sebelumnya, Neni sudah mengingatkan kepada Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) supaya mengalokasikan 80 persen saja. Tetapi dikarenakan regulasi Perpres kedua tim tersebut tetap berpedoman alokasi penganggaran harus 100 persen.
“Tetapi ternyata semangatnya itu semangat optimistis yang tidak pernah dalam sejarahnya APBD itu muncul 100 persen,” tambahnya.
Konsekuensinya apabila nanti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) turun dengan dana perimbangan sejumlah 80 persen. Maka APBD-P 2017 berada di angka sekitar Rp 900 miliar, hal ini disebabkan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebelumnya sebesar Rp 74 miliar dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas), dan kelebihan dari P2APBD.
“Tetapi tunggu Oktober, kalau PMK nya memang 100 persen. Tetapi kalau tidak, konsekuensinya Rp 900 miliar lebih lagi,” ujarnya.
Di samping itu, Neni mengungkapkan di pembahasan APBD –P tidak boleh ada alokasi yang dibubuhi tanda bintang. Hal tersebut juga sudah diingatkan kepada Tim Banggar dan TAPD sebelumnya.
“Makanya saya bilang di APBD Perubahan itu tidak boleh ada bintang, saya ingatkan sama Banggar di TAPD, artinya kita harus pastikan,” pungkasnya.
Sebelumnya diwartakan, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni memaparkan pengantar nota keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang tahun anggaran 2017. Dikatakannya, rancangan APBD Perubahan tahun 2017 mengalami kenaikan dari Rp 930 miliar menjadi Rp 1,125 triliun. (*/ak)
