BONTANG – Jelang tahun politik, suhu Kota Taman mulai memanas. Terendus kabar, terdapat oknum lurah yang terang-terangan mulai mengumpulkan Ketua RT guna mendukung salah satu calon legislatif (caleg).
Tidak sependapat dengan langkah oknum lurah, beberapa ketua RT tersebut lantas mengadu ke salah satu tokoh masyarakat. “Ini kenapa pak lurah mengarahkan suara kepada salah satu caleg, apa tujuannya,” kata tokoh masyarakat berinisial Z, sembari membeberkan laporan dari ketua RT, kemarin (10/4).
Mendengar aduan tersebut, Z sempat menemui oknum lurah agar tidak melakukan hal tersebut di sekitar lokasi kediamannya. Bahkan secara terang-terangan, oknum lurah ini justru meminta jadwal mengisi ceramah keagamaan.
“Saya bilang kalau mau mengisi ceramah tidak usah di sini kalau ada tujuannya seperti itu (kampanye, Red.). Kalau tujuannya murni tanpa ada embel-embel apapun tidak apa-apa,” terang Z.
Dirinya menyesalkan perilaku oknum lurah tersebut. Menurutnya sebagai aparatur sipil negara secara regulasi tidak diperkenankan untuk ikut berpolitik. “Ini masih satu kelurahan coba kalau seluruh kelurahan seperti itu, melanggar peraturan,” ucap Z.
Menurutnya, ini bukan yang pertama kalinya. Oknum lurah yang menjabat sebelumnya juga melakukan hal sama. Di mana kala itu, ia mengumpulkan ketua RT tiap malam untuk mendukung salah satu pasangan calon yang bertarung di Pilkada Bontang tahun 2015.
“Ini sudah kejadian pada lurah terdahulu. Padahal kapasitas sebagai lurah jangan sampai masuk dalam politik,” tuturnya.
Terpisah Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bontang Agus Susanto menilai, jika benar laporan tersebut, tindakan yang dilakukan oleh oknum lurah tersebut merupakan suatu pelanggaran. Ia meminta kepada masyarakat untuk melaporkan ke Panwaslu dengan bukti penunjang.
“Bisa datang ke sekretariat Panwaslu dengan membawa bukti keterlibatan lurah itu,” kata Agus.
Nantinya bila terdapat pelaporan, Panwaslu akan meneruskan dugaan pelanggaran ASN ini kepada Pembina ASN yakni Sekda Bontang. Bukan itu saja, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) juga mendapat tembusan guna melakukan pemeriksaan etik.
Oknum lurah tersebut diduga melanggar pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Menyatakan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain lurah dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. (ak)
