Akibat Birokrasi Berbelit-belit

Sidak Komisi III, Sport Centre Penuh Coretan Kata Kasar

BONTANG – Penyalahgunaan gedung Sport Centre di kelurahan Loktuan sebagai tempat berbuat mesum dan pesta minuman keras membuat Komisi III DPRD turun memantau bangunan yang telah menghabiskan dana Rp 19,9 miliar tersebut. Sidak dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III Rustam HS, Senin (19/9) kemarin. Bahkan Dewan menyebut terbengkalainya sport Center akibat proses birokrasi yang berbelit dan membutuhkan waktu lama.

“Ini bukan hanya dirusak tetapi sudah dicuri,” kata Rustam sambil menunjuk bagian belakang dari bangunan yang sudah tidak berpintu.

Di bagian pintu masuk, tampak keramik sudah mulai pecah sehingga terlepas dari struktur lantainya, sedangkan beberapa ventilasi udara tanpa menggunakan kaca akibat telah pecah. Memasuki ruangan utama, di mana banyak sekali coretan tinta yang menghiasi dinding.

Tulisan-tulisan tersebut kebanyakan bertemakan romantis, dengan inisial yang sama yakni “Mata Elang”. Bahkan, yang lebih parah yaitu ketika masuk ruangan utama terdapat kata-kata kasar yang ditulis dengan tanah, di mana kata kasar tersebut mengarah kepada konten dewasa.

Masuk ke ruang toilet, dipenuhi dengan botol minuman kemasan serta bungkus obat batuk. Politisi Golkar ini mengatakan kepada awak media bahwa kerusakan yang terjadi akibat tidak adanya pemakaian sehingga tidak ada yang dapat merawat gedung megah tersebut. “Rusak karena tidak terpakai ini,” tambahnya.

Ia juga mencurigai fasilitas penerangan yang ada tidak dapat difungsikan. Terdapat beberapa sarana olahraga di bangunan Sport Centre diantaranya lapangan bola basket, lapangan futsal, sarana panjat dinding dan skateboard.

Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi Hanura Perjuangan Agus Suhadi mengatakan, bangunan tersebut bukan layaknya sarana olahraga melainkan seperti gudang. Ia menilai berdasarkan kerusakan yang terjadi dan kondisi yang ada. “Bukan Sport Centre tapi seperti gudang,” ungkapnya.

BIROKRASI YANG RUMIT

Kritikan Komisi III terhadap Sport Centre disebut akibat proses birokrasi yang berbelit dan membutuhkan waktu lama. Ketua Komisi III Rustam HS beranggapan harusnya ketika bangunan tersebut sudah selesai dikerjakan, proses penyerahan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hendaknya juga dilakukan cepat.

“Setelah bangun langsung dikelola OPD bagiannya,” ucapnya.

Ia berpendapat jika tidak segera diserahterimakan maka tidak ada pemeliharaan gedung yang notabene merupakan aset dari Pemkot. Dalam hal ini tentunya masyarakat yang dirugikan mengingat pembangunan tersebut menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui skema multiyears contract.

“Lama-lama masyarakat pasti teriak, ini saja sudah jadi viral di media sosial,” ujarnya.

Kritik tegas juga diucapkan oleh Wakil Ketua Komisi III Suhut Harianto menurutnya situasi seperti ini bukan kali yang pertama. Mengingat hingga sampai saat ini juga gedung Graha Pemuda juga memiliki nasib yang serupa.

“Pemerintah menggebu membangun membangun APBD yang besar, tetapi birokrasi penyerahannya lama. Ini sudah 2 kali, Graha Pemuda juga hancur,” tutur Suhut.

Ia juga memesan kepada Badan Anggaran DPRD untuk mengkaji ulang jikalau ada proyek pembangunan suatu gedung agar penyerahannya dilakukan secepat mungkin. Apabila permasalahan tersebut tidak segera diatasi, sikap tegas dilontarkan dengan penundaan pengerjaan terlebih dahulu.

“Kalau seperti itu jangan bangun dulu, mending uangnya dikasihkan kepada masyarakat,” pintanya.

Di sisi lain, Kabid Aset BPKD Tasroni mengatakan, penatapan penggunaan gedung kepada OPD terkait dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) terhenti di bagian Hukum Pemkot Bontang (Setda). Tetapi ia mengatakan ia akan mengusahakan semaksimal mungkin agar proses tersebut dapat segera dilakukan.

“Sudah dilakukan pembayaran dari Dinas PU ke bagian aset, Februari 2017 lalu,” paparnya.

Dalam sidak tersebut turut hadir jajaran Komisi III diantaranya Suhut Harianto, Ridwan, Sulhan, dan Agus Suhadi. Dari OPD terdapat Kepala Bidang Aset BPKD Tasroni dan perwakilan Satpol PP Fatkur Roji.  (*/ak)