bontangpost.id – Kepala Kejari (Kajari) Bontang Dasplin, membantah isu beredar jika supervisi yang dilakukan KPK ke kantornya, Rabu (9/2/2022), karena penanganan tindak pidana korupsi (tipikor) yang lamban.
“Koordinasi saja tentang penanganan perkara tipikor. Tidak soal lambannya penanganan,” kata Dasplin.
Menurutnya, kegiatan KPK tidak hanya ke Kejari. Juga ke DPRD Bontang, Polres Bontang, hingga Pemkot Bontang. Saat ini, penanganan tipikor yang sedang dilakukan ada beberapa. Mulai penyalahgunaan penyertaan modal di Perusda AUJ, penyelewengan dana bergulir KJKS Halal, penyelewengan penggunaan keuangan PT Bontang Migas dan Energi (BME), korupsi pengadaan lahan bandara, hingga penyalahgunaan dana hibah LPK Gigacom.
Mengenai kendala selama penanganan seluruh perkara ini, Dasplin enggan membeberkannya. Terkait masukan dari KPK berupa siap memfasilitasi terkait penyediaan tenaga ahli jika dibutuhkan dalam penanganan perkara. Pun demikian dengan kolaborasi sehubungan anggaran.
“Kasus Perusda AUJ sudah limpah. Sementara perkara pengadaan lahan sirkuit ditangani oleh Kejati Kaltim,” ucapnya.
KPK menugasi Kepala Satgas Bidang Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV KPK, Wahyudi, untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan pemerintah. Dalam paparannya di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Kamis (10/2/2022), Wahyudi memberikan 10 atensi kepada wali kota dan DPRD Bontang.
Yakni, penguatan proses perencanaan kegiatan dengan kajian yang komprehensif. Dokumen APBD 2022 diminta untuk dipublikasikan di website Pemkot Bontang. Lalu, Inspektorat diminta menjadi bagian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Kemudian melakukan probity audit dari tahap perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan. Selanjutnya, pemenuhan kecukupan anggaran pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Perjanjian kerja sama pemanfaatan aset ditinjau agar berkontribusi bagi pendapatan asli daerah.
Berikutnya, koordinasi dengan developer untuk identifikasi penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dan dukungan regulasi (Perwali PSU). Di samping itu, atensi diberikan terkait penerapan prinsip good corporate governance (GCG) terhadap perusahaan daerah.
Terakhir, pemerintah diminta berkoordinasi dengan Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Bontang untuk penyelesaian aset dan piutang bermasalah, seperti rumah dinas, kendaraan dinas, dan penyelesaian tuntutan ganti rugi. (*/ak/ind/k15)
Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News
Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
