Penyesuaian harga dilakukan sebagai respons terhadap dinamika harga energi global serta fluktuasi nilai tukar rupiah. Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, mengatakan pihaknya selama ini berupaya menahan harga di tengah tren kenaikan global. Namun, setelah melalui evaluasi, penyesuaian dinilai tidak terhindarkan.

“Keputusan ini telah diperhitungkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi pasar internasional,” ujarnya.

Meski demikian, LPG subsidi ukuran 3 kilogram dipastikan tidak mengalami kenaikan harga. Distribusinya juga tetap berjalan normal guna menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Pertamina turut mengimbau masyarakat mampu untuk beralih ke LPG nonsubsidi agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.

Adapun rincian harga terbaru LPG nonsubsidi bervariasi di tiap wilayah. Untuk wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan NTB, harga LPG 5,5 kg ditetapkan sebesar Rp107.000 dan LPG 12 kg Rp228.000. Sementara di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan, LPG 5,5 kg dibanderol Rp111.000 dan LPG 12 kg Rp230.000.

Untuk wilayah Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara, harga LPG 5,5 kg mencapai Rp114.000 dan LPG 12 kg Rp238.000. Di Kalimantan Utara (Tarakan), LPG 5,5 kg dijual Rp124.000 dan LPG 12 kg Rp265.000. Sedangkan di wilayah Maluku (Ambon) dan Papua (Jayapura), harga LPG 5,5 kg sebesar Rp134.000 dan LPG 12 kg Rp285.000.

Khusus wilayah Free Trade Zone (FTZ) Batam, harga LPG 5,5 kg ditetapkan Rp100.000 dan LPG 12 kg Rp208.000. Harga tersebut merupakan harga eceran resmi di agen atau pangkalan. Namun, untuk distribusi di luar radius 60 kilometer dari filling plant, berpotensi terdapat tambahan ongkos angkut.

Di sisi lain, LPG subsidi 3 kilogram tetap tidak mengalami perubahan harga dan masih berada di kisaran Rp19.000 hingga Rp22.000 per tabung di lapangan. (KP)

Artikel Harga LPG 5,5 Kg dan 12 Kg Resmi Naik di Seluruh Indonesia pertama kali tampil pada Bontang Post .

Artikel KPK Geledah Kantor hingga Rumah Bupati Tulungagung, Sita Uang dan Dokumen Kasus Pemerasan pertama kali tampil pada Bontang Post .

Artikel Lulusan SMA Berpeluang Jadi ASN, Bea Cukai Siapkan 300 Formasi pertama kali tampil pada Bontang Post .

Di tengah tingginya permintaan pada arus balik Lebaran, masyarakat diimbau lebih cermat membedakan kenaikan tarif resmi dengan harga tiket yang melonjak tinggi akibat faktor tertentu, seperti transit dan kelas penerbangan.

Kantor Otoritas Bandara (Otban) Wilayah VII saat ini tengah melakukan pengawasan terhadap tarif tiket. Penyesuaian tarif diperkirakan berada di kisaran 9 hingga 13 persen.

Sementara itu, aturan mengenai tarif batas atas dan tarif batas bawah belum mengalami revisi, sehingga masih mengacu pada ketentuan sebelumnya.

Penentuan harga tiket dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya fuel surcharge. Pemerintah diketahui telah menaikkan fuel surcharge untuk pesawat propeller maupun jet menjadi 38 persen.

Menurut pihak Otban, tingginya harga tiket saat ini bukan karena keterbatasan penerbangan, melainkan tingginya minat penumpang yang masih berada dalam periode arus balik Lebaran.

Masyarakat juga diminta lebih teliti jika menemukan harga tiket hingga puluhan juta rupiah. Umumnya, harga tersebut disebabkan oleh rute penerbangan dengan beberapa kali transit sebelum mencapai tujuan.

Selain itu, harga tinggi juga bisa terjadi karena tiket yang dibeli merupakan kelas bisnis. Perlu diketahui, tarif kelas bisnis tidak diatur pemerintah dan sepenuhnya menjadi kewenangan maskapai.

Pihak Otban memastikan maskapai akan tetap mematuhi aturan tarif batas atas dan bawah. Jika terjadi pelanggaran, maskapai akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. (KP) 

Artikel Tiket Pesawat Bisa Tembus Puluhan Juta, Ini Penyebab Tiket Arus Balik Melonjak pertama kali tampil pada Bontang Post .

