Janji Tak Tebang Pilih, Ingin Tuntaskan Kasus Perusda 

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bontang kini resmi dinahkodai Agus Kurniawan. Pria yang pernah menjabat Koordinator Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim itu telah resmi dilantik sebagai Kepala Kejari (Kajari) Bontang, Selasa (13/3) kemarin.

DIRHAN, Samarinda

Agus dilantik oleh Kepala Kejati (Kajati) Kaltim, Ely Shahputra bertempat di kantor Kajati di Jalan Bung Tomo, Samarinda. Agus dilantik bersama Kajari Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Sebelum itu, juga dilaksanakan pelantikan Wakil Kejati (Wakajati) Kaltim yang baru, Aliza Rahayu.

Usai dilantik, Agus Kurniawan mengaku, ada beberapa tugas yang akan segera dia benahi sebagai Kajari Bontang. Antara lain, akan meningkatkan intensitas kerja penyidik agar lebih maksimal. Terutama dalam mengungkap dan menyelesaikan setiap kasus tindak pidana.

Selain itu, ia akan segera melakukan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah. Khususnya dalam upaya pengawalan pembangunan sejumlah proyek yang ada di Kota Taman. Baik proyek strategis, maupun yang berkaitan dengan pemerintah.

“Maupun yang berkenaan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Saya ingin bisa berjalan cepat dan tepat. Sesuai yang diharapkan,” katanya.

Tugas lain yang juga ditarget pria yang sebelumnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kajari Bontang ini, ialah menyelesaikan beberapa tunggakan kasus buronan, atau meringkus segera mereka yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Sedangkan untuk kasus tindak pidana korupsi (Tipikor), Agus enggan menggedepankan pengungkapan kasus yang hanya berdasarkan kuantitas. Ia ingin kasus tipikor yang ditangani penyidiknya mempunyai kualitas. Supaya bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat. “Tidak harus banyak. Tapi satu berkualitas. Dan itu menjadi perhatian,” katanya.

Dalam beberapa bulan ke depan, sambungnya, ia juga ingin segera menyelesaikan tunggakan kasus terkait dugaan tindak pidana korupsi dana Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha dan Jasa (AUJ). Menurutnya, kasus tersebut harus segera mendapatkan kepastian hukum. “Kalau memang dihentikan, ya dihentikan. Itu harus jelas. Jangan sampai mengambang,” tegasnya.

Sementara terkait peran Kejari sebagai bagian dari Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D), dikatakan Agus, hal tersebut tidak akan menjadi masalah baginya dalam penangganan kasus. Sebab sebelumnya Agus sendiri pernah menjadi bagian dari TP4D.

Dari sisi tugas dan pekerjaan, menurut dia, TP4D memiliki beberapa kriteria pekerjaan. Antara lain melakukan pendampingan dan pengawalan program atau proyek pembangunan pemerintah.

Pada proses tersebut, Agus ingin semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang transparan. Baik dari segi perencanaan ataupun tidak. Sehingga bila ada proyek yang terindikasi ada unsur penyalahgunaan, maka bisa dilakukan pencegahan sejak dini

“Setidaknya supaya tidak terjadi overlap. Ada pemilahan dan harus diekpos. Mana yang bisa kami kawal. Dan mana yang memang sudah masuk indikasi tindak pidana korupsi,” tuturnya.

Yang tidak kalah penting, setiap stakeholder yang meminta dilakukan pendampingan, maka harus memiliki prinsip transparansi dan jujur. Sehingga pengawalan menjadi tepat. Karena Agus tidak ingin ada tumpang tindih, bila sudah dilaksanakan pengawalan TP4D. “Harus memang dari awal. Kita harus lebih cermat untuk mengawal atau mendampingi,” pungkasnya. (drh)