Hari Ini Pertemuan dengan Perusahaan

WAKIL Wali Kota Bontang, Basri Rase menyambut baik para peserta aksi damai penolakan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk di Kota Bontang. Oleh karena itu, hari ini pihak Pemkot Bontang dan Forkopimda Bontang berencana duduk bersama dengan perusahaan untuk mencari solusi terbaik.

“Besok (hari ini, Red.) kami mau lihat, perusahaan Graha Power Kaltim (GPK) ini transparan sama kami atau tidak,” jelas Basri usai rapat bersama Forkopimda Bontang, Rabu (18/7) kemarin.

Karena disebutkan Basri, ada beberapa permintaan Pemkot dan Forkopimda Bontang kepada PT GPK. Mulai dari terbuka dengan data TKA yang bekerja di sana, serta berapa jumlah tenaga kerja organik atau non organik yang benar-benar diambil oleh perusahaan. “Nanti setelah pertemuan dengan perusahaan, kami Pemkot Bontang dan Forkopimda akan melakukan koordinasi lagi untuk mengambil langkah selanjutnya,” ujarnya.

Mengingat pembangunan PLTU merupakan salah satu proyek strategis nasional, maka Basri mengatakan harus terus didukung agar cepat terselesaikan. Namun demikian, tetap harus dapat mengakomodir tenaga lokal. “Dari data yang kami punya, jumlah TKA di Teluk Kadere berdasarkan data dari imigrasi sebanyak 73 orang. Namun yang lengkap dokumen perizinannya baru 31 orang, sisanya masih diurus di Kementerian Tenaga Kerja,” ungkapnya.

Meski demikian, Basri menyatakan jumlah tersebut belum tentu sama di lapangan. Apalagi, jumlah itu merupakan tenaga skill semua. “Besok (hari ini, Red.) kami lihat perusahaan transparan atau tidak terkait Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Jika memang tidak transparan maka akan kami lakukan sidak,” tegas Basri.

Dikatakan Basri, saat ini sudah banyak peraturan yang mengatur terkait TKA. Apalagi, setelah munculnya Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing juga Permenaker. Perlu dipahami, Indonesia akan memasuki pasar bebas Asean atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), termasuk MoU dengan 16 negara terkait bebas visa. Di mana tenaga asing bisa bekerja tanpa menggunakan visa juga sebaliknya. “Masalahnya kita belum siap bersaing, makanya kami mendorong kualitas SDM agar bisa siap pakai di berbagai bidang menghadapi pasar bebas Asean,” pungkasnya. (mga)