100 Hari Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin, Tingkat Kepuasan Publik Turun

JAKARTA – Pemerintahan Joko Widodo periode kedua sudah berlangsung 100 hari lebih. Menurut hasil survei Alvara Research Center, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi turun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal itu menjadi alarm bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerjanya.

Survei Alvara menunjukkan tingkat kepuasan publik pada Januari 2020 sebesar 69,4 persen. Angka itu lebih rendah dibandingkan pada pengukuran tingkat kepuasan publik periode pertama pemerintahan Jokowi pada Januari 2015 sebesar 77,2 persen.

Founder dan CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali mengungkapkan, untuk pertama kalinya sejak 2018, tingkat kepuasan publik terhadap Pemerintahan Jokowi berada dibawah 70 persen. Menurut dia, penurunanan tingkat kepuasan publik ini menunjukkan ekspektasi publik yang begitu tinggi, tapi belum dapat dipenuhi oleh pemerintah dalam 100 hari.

”Hal itu menjadi lampu kuning bagi pemerintah untuk lebih memacu kinerjanya di berbagai sektor strategis”, kata dia.

Hasanuddin menyatakan, kesehatan, telekomunikasi, dan internet, serta kebebasan berpendapat adalah sektor yang mengalami penurunan terbesar. Naiknya iuran BPJS dan pembatasan akses internet beberapa waktu lalu ternyata berpengaruh terhadap penurunan tingkat kepuasan publik.

Ada tujuh aspek yang memiliki tingkat kepuasan publik terendah pada Januari 2020 secara berturut-turut. Yaitu, peningkatan ekonomi keluarga (64,7 persen), penegakan hukum (63,6 persen), kesejahteraan tenaga kerja (62,2 persen), pemberantasan korupsi (61,5 persen), kemudahan lapangan kerja (60,8 persen), stabilitas harga bahan pokok (56,2 persen) dan pengentasan kemiskinan (51,9 persen).

Dia mengatakan, pada Agustus 2019, kepuasan publik terendah hanya diisi persoalan ekonomi. Namun pada Janjuari 2020, faktor penegakan hukum dan penegakan korupsi masuk dalam kategori tingkat kepuasan terendah.

“Besarnya ketidaksetujuan terhadap revisi UU KPK menjadi salah satu sebab merosotnya kepuasan publik terhadap pemberantasan korupsi,” ungkap dia.

Selain kepuasan publik, Alvara juga mengukur kinerja para menteri dalam Kabinet Indonesia Maju selama 100 hari pemerintahan. Skala 1 diartikan sangat tidak puas sekali, sampai 6 yang berarti sangat puas sekali. Ada 10 menteri yang menonjol dalam kinerja dan dianggap memuaskan publik.

Yaitu, Menteri BUMN (4,02), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (3,95) , Menteri Keuangan (3,94), Menteri Luar Negeri (3,91), Menteri PUPR (3,88), Menteri Dalam Negeri (3,88), Menteri Pertahanan (3,86), Menristek (3,85), Menteri Pariwisata (3,85) dan Menteri UMKM (3,84).

“Para menteri dari kalangan professional lebih mendapat apresiasi dari publik, terbukti kepuasan tertinggi berasal dari kalangan professional”, kata Hasanuddin.

Sedangkan tingkat kepuasan tertinggi terhadap lembaga negara diraih TNI (85,2 persen), disusul Polri (72,7 persen), dan Mahkamah Agung (72,7 persen). Yang menarik, kata dia, jika dibandingkan dengan survei Agustus 2019 terdapat penurunan yang cukup tajam. Khususnya tingkat kepuasan publik terhadap KPK dan KPU. KPK turun dari peringkat 2 ke peringkat 5, dan KPU turun dari peringkat 7 ke peringkat 8.

“Sementara peringkat terbawah masih ditempati oleh lembaga legislatif dan partai politik”, papar dia. (lum/kpg)

7 Aspek Yang Memiliki Tingkat Kepuasan Publik Terendah

Peningkatan ekonomi keluarga           –  64.7 persen,

Penegakan hukum                               – 63,6 persen

Kesejahteraan tenaga kerja                 –  62,2 persen

Pemberantasan korupsi                       –  61,5 persen

Kemudahan lapangan kerja                 –  60,8 persen

Stabilitas harga bahan pokok              –  56,2 persen

Pengentasan kemiskinan                     –  51,9 persen

7 Aspek Yang Memiliki Tingkat Kepuasan Publik Tertinggi

Transportasi publik                              –  84,8 persen

Pendidikan                                          –  84,4 persen

Telekomunikasi dan internet               –  83 persen

Pembangunan infrastruktur                 –  80,9 persen

Layanan kependudukan                      –  78,5 persen

Kesehatan                                           –  77,6 persen

Kebebasan berpendapat                      –  74,7 persen

 Sumber: Alvara Research Center