Berdasarkan data BMKG, gempa terjadi sekitar pukul 23.17 WITA dengan pusat berada di daratan, sekitar 24 kilometer dari Larantuka. Kedalaman yang dangkal membuat getaran terasa cukup kuat di permukiman warga. Beberapa jam kemudian, gempa susulan berkekuatan M 3,8 kembali terjadi.

Warga di Pulau Adonara, khususnya di Desa Lamahala dan Desa Terong, memilih bertahan di luar rumah hingga pagi hari. Mereka khawatir gempa susulan kembali terjadi dan memperparah kondisi.

Dampak kerusakan mulai terdata. Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat mencatat puluhan rumah mengalami kerusakan. Beberapa bangunan bahkan dilaporkan rusak cukup parah, termasuk fasilitas pendidikan.

Selain rumah warga, plafon salah satu madrasah dilaporkan runtuh, sementara satu unit rumah di desa lain roboh. Situasi ini memperberat kondisi masyarakat yang sebelumnya juga terdampak bencana dalam beberapa bulan terakhir.

Merespons kondisi tersebut, pemerintah daerah langsung menetapkan status tanggap darurat. Posko bantuan dan dapur umum didirikan untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. (KP)

Artikel Gempa M 4,7 Guncang Flores Timur, 79 Rumah dan Sekolah Rusak, Ratusan Warga Mengungsi pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberi sinyal bahwa kebutuhan pegawai akan difokuskan pada instansi pusat maupun pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia.

Prioritas rekrutmen tahun ini mencakup tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis yang mendukung percepatan digitalisasi birokrasi.

Sejumlah pemerintah daerah juga telah menyatakan kesiapan untuk menerima formasi, baik di Pulau Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, maupun di luar Jawa seperti Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.

Sekretaris Kementerian PANRB, Rini Widyantini, menjelaskan bahwa penentuan formasi dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan riil di lapangan.

“Distribusi formasi dilakukan secara selektif dengan prioritas pada layanan dasar dan penguatan digitalisasi birokrasi di daerah,” ujarnya.

Pemerintah juga membuka peluang bagi lulusan baru atau fresh graduate untuk ikut serta dalam seleksi, guna menghadirkan talenta muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Proses pendaftaran akan tetap menggunakan portal SSCASN milik Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Vinno Dita Tama, mengingatkan masyarakat agar hanya mengakses informasi dari sumber resmi.

“Seluruh tahapan seleksi dilakukan secara transparan melalui sistem CAT. Kami imbau masyarakat tidak mudah percaya informasi yang tidak jelas sumbernya,” tegasnya.

Calon pelamar diimbau mulai mempersiapkan dokumen penting seperti KTP, ijazah, dan transkrip nilai. Sementara rincian formasi tiap instansi akan diumumkan secara bertahap melalui kanal resmi pemerintah. (KP)

Artikel CPNS 2026 Segera Dibuka, Pemerintah Siapkan Formasi Besar untuk Pusat dan Daerah pertama kali tampil pada Bontang Post .

Persoalan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri. Ia menegaskan negara harus hadir untuk menjamin kesejahteraan para guru madrasah yang selama ini telah mengabdi.

“Prinsipnya negara harus hadir untuk meningkatkan kesejahteraan guru madrasah. Mereka sudah berjuang dengan pengabdian luar biasa, tetapi kesejahteraannya masih terabaikan,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).

Polemik semakin rumit setelah usulan pengangkatan PPPK terganjal aturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Banyak guru tidak memenuhi syarat karena berstatus tenaga pendidik di lembaga swasta, bukan instansi pemerintah.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, ratusan ribu guru madrasah swasta gagal menjadi ASN karena bekerja di lembaga swasta,” jelas Abidin.

Ia menyebut jumlah guru terdampak bahkan bisa mencapai 638 ribu orang. Karena itu, DPR mendorong adanya terobosan agar persoalan ini tidak berlarut-larut.

“Jangan sampai ratusan ribu guru madrasah yang telah diajukan justru mengalami jalan buntu dan terkatung-katung,” tegasnya.

Sebagai alternatif, DPR mengusulkan skema insentif bagi guru madrasah swasta. Skema ini dirancang berbasis jumlah siswa serta masa kerja guru.

Pendekatan tersebut dinilai lebih realistis dengan memanfaatkan data nasional madrasah sebagai dasar perhitungan.

Adapun konsep yang diusulkan meliputi:

• Berbasis rasio guru dan jumlah siswa
• Memperhitungkan masa bakti guru
• Menggunakan data nasional madrasah
• Disalurkan secara transparan dan akuntabel

Abidin menekankan pentingnya validitas data agar program insentif tepat sasaran di seluruh jenjang madrasah, mulai dari Ibtidaiyah, Tsanawiyah, hingga Aliyah.

