bontangpost.id – BPJS Kesehatan umumkan 100 persen kepesertaan masyarakat Bontang pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Bontang, Kamis (5/8/2021). Sekaligus penyerahan Kartu JKN kepada warga penerima manfaat yang berada di tiga kecamatan.
Hal itu disampaikan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Samarinda Mangisi Raja Simarmata. Ia menerangkan, pada 25 Juni lalu, Pemkot Bontang melalui Wakil Wali Kota Najirah berkomitmen untuk mendaftarkan seluruh penduduk Bontang yang belum memiliki jaminan kesehatan dan mendaftarkan peserta yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri dengan manfaat kelas 3 untuk dialihkan menjadi peserta tanggungan Pemkot Bontang.
“Peserta yang dialihkan tersebut tidak aktif karena memiliki tunggakan iuran,” paparnya.
Komitmen tersebut telah diimplementasikan dengan mendaftarkan penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan menjadi peserta JKN. Adapun sumber data yang disampaikan kepada BPJS Kesehatan, berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bontang. Komitmen tersebut juga telah dituangkan dalam pakta integritas yang telah di tanda tangani oleh Wali Kota Bontang Basri Rase. Dengan mengalokasikan kekurangan anggaran iuran bagi peserta Pekerja Buka Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemkot Bontang sebesar Rp 2,257 miliar lebih pada anggaran perubahan 2021.
“Capaian kepesertaan program JKN di Bontang telah mencapai 100 persen. Artinya seluruh penduduk telah terdaftar dan memiliki jaminan kesehatan pada Juli 2021 ini dan tepat dalam 100 hari kerja Pemerintahan Bapak Wali dan Ibu Wakil Wali Kota terpilih,” tegas Mangisi Raja Simarmata.
Namun, masih ada yang menjadi tugas Pemkot Bontang. Yaitu mendaftarkan peserta mandiri dengan manfaat kelas 3 untuk dialihkan menjadi peserta tanggungan Pemkot Bontang. Peserta yang dialihkan tersebut tidak aktif karena memiliki tunggakan iuran.
“Harapannya, proses tersebut dapat berjalan dan terealisasi pada Agustus ini,” harap dia.
Dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), tentu diperlukan dukungan dari seluruh stakeholder. Diharapkan perusahaan di Bontang melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk dapat berkontribusi melakukan donasi maupun crowdfunding kepada peserta yang saat ini masih menunggak dan kepesertaannya menjadi nonaktif.
“Sehingga harmoni antara Pemkot Bontang, masyarakat, dan stakeholder dapat terwujud,” tutur Mangisi Raja Simarmata.
Sementara itu, Basri Rase merasa terharu dapat merealisasikan program kerja bersama Wakil Wali Kota Bontang Najirah. Yakni mewujudkam 100 persen kepesertaan masyarakat Bontang pada program JKN. “Terima kasih kepada BPJS Kesehatan Samarinda dan organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah bekerja sama untuk mempercepat terealisasinya 100 persen kepesertaan JKN masyarakat Bontang,” ucap Basri.
Ia berharap, dengan adanya 100 persen JKN ini, maka peningkatan pelayanan kesehatan di Bontang semakin baik. Karena selama ini masih banyak permasalahan yang muncul di masyarakat, seperti kartu BPJS ganda, pembayaran yang baru dilakukan ketika sakit, kartu BPJS hilang, hingga terjadi tunggakan karena tidak mampu membayar. “Inilah persoalan-persoalan yang sering muncul di tengah masyarakat,” paparnya.
Basri mengimbau kepada camat, lurah, maupun kepala puskesmas di tiap kelurahan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kepesertaan JKN yang mencapai 100 pesen. Gratis yang dimaksud yaitu layanan fasilitas kelas 3. Politikus PKB ini juga menegaskan, 100 persen kepesertaan JKN untuk warga negara Indonesia yang berkependudukan di Bontang berdasarkan data dari Disdukcapil.
“Jangan sampai ada masyarakat mengaku-ngaku warga Bontang, tinggal di Bontang, tapi tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bontang. Tolong sampaikan para lurah, JKN ini 100 persen untuk warga Bontang. 100 persen bebas biaya kesehatan, khususnya kelas 3,” tegas Basri.
Dia pun menyambut baik ide Kepala Cabang BPJS Kesehatan Samarinda untuk mengajak kerja sama perusahaan-perusahaan di Bontang, agar dapat berkontribusi melakukan donasi kepada peserta yang saat ini masih menunggak dan kepesertaannya menjadi nonaktif. (adv)
