Bupati Minta Camat Berani Berinovasi

SANGATTA –Bupati Kutim Ismunandar meminta kepada semua camat yang ada di Kutim berani unjuk gigi dalam peningkatan pembangunan di daerahnya masing-masing. Tentunya membuat trobosan baru serta berinovasi dalam semua hal. Sehingga daerahnya bisa bersaing dan menjadi percontohan bagi daerah lain.

Perintah ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, camat memiliki kewenangan dan kemampuan dalam memajukan dan mengembangkan daerahnya. Tentu menjalin kerjasama dengan desa dan RT setempat. Apalagi, kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari Pemkab Kutim untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Gebang Desa Madu lima tahun kedepan.

“Dibutuhkan peran serta para camat dalam rangka pembangunan di daerah. Camat harus terus berinovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.  PPK (Pejabat Pelaksana Kegiatan) juga harus berkoordinasi dengan camat yang ada dilokasi dimana anda bekerja. Jangan lagi ada PPK yang tidak lapor dengan camat” pinta Bupati Ismu.

Jangan sampai keberadaan camat tidak memberikan sumbangsih besar bagi daerah. Tentu hal ini menjadi pertimbangan kedepan. Karenanya camat wajib menunjukkan kenerja maksimal untuk kepentingan masyarakat. “Berikan yang terbaik bagi rakyat dan daerah. Untuk itu jangan berhenti berbuat dan berinovasi demi kemajuan daerah,” pintanya.

Perintah ini dilayangkan pada saat Pemkab Kutim melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Pembangunan Tahun Anggaran 2017 di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim Senin (15/5).Rakor ini dalam rangka melakukan fungsi manajemen pembangunan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006.  Dimana pengendalian pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan konsisten dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

Kegiatan yang dihadiri juga dihadiri Kepala OPD, FKPD, Camat se-Kutim, dan para (PPK) serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) se-Kutim  ini membahas tentang kegiatan pembangunan yang telah dan sedang berjalan saat ini. Serta koreksi secara dini terhadap penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan agar sesuai sasaran, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat hasil. (dy)