Anggaran Banjir Belum 10 Persen dari APBD, Andi Faiz; Jangan Cuma Retorika

bontangpost.id – Permasalahan banjir di Bontang menjadi hal yang mesti segera diselesaikan. Ketua DPRD Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan jika tidak serius penanganannya, dikhawatirkan volume semakin tahun akan bertambah. Politikus Partai Golkar ini menyayangkan program jangka pendek dari pemkot. Pasalnya ada anggaran bantuan dari Bankeu Pemprov Kaltim untuk penurapan Sungai Bontang beberapa waktu lalu, justru tidak terealisasi.

“Ada anggaran Rp 23 miliar tetapi mandek. Itu padahal solusi alternatif untuk mengatur arus air agar lebih lancar,” kata Andi Faiz.

Menurutnya pemerintah harus hadir di tengah masyarakat. Supaya bisa mengeluarkan kebijakan baik untuk penguraian banjir. Jangan hanya retorika alokasi anggaran sebesar 10 persen dari APBD Bontang. Tetapi kenyataannya sampai sekarang pun pagu itu belum tercukupi.

“Sementara itu jangka pendek. Jika pemkot memiliki keseriusan menuntaskan banjir ya harus diterapkan,” ucapnya.

Meski dilema saat ini ialah kemampuan fiskal terbatas. Tetapi kebijakan itu terlontar saat kampanye kepala daerah terpilih beberapa waktu lalu. Jadi harus direalisasikan. “Ini menjadi pekerjaan rumah semua pihak. DPRD mengawal anggaran agar tetap 10 persen dan pemerintah memiliki analisa dalam penuntasannya,” tutur dia.

Saat ini legislator sudah mengingatkan kepada pemkot agar janji itu dipenuhi. Sebab di 2022 dalam pembahasan anggaran masih belum diketuk palu. Namun mengacu dalam kebijakan umum anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara  (KUA-PPAS) tidak mencapai 10 persen.

“Ada dalil dari pemerintah ada defisit anggaran dari dana bagi hasil. Turun Rp 179 miliar. Itu alasan mereka tidak mengalokasikan 10 persen itu,” sebutnya.

Rencananya pembahasan anggaran bakal dilanjutkan lagi pekan depan. Sejatinya nominal alokasi anggaran untuk penanganan banjir itu merupakan buah rekomendasi dari pansus banjir 2017 silam. Selain itu, ia juga menyorot kepekaan terhadap kondisi masyarakat. Justru pihak perusahaan swasta lebih cepat dalam mendistribusikan bantuan. “Seharusnya pemerintah lebih cepat hadir di tengah masyarakat. Saya lihat ini lebih lamban,” terangnya.

Harapannya wali kota lebih cepat menginstruksikan jajaran di bawahnya. Begitu ada tanda-tanda musibah banjir datang maka OPD terkait sudah antisipasi sarana umum dan bantuan makanan. “Jangan menunggu banjir datang baru kunjungan lapangan. Lebih cepat mengatur gerakan yang tepat sasaran,” pintanya. (*/ak)