bontangpost.id – Ribuan warga miskin di Kaltim juga bisa menikmati siaran televisi digital. Lembaga Penyelenggara TV Swasta (LPS) selaku penyedia layanan siaran digital, akan membagikan secara gratis set top box (STB). Alat tersebut akan menangkap siaran digital yang tidak tersedia pada televisi analog. Untuk diketahui, program migrasi siaran analog ke digital atau lebih dikenal dengan analog switch off (ASO), akan diberlakukan di Kaltim pada 17 Agustus nanti.
Ada tiga kabupaten/kota di Kaltim yang masuk program ASO tahap pertama. Yakni Samarinda, Kutai Kartanegara (Kukar), dan Bontang. Sejauh ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah melakukan validasi keluarga miskin penerima STB pada ASO tahap satu. Dari 90.695 penerima, 29.368 penerima berasal dari tiga daerah tersebut.
“Khusus untuk tahap pertama, jumlah STB dari lembaga penyiaran pemenang MUX sudah memenuhi kuota. Pada tahap pertama akan didahulukan dari SCTV-Emtek Group, Grup Metro dan Grup RTV. Mereka sudah duluan memberikan komitmen STB untuk tahap 1,” kata Direktur Penyiaran Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Geryantika Kurnia dalam Sosialisasi TV Digital Provinsi Kalimantan Timur-Dukung Migrasi TV Digital Indonesia di kanal YouTube Kemkominfo TV.
Sementara pendistribusian tahap selanjutnya, masih belum diatur. Karena subsidi STB ini diutamakan dari LPS pemenang MUX. Apabila kurang, pemerintah akan memberikan bantuan subsidi STB melalui TVRI. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018, wilayah layanan siaran digital di Kaltim terbagi dalam tujuh wilayah. Yakni Kaltim-1 (Samarinda, Kukar, dan Bontang) yang akan memulai siaran pada 17 Agustus 2021. Lalu, Kaltim-2 (Balikpapan dan PPU) yang akan memulai siaran digital tahap dua pada 31 Desember 2021.
Sedangkan Kaltim-3 (Kutai Timur), Kaltim-4 (Berau), Kaltim-5 (Kutai Barat), Kaltim-6 (Mahakam Ulu), dan Kaltim-7 (Paser) akan mulai siaran pada 2022 karena tidak terdampak ASO. “Daerah blank spot malah langsung dapat siaran TV digital. Seperti Kaltim 3-7 tidak terdampak ASO,” pungkasnya.
Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ahmad M Ramli menuturkan, pemenuhan STB bagi keluarga miskin merupakan komitmen penyelenggara televisi. Jika masih tidak mencukupi, maka pemerintah akan membantu memenuhinya.
Terpisah, Kepala Diskominfo Bontang Dasuki menyebut belum mendapat pemberitahuan secara resmi perihal program tersebut. “Belum dapat info ini,” ujarnya.
Adapun berdasarkan data yang diterima Kementerian Kominfo, ada sekitar 27 juta keluarga miskin di Indonesia. Jika satu keluarga terdiri dari 4 orang, yakni dua anak termasuk ibu dan ayah, maka yang diperlukan sekira 6,5-7 juta STB. “Ini yang akan digandeng sama-sama antara LPS dan pemerintah. Karena pemerintah berkepentingan dengan lahirnya TVRI, maka pemerintah akan mengeluarkan anggaran untuk membantu TVRI menyediakan STB,” jelasnya. (kip/riz/k15)
