SANGATTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutim, Ulfa J Farida memastikan, tidak ada calon legislatif atau caleg yang merupakan mantan narapidana korupsi di Daftar Calon Tetap (DCT) di Pemilu 2019 mendatang.
Menurutnya, dari ratusan yang ditetapkan, hanya sekira enam caleg mantan napi yang terdaftar. Namun tidak ada yang terlibat kasus korupsi, tindak asusila, dan bandar narkoba.
“Aman, semua syaratnya terpenuhi dari awal pemberkasan sehingga sudah selesai masuk DCT,” ujarnya saat dikonfirmasi Jumat (21/9).
Adapun caleg yang pernah menjadi napi sudah mengumumkan perihal kasus yang dilakukannya. Sehingga pihaknya tetap memberi izin bagi bacaleg tersebut untuk bertarung di kursi politik.
“Mereka sudah memenuhi syarat, telah ditetapkan juga, jadi berhak maju berkompetisi,” terang wanita berhijab ini.
Kasus yang menjerat sejumlah calon sangat beragam, mulai dari tindak pidana membujuk melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai, ada pula yang tersangkut kasus hukum karena memperjuangkan alokasi dana CSR perusahaan pertambangan, selain itu salah satu caleg pernah terlibat kasus penganiayaan dan dikenakan pasal 751 terkait kasus tersebut dengan vonis hukuman 3 bulan.
“Kasusnya beda-beda. Malah ada yang pernah berkasus di 2009 silam. Tapi tidak ada kasus yang besar,” ungkapnya.
Adapun pernyataan publik yang dibuat oleh para mantan napi juga menyatakan dirinya bukan merupakan pelaku kejahatan berulang dan telah selesai menjalani vonis pengadilan.
“Masalahnya sudah selesai, DCT sudah disahkan, selanjutnya akan memasuki tahap kampanye,” pungkasnya.
Lebih lanjut, kata Ulfa, apabila sudah sampai penetapan DCT, namanya calon tetap, maka partai politik sudah tidak bisa mengganti lagi. Sehingga apapun yang menjadi keputusan harus bisa diterima. (*/la)
Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News
Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
