Gaji Karyawan PT LBB Bulan November Baru Dibayar Separuh, Pemkot Bontang Diminta Ambil Tindakan

BONTANGPOST.ID, Bontang – Tertunggaknya gaji karyawan PT Laut Bontang Bersinar (LBB) kembali terjadi. Anak usaha Perumda AUJ ini kembali masih melakukan pembayaran hak karyawan separuh untuk bulan November.

Salah satu karyawan yang enggan membeberkan namanya menjelaskan, pembayaran itu dilakukan pada 26 November lalu.

“Tetapi kami hanya mendapatkan separuh saja dari besaran seharusnya,” katanya.

Ia pun belum mengetahui kapan direksi melunasi tunggakan gaji karyawan separuhnya lagi. Padahal, aktivitas yang ada di operator kepelabuhan terus berjalan. Walhasil, pendapatan selalu diterima oleh PT LBB.

“Selama dua tahun ini memang seperti ini kondisinya,” ucapnya.

Ia meminta kepada direksi untuk segera membayarkan pendapatan karyawan. Apalagi karyawan juga sangat membutuhkan gaji untuk keperluan sehari-hari. Mulai dari biaya sekolah anak, keperluan makan, hingga tempat tinggal.

“Kebutuhan di akhir tahun ini sangat banyak. Semoga manajemen memahami dan segera melunasinya,” tutur dia.

Kaltimpost.id (induk Bontangpost.id) juga mendapatkan kabar dari pemkot bahwasanya untuk pendapatan tetap dan bagi hasil PT LBB juga belum dituntaskan oleh direksi.

Sebelumnya pada bulan lalu, perusahaan yang sebagai operator Pelabuhan Loktuan ini juga menunggak gaji karyawan selama tiga bulan.

Terhitung Agustus, September, dan Oktober. Pembayarannya pun dilakukan bertahap. Mulai dari akhir Oktober hingga pertengahan November. Khusus untuk Oktober juga dibagi dalam dua termin.

Sebelumnya, keuntungan yang diperoleh PT LBB selama 2023 mendapat sorotan. Pasalnya laba yang dihasilkan tergolong kecil, Rp 98 juta dalam setahun.

Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Purwadi mengatakan, angka yang didapatkan itu sangat tidak masuk akal. Menggambarkan kondisi perusahaan tidak sehat.

“Itu seperti usaha di bidang penjualan bakso di depan sekolah favorit di Bontang,” kata Purwadi.

Jika dikalkulasi selama setahun, total keuntungan bersih yang didapatkan hanya Rp 8,1 juta per bulan. Menurutnya, evaluasi harus dilakukan terkait dengan keberadaan perusahaan tersebut.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul ini juga meminta jajaran direksi untuk dievaluasi. Perusahaan sudah berdiri selama dua tahun tetapi kondisinya tetap sama. Pemkot Bontang harus gerak cepat dalam memperbaiki tata kelola manajerial PT LBB.

Apalagi terdapat dewan pengawas yang tujuannya sebagai perpanjangan tangan antara pemkot dengan anak usaha Perumda AUJ. “Menurut saya pemkot (Bontang) terlambat. Tetapi harus segera daripada tidak sama sekali. Dua tahun terseok-seok seperti itu bukan waktu yang singkat,” tutur dia.

Selain itu, Purwadi juga menyentil legislator. Pasalnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap BUMD yang ada di Bontang. Jangan sampai wakil rakyat justru tidak bertindak dengan adanya kondisi tersebut.

“Pertanyaannya apa saja yang sudah dilakukan dewan dengan kondisi itu,” sebutnya.

Pendapatan PT LBB mencakup terminal operator, jasa dermaga, jasa tambat, pass penumpang, pass kendaraan, Loktuan Port Free, serta jasa kepil. Kemudian crane darat, jasa pemadam kebakaran, kebersihan, listrik, penumpukan alat, dan lain-lain. (*)