Distribusi Komoditas Jadi Penyebab Biaya Hidup Mahal

BONTANG – Minimnya lahan produksi komoditas pangan membuat Bontang mesti mendatangkannya dari luar daerah. Hal ini berdampak pada harga-harga komoditas yang lebih mahal ketimbang daerah lainnya. Sehingga, biaya hidup di Bontang menjadi tinggi dan bahkan termahal di Kaltim berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Bontang, Mursyid mengaku terkejut melihat data BPS Kaltim yang menyebut Bontang sebagai kota dengan pengeluaran termahal di Kaltim. Namun begitu, dia mengamini pernyataan BPS Kaltim tersebut. Pasalnya, kondisi-kondisi yang diklaim sebagai penyebab Bontang menjadi daerah termahal di Kaltim memang benar adanya.

“Pernyataan dari BPS tersebut benar. Untuk komoditas pangan, Bontang belum bisa memenuhinya secara mandiri. Biaya transportasi untuk mendatangkan komoditas tersebut juga semakin membuat harganya mahal,” kata Mursyid ditemui Bontang Post, Kamis (9/2) kemarin.

Bila dibandingkan dua kota besar di Kaltim, Samarinda dan Balikpapan, jarak distribusi barang-barang ke Bontang memang lebih jauh. Sementara bila dibandingkan Kutai Timur (Kutim), lahan pertanian di Bontang begitu minim. Karenanya wajar bila kemudian harga-harga barang di Bontang menjadi lebih mahal bila dibandingkan daerah-daerah tersebut.

“Meski secara garis besar harga-harga komoditas di Bontang lebih mahal, namun ada juga komoditas yang harganya jauh lebih murah di Bontang. Misalnya harga besar tawon, kemasan 10 kilogram dihargai Rp 126 ribu di Bontang. Di Kutai Kartanegara (Kukar), harganya mencapai Rp 132 ribu,” jelasnya.

Kendala-kendala yang dialami selama proses distribusi barang-barang ini juga ditengarai menyebabkan harga-harganya menjadi lebih mahal. Yang paling tampak yaitu kondisi laut bergelombang tinggi dan cuaca buruk yang membuat pengiriman barang dari luar Kaltim seperti Jawa maupun Sulawesi membuat pasokan berkurang yang berimbas pada meningkatnya harga.

“Kalau distribusi sedang lancar, tentu harganya menjadi stabil seperti di daerah-daerah lain. Makanya perlu juga ditekankan kapan pendataan BPS itu dilakukan. Kalau dilakukan saat kondisi distribusi buruk, ya wajar bila Bontang digolongkan sebagai yang termahal di Kaltim. Karena harga komoditas di Bontang itu naik turun sesuai keadaan,” urai Mursyid.

Pengeluaran masyarakat yang menjadi indikator biaya hidup menurut Mursyid bakal terdampak kondisi defisit keuangan yang sedang melanda Bontang. Apalagi dengan pengurangan gaji pada para pegawai negeri sipil (PNS) dan honorer dalam lingkup Pemkot Bontang. Hal ini menurutnya akan membuat masyarakat akan menyesuaikan pengeluaran dengan keadaan saat ini.

“Bila sebelumnya boros, saat ini akan mulai berhemat. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu akan dikurangi,” tambahnya.

Terpisah, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bontang mempertanyakan pendataan yang dilakukan BPS Kaltim tersebut. Hipmi mempertanyakan kesimpulan BPS yang menyebut Bontang sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Kaltim.

“Kami ragu dengan pendataan tersebut. Menurut kami, Bontang belum termasuk daerah dengan biaya hidup termahal,” kata ketua Hipmi Bontang, Fachruddin Ismail.

Dia menyatakan, dari pantauan Hipmi di daerah-daerah di Kaltim, biaya hidup di Bontang masih lebih murah. Misalnya, biaya sewa rumah di Bontang terbilang lebih murah ketimbang di Balikpapan atau Kutim. Hal inilah yang menimbulkan keheranan.

“Maka dari itu saya sangsi kenapa BPS bisa menyimpulkan seperti itu. Saya pikir BPS perlu melakukan pendataan lebih menyeluruh, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, BPS Kaltim merilis data pengeluaran per kapita disesuaikan (PKD) masing-masing daerah di Kaltim. Pengeluaran PKD ini menggambarkan rata-rata pengeluaran masyarakat. Dalam hal ini, Bontang memiliki rata-rata pengeluaran terbesar di antara daerah-daerah lain di Kaltim.

Berdasarkan data BPS Kaltim, rata-rata PKD Bontang mencapai Rp 15,98 juta per tahun. Jumlah ini mengalahkan kota-kota maju lainnya seperti Samarinda sebesar Rp 13,85 juta serta Balikpapan yang mencapai Rp 13,7 juta. (luk)