“Dengan data yang valid, jumlah penerima insentif bisa ditentukan secara transparan dan akuntabel,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan Kementerian Agama, Amien Suyitno, memastikan proses usulan PPPK bagi guru madrasah swasta masih berjalan.

“Kami langsung menindaklanjuti pengusulan PPPK. Saat ini sedang diproses bersama kementerian terkait. Jumlah yang diusulkan mencapai 630 ribu orang,” ujarnya.

Menurutnya, seluruh proses tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang. Ia menegaskan bahwa usulan tersebut telah diajukan oleh Kementerian Agama dengan skema afirmasi.

“Mereka telah mengusulkan 630 ribu guru madrasah swasta untuk diterima sebagai PPPK. Ini bersifat afirmasi, mengingat mereka sudah lama mengabdi,” katanya.

Di tengah ketidakpastian ini, para guru madrasah swasta masih menanti kepastian dari pemerintah. Persoalan ini tidak hanya menyangkut status kepegawaian, tetapi juga keadilan serta penghargaan atas pengabdian mereka.

Kepastian status dan peningkatan kesejahteraan menjadi kebutuhan mendesak yang telah lama dinantikan ratusan ribu guru madrasah di seluruh Indonesia. (KP) 

Artikel Nasib Guru Madrasah Swasta Menggantung, 630 Ribu Terancam Gagal Jadi PPPK karena Regulasi pertama kali tampil pada Bontang Post .

Artikel Gempa Magnitudo 7,6 Guncang Sulut, Peringatan Tsunami Dikeluarkan, 2 Korban Dilaporkan pertama kali tampil pada Bontang Post .

Seluruh tahapan pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal resmi SNPMB. Peserta wajib memiliki akun SNPMB sebagai syarat utama untuk mengikuti UTBK SNBT 2026. Setelah mendaftar, peserta juga harus menyelesaikan pembayaran biaya ujian sesuai ketentuan. Batas akhir pembayaran ditetapkan pada 8 April 2026 pukul 15.00 WIB.

Perlu diperhatikan, slip pembayaran yang sudah dicetak hanya berlaku selama 2×24 jam, tetapi tetap mengikuti batas akhir pembayaran pada 8 April pukul 15.00 WIB, tergantung mana yang tercapai lebih dulu. Pembayaran melalui bank mitra hanya dapat dilakukan setiap hari pukul 01.00 hingga 23.00 WIB selama periode pembayaran berlangsung. Hal ini penting agar peserta tidak gagal menyelesaikan proses administrasi.

Dari sisi persyaratan, UTBK SNBT 2026 terbuka bagi Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Peserta bisa berasal dari siswa kelas 12 tahun 2026, lulusan 2024 dan 2025, maupun peserta paket C, dengan batas usia maksimal 25 tahun per 1 Juli 2026. Peserta yang belum memiliki ijazah wajib melampirkan surat keterangan dari sekolah yang memuat identitas lengkap, pasfoto terbaru, tanda tangan kepala sekolah, serta stempel resmi.

Lulusan dari luar negeri juga diperbolehkan mengikuti seleksi, asalkan ijazah telah disetarakan. Peserta yang memilih program studi di bidang seni atau olahraga wajib mengunggah portofolio sebagai bagian dari penilaian. Sementara peserta berkebutuhan khusus, seperti tunanetra, harus melampirkan dokumen pendukung berupa surat pernyataan.

Pelaksanaan UTBK SNBT 2026 dijadwalkan berlangsung pada 21 hingga 30 April 2026, sedangkan hasil seleksi diumumkan pada 25 Mei 2026. Peserta yang telah mengikuti ujian dapat mengunduh sertifikat UTBK mulai 2 Juni hingga 31 Juli 2026.

Dengan berbagai tahapan dan ketentuan yang harus dipenuhi, calon peserta disarankan mempersiapkan diri dengan matang, mulai dari kelengkapan dokumen hingga kesiapan menghadapi ujian. Ketelitian dalam mengikuti prosedur menjadi kunci agar proses seleksi menuju perguruan tinggi impian berjalan lancar. (KP)

Artikel Pendaftaran UTBK SNBT 2026 Dibuka hingga 7 April, Ini Syarat dan Batas Pembayarannya pertama kali tampil pada Bontang Post .

Artikel WFH ASN Tiap Jumat Resmi Berlaku, Pemerintah Pangkas Mobil dan Perjalanan Dinas pertama kali tampil pada Bontang Post .