Baleg DPR RI Dukung Revisi UU Perimbangan

KEHADIRAN anggota Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM) yang meluruk ke komplek Parlemen Senayan untuk meminta keadilan terkait pembagian dana bagi hasil (DBH) mendapat dukungan dari beberapa anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Hal ini dilakukan mengingat materi revisi UU nomor 33 tahun 2004 telah masuk program legislasi nasional (Prplegnas) tahun ini.

Salah satunya ialah Bambang Haryadi, Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi G‎erindra daerah pemilihan Jawa Timur VI menyikapi landasan utama terkait permasalahan ini ialah, azas keadilan antara daerah pengolah dengan daerah lainnya. Menurutnya, selama ini pembagian DBH yang dilakukan oleh pemerintah pusat dirasa tidak adil, karena hanya mengacu kepada daerah penghasil saja.

“Prinsip keadilan itu memang tidak bisa diwujudkan dalam pembagian DBH yang rata.‎ Tapi harus menimbang beberapa variabel, seperti risiko daerah terdampak,” kata Bambang.

Ia secara tegas mendukung perjuangan ADPM terkait pengajuan beberapa usulan berkaitan materi revisi UU yang akan dibahas. Bahkan, pria yang juga merupakan anggota Komisi VII DPR RI ini meminta kepada pimpinan Baleg agar ADPM diundang kembali pada saat pembahasan regulasi tersebut.

Selain itu, Bambang juga mengusulkan kepada pimpinan Baleg untuk melakukan kunjungan kerja ke daerah seperti Bontang dan Balikpapan. Harapannya, dengan peninjauan langsung dapat mengerti keadaan yang ada di daerah tersebut.

“Saya mengusulkan agar Baleg melakukan kunjungan ke daerah pengolah,” tuturnya.

Lain halnya dengan anggota Fraksi PKS Hermanto. Ia menilai perlunya melakukan kajian sehubungan dampak dari aktivitas pengolahan migas. Pasalnya, selama ini kenaikan APBD tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

“Harus ada kajian eksternality, bukan hanya mengacu pada pendapatan per kapita saja,” ungkap anggota DPR RI yang berasal dari Dapil Sumatera Barat I ini.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Bontang, Nursalam memaparkan bahwa tim penyusun naskah akademik telah mengkaji dari beberapa indikator. Dari kajian tersebut disimpulkan bahwa dampak selaku daerah pengolah juga besar.

“Salah satunya ialah angka penderita autis dan TBC seperti yang diucapkan oleh ibu wali (Neni Moerniaeni, Red.) sangat besar,” tutur Salam. (*/ak)