BONTANG – Sebanyak 600 honorer diperjuangkan untuk segera diangkat menjadi PNS oleh Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni. Saat ini, Neni berharap Presiden RI Joko Widodo bisa menyetujui pengangkatan tersebut. “Untuk non PNS kami sedang berupaya maksimal kurang lebih sekira 600 orang yang diusulkan melalui Provinsi Kaltim,” jelas Neni di Pendopo Rujab Wali Kota, Jumat (27/4) lalu.
Dikatakannya, usulan itu dilakukan untuk menindaklanjuti agar yang sudah lama mengabdi bisa terangkat menjadi PNS. Neni mengharapkan dengan masa jabatan Presiden yang tinggal setahun lagi, bisa memberikan keputusan yang berpihak pada non PNS. “Sekarang sedang kami perjuangkan,” ujarnya.
Sebenarnya, Neni mengatakan Pemkot Bontang memiliki kelebihan jumlah tenaga honorer, yang kini mencapai 800 orang. Sehingga, atas kesepakatan bersama pihaknya melakukan kebijakan. Namun demikian, jika melakukan kebijakan pemberhentian, justru ke depan akan menambah masalah di Bontang. Karena tentunya ada 800 pengangguran baru.
Oleh sebab itu, kesepakatan dan kebijakan yang diambil ialah menurunkan gaji para non PNS. “Kecuali keinginannya sendiri untuk mengundurkan diri, karena kami Pemkot Bontang tidak bisa memberikan penghargaan atau kesejahteraan kepada PNS dan non PNS, mohon maaf,” ungkapnya.
Namun demikian, dengan kondisi APBD Bontang yang masih jauh dari sebelumnya, Neni mengatakan pihaknya bisa melakukan harmonisasi program-program di pemerintah pusat. Sehingga lanjut dia, pihaknya bisa menggunakan dana-dana tersebut untuk kesejahteraan pegawai. Harmonisasi program pemerintah pusat seperti rumah murah. “Rusunawa dibangun pemerintah pusat (dengan APBN, Red.), tidak menggunakan dana APBD Bontang,” bebernya.
Karena menurut Neni, jika pihaknya menggunakan dana APBD untuk pembangunan, maka anggaran akan berkurang. Sementara harus ada dana yang diberikan kepada masyarakat untuk program lainnya. Tak hanya itu, ketika Pemkot Bontang bisa melakukan harmonisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka program lain pun bisa terlaksana. “Seperti asuransi nelayan dan lainnya karena di daerah lain tidak ada. Jadi harmonisasi itu yang penting juga jaringan networking yang bagus dengan pemerintah pusat, sehingga kami bisa leluasa menggunakan dana APBD yang sedikit ini,” tukasnya. (mga)
