SAMARINDA – Isu rotasi alat kelengkapan dewan (AKD) dari fraksi Golkar di DPRD Samarinda mencuat. Itu setelah beredarnya cuplikan surat rekomendasi DPD Golkar Kaltim di dunia maya. Surat yang belum ada nomornya itu berisi rekomendasi pergantian posisi ketua DPRD Samarinda dari Alphad Syarif kepada Jafar Abdul Gaffar, ketua DPD Golkar Samarinda yang merupakan anggota di Komisi II.
Tentang hal tersebut, Sekretaris DPD Golkar Kaltim Abdul Kadir yang dikonfirmasi Kaltim Post membenarkan. “Baru sekadar rekomendasi. Semua bergantung pusat (DPP Golkar),” ucap dia.
Lanjut Kadir, reposisi AKD partai berlogo beringin juga terjadi di daerah lain. “Ini kan untuk penyegaran anggota kami,” tegasnya. Langkah tersebut pun mereka ambil lantaran menyesuaikan arahan dari DPP Golkar yang meminta pengurus daerah mengevaluasi kinerja seluruh kader di legislatif.
Kemudian, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Golkar yang telah direvisi setelah islah, tertulis bahwa evaluasi akan dilakukan di tengah masa jabatan. “Maret 2017 nanti, kader yang duduk di DPRD, provinsi atau kabupaten/kota sudah setengah periode jabatan. Jadi kami (DPD Golkar Kaltim) meminta setiap daerah mengirimkan hasil evaluasi. Nanti akan diteruskan ke pusat,” jelasnya.
Dari hasil evaluasi di daerah itulah, kata Kadir, DPP Golkar akan menentukan sikap. “Bukan PAW, hanya rotasi. Biar bisa berkembang juga. Enggak mandek di situ-situ saja kerjanya,” sambungnya.
Sementara itu, Sahib Hery Utomo, sekretaris DPRD Samarinda mengaku belum mengetahui wacana rotasi ketua di Basuki Rahmat–sebutan DPRD Samarinda. Kendati demikian, Momo–aspaannya– mengatakan, rotasi AKD sepenuhnya kewenangan partai. “Kalau cuma rotasi di internal partai dan DPRD, disesuaikan tatib (tata tertib) saja,” jelasnya. (*/ryu/*/ndy/k9/jpg)
