SAMARINDA – Penyelenggara pemilu telah menelusuri kebenaran data enam orang bakal calon legislatif (bacaleg) di Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Barat (Kubar) yang masuk dalam daftar mantan narapidana (napi) korupsi. Hasilnya, hanya tersisa dua orang yang dipastikan pernah terjerat kasus tersebut.
Hal itu diungkapkan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim, Saipul, Ahad (29/7) kemarin. Dia menjelaskan, dua orang tersebut masing-masing satu orang berasal dari Kukar dan Kubar. “Dua orang itu sudah pasti mantan narapidana korupsi. Itu hasil penelusuran dari enam orang bacaleg yang kemarin didata Bawaslu,” bebernya.
Namun Saipul tidak menyebutkan secara gamblang dua orang yang direkomendasi untuk dihapus dari pencalegan tersebut. Pasalnya, kewenangan tersebut berada di tangan Bawaslu RI. “Belum ada namanya ya. Memang datanya langsung dari kabupaten/kota. Tetapi nanti yang rilis itu Bawaslu RI. Tetapi dua orang itu sudah pasti mantan narapidana kasus korupsi,” sebut Saipul.
Menurutnya, hal yang wajar apabila sebelumnya dirilis Bawaslu terdapat enam bacaleg yang pernah tersangkut kasus korupsi. Pasalnya data tersebut masih belum diklarifikasi lebih lanjut pada KPU kabupaten/kota.
“Itu hanya semacam data awal. Diharapkan KPU lebih mendalaminya lagi. Kalau memang terbukti, bacaleg itu harus dinyatakan tidak memenuhi syarat. Itu perintah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018,” tegasnya.
Kata Saipul, Bawaslu Kaltim telah mendapat instruksi dari Bawaslu RI. Agar Bawaslu di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota menyampaikan pada KPU agar data bacaleg tetap ditelusuri. Upaya itu sebagai bentuk pendalaman dan memastikan seluruh bacaleg terbebas dari kasus korupsi, penyalahgunaan narkoba, dan pelecehan seksual terhadap anak.
“Karena selain dua orang itu, masih ada potensi bacaleg yang pernah dipidana dalam tiga kasus tersebut. Makanya nanti dibutuhkan keterangan dari pengadilan dan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM, Red.),” tuturnya.
Keterangan dari Kemenkumham tersebut sebagai bahan untuk memastikan bacaleg telah selesai menjalankan hukuman. Pasalnya, penelusuran data bacaleg tidak hanya berlaku untuk tiga kasus tersebut.
“Kadang-kadang di surat keterangan pengadilan itu tidak dibedakan kasus pidananya. Surat keterangan yang mereka berikan itu sifatnya umum. Tidak disebutkan secara khusus pidana apa,” kata Saipul.
Karena itu, data keterangan yang bersifat umum tersebut dapat ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilu. KPU diminta memperjelas data itu dengan cara konfirmasi dan klarifikasi.
“Cara itu dilakukan sampai terang kasus apa yang pernah menjerat bacaleg itu. Jadi KPU tidak boleh berhenti hanya memeriksa data saja. Tetapi juga memperjelas pidana yang pernah dialami bacaleg. Dengan cara itu, kami bisa mengungkap status semua bacaleg,” tutupnya. (*/um)
