Jangan Persulit Pelayanan, Lingkungan Pemkot Harus Bebas Pungli

HM Bahri Pimpin Apel Pagi di OPD

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan pegawai di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) khususnya di bawah koordinasi Asisten Adminstrasi Pemerintahan terus dilakukan. Salah satunya adalah memimpin kegiatan apel pagi bergiliran di setiap OPD di lingkungan Pemkot Bontang.

=================

KEMARIN misalnya, Asisten Administrasi Pemerintahan HM Bahri kembali memimpin kegiatan apel pagi di OPD. Kali ini berlangsung di halaman Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan.

Kepada media ini, Bahri menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan selama dua kali dalam sepekan ini, bertujuan untuk mempererat silaturrahmi terutama jajaran pegawai OPD di dalam lingkup koordinasi Asisten Administrasi Pemerintahan.

“Selain itu, setiap kali memimpin apel pagi, kami juga selalu memberi arahan terutama mengenai peningkatan disiplin dan aturan-aturan serta tanggung jawab yang berlaku di ASN,” kata Bahri.

Selain itu, Ia juga katanya selalu menekankan kepada seluruh pegawai agar terus berupaya memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat. Bertindak cepat, tepat serta efisien.

“Pada prinsipnya, di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kita harus berikan kemudahan dan tidak mempersulit mereka. Memberi penjelasan harus jelas sehingga masyarakat bisa memahami proses atau alur pengurusan berkas yang memang harus dilalui,” terang Bahri.

Mantan Kabag Humas dan Protokol ini juga mengingatkan, sebagai pelayan dan abdi masyarakat, pegawai tidak diperbolehkan menarik pungutan dalam bentuk apapun, karena apabila menerima pemberian baik berupa barang maupun uang, maka hal tersebut termasuk dalam kategori pungutan liar (Pungli).

“Masalah Pungli juga selalu kami tekankan kepada seluruh pegawai dalam setiap kesempatan apel pagi. Seluruh OPD di lingkungan Pemkot Bontang harus bersih dari pungutan liar, sebab hal ini sudah menjadi komitmen bersama kita. Dan apabila ada oknum yang berani mencoba-coba, maka akan berhadapan dengan sanksi hukum,” jelas Bahri. (hms7)