Proyeksi APBD 2018 Rp 947 Miliar

BONTANG – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang masih didominasi dana perimbangan yang cukup besar dibanding dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan (Bapelitbang) Bontang memproyeksikan APBD Bontang tahun 2018 sekitar Rp 947 miliar dari proyeksi APBD 2017 sebesar Rp 916 miliar.

“Kami masih mengacu pada lemahnya harga minyak gas (migas) dan batu bara. Bahkan, saat rakor (rapat koordinasi, Red.) Bappeda se-Kaltim, anggaran pemerintah provinsi Kaltim saja tidak bisa diproyeksikan lebih besar,” jelas Kepala Bapelitbang Bontang, Zulkifli saat Musrenbang di Pendopo Rujab Wali Kota, Selasa (21/3) kemarin.

Untuk rencana pembangunannya, dikatakan dia, sesuai arahan dari pusat bahwa pembangunan yang sesuai dengan prioritas nasional, akan diprioritaskan.

Dari 3 kecamatan, terdapat 400 program prioritas dari hasil rembug warga. Dirincikan untuk Kecamatan Bontang Barat sebanyak 100 kegiatan, Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan masing-masing 150 kegiatan. “Kami harapkan, kegiatan tersebut bisa bersinergi dengan rencana kerja OPD dan hasil reses para dewan,” ungkapnya.

Perwakilan dari Bapeda Provinsi Kaltim, Taufik Hermawan menyampaikan bahwa sangat penting untuk mensinergikan antara rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) provinsi Kaltim dengan Bontang.

Dalam Musrenbang tingkat Kota yang dibuka oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni ini juga menampung pokok pikiran (pokir) ke-25 anggota DPRD Bontang sebanyak 1.140 kegiatan.

Wakil Ketua DPRD Bontang, Etha Rimba Paembonan menyatakan masa reses dilakukan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun untuk mengumpulkan dan mengakomodir semua aspirasi dari masyarakat.

Pokir yang dirangkum telah diparipurnakan 14 Maret 2017 lalu. Rumusannya, mencakup pokir bukan hanya hasil reses, tetapi juga meliputi isu strategis dan dinamis di masyarakat. “1.140 pokir yang sudah dirangkum, kebanyakan hasil dari musrenbang tingkat kecamatan,” ujarnya.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengapresiasi dengan hadirnya anggota DPRD Bontang yang mencapai 30 persennya. Dikatakan dia, bahwa ini merupakan tantangan di tengah kondisi keuangan yang minus. Padahal sebenarnya, tren APBN tidak turun dan tetap sebesar Rp 2000 triliun. Yang turun ialah dana yang ditransfer kepada daerah yang memang mengandalkan hasil migas.

Neni berharap hasil musyawarah bisa sesuai dengan 8 program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Di antaranya, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, serta menurunkan pengangguran dan kemiskinan.

Kemudian, mewujudkan pemerintah yang responsif, transparan akuntabel, dan partisipatif, peningatan kualitas lingkungan permukiman, peningkatan daya saing ekonomi, dan peningkatan daya dukung infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi dasar. “Saya minta kepada Bapelitbang untuk memberikan masukan terhadap capaian indikator dari 8 program untuk 96 kegiatan,” pintanya.

Untuk menjawab pokir dewan, Neni menyebut belum bisa terealisasi karena masih dibintangi. Neni berharap, tahun ini mendapat tambahan dana dari pembayaran pajak Badak LNG. “InsyaAllah tahun ini dapat tambahan. Oleh karenanya, jangan sampai terjadi utang ke pihak ke-3,” harapnya.

Musrenbang tingkat kota digelar untuk mencapai kesepakatan mengenai rumusan program atau kegiatan prioritas dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD Tahun 2018 dan rancangan Renja OPD.

Berlangsung di Pendopo Rujab Wali Kota, turut dihadiri Wakil Wali Kota Bontang, Basri Rase, Kepala Bappeda Povinsi Kaltim Taufik Hermawan, Wakil Ketua DPRD beserta anggotanya, Forkopimda, institusi, organisasi, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, perbankan, kepala OPD di lingkungan Pemkot Bontang serta perwakilan Forum Anak Kota Bontang.

Dengan mengusung tema Musrenbang, yakni “Penguatan SDM Industri berbasis Industri Maritim dan Industri Daerah”, Neni menekankan pemerintah tidak ingin terlalu bergantung pada hasil gas dan batu bara melainkan akan fokus pada peningkatan kapasitas SDM masyarakat berbasis industri.(mga/hms